TEMPO.CO, Jakarta - Belum banyak yang mengetahui perbedaan UMK dan UMR sebenarnya. Banyak orang beranggapan bahwa dua istilah tersebut memiliki arti yang sama. Untuk diketahui terlebih dulu, UMR singkatan dari Upah Minimum Regional. Istilah ini sudah dipakai saat pemerintahan Orde Baru.

Sementara itu, istilah UMK sendiri baru-baru ini digunakan dan berdampingan dengan UMP. Kepanjangan UMK yakni Upah Minimum Kabupaten/Kota, sedangkan UMP merupakan Upah Minimum Provinsi.

Ada alasan tersendiri mengapa istilah UMR berganti menjadi UMP dan UMK. Sebagai pekerja, pencari kerja, atau pemilik bisnis, Anda perlu mengetahui perbedaan ketiganya dengan tepat.

Mengenal UMR dan UMK serta Perbedaannya

Penggunaan istilah UMR sudah terjadi sejak era Pemerintahaan Soeharto. Sehingga tak heran walaupun istilah tersebut telah dibuat lebih spesifik namun masyarakat lebih familiar dengan istilah UMR. Padahal UMR, UMK, dan UMP itu berbeda.

1. Upah Minimum Regional (UMR)

UMR adalah kepanjangan dari Upah Minimum Regional suatu daerah yang ditetapkan oleh gubernur sebagai pemimpin daerah tersebut. Nantinya, hasil keputusan besaran UMR di suatu daerah akan menjadi acuan bagi para pelaku bisnis dan usaha dalam memberikan gaji bulanan kepada karyawannya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 3 Tahun 1997 tentang Upah Minimum Regional, dijelaskan bahwa besaran UMR terdiri atas upah pokok yang meliputi tunjangan tetap. Terdapat 2 tingkatan UMR yakni UMR Tingkat I dan Tingkat II.

Landasan hukum lain yang menyebutkan upah pekerja dan buruh juga tertuang dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 1 Tahun 1999. Akan tetapi, aturan tersebut telah direvisi pada Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 266 Tahun 2000.

Faktor-faktor yang mempengaruhi besaran UMR antara lain tingkat kebutuhan hidup layak (KHL) masyarakat, indeks harga konsumen (IHK), kemampuan perkembangan dan kelangsungan perusahaan, upah umum yang berlaku di suatu daerah, kondisi pasar dan perkembangan perekonomian daerah tersebut serta pendapatan per kapita.

2. Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)

Sementara itu, UMK adalah kepanjangan dari upah Minimum Kabupaten/Kota di mana yang menetapkan besaran upah di kabupaten atau kota suatu provinsi tertentu adalah pemimpin wilayahnya yakni bupati atau walikota.

Selain istilah UMK, saat ini Anda juga familiar dengan istilah UMP atau Upah Minimum Provinsi. Besaran UMP ditetapkan oleh gubernur. Saat gubernur sudah menetapkan besaran UMP, maka walikota atau bupati dapat mengusulkan kepada gubernur besaran UMK di wilayahnya.

Usulan UMK yang diajukan pemimpin daerah tersebut kepada gubernur, bila disetujui maka gubernur akan menetapkannya sebagai UMK kabupaten atau kota itu.

Pada kasus tertentu, apabila bupati atau walikotanya belum dapat menetapkan besaran UMK sesuai batas waktu yang telah ditetapkan pemerintah, maka kabupaten atau kota tersebut akan menggunakan aturan UMP yang telah dirilis gubernur sebelumnya.

Karenanya, pada praktiknya UMP akan diumumkan terlebih dulu oleh gubernur sebagai acuan menentukan besaran UMK.

Berdasarkan peraturan terbaru yakni Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023 menyebutkan bahwa UMK dan UMP berlaku juga bagi pekerja yang memiliki masa kerja kurang dari satu tahun.

Perusahaan dapat memberikan upah lebih besar dari itu, dengan catatan mempertimbangkan kualifikasi pekerja tersebut seperti pendidikan, kompetensi dan pengalaman kerjanya.

Perbedaan UMK dan UMR cukup tipis, bahkan nyaris tidak ada perbedaan sama sekali. Hanya saja istilah keduanya yang memiliki pengucapan berbeda. Seperti yang sudah disebutkan bahwa UMR terdiri dari UMR Tingkat I dan UMR Tingkat II.

Namun, sejak Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 226 Tahun 2000 istilah UMR tersebut bergeser menjadi UMP dan UMK.mUMP dan UMK sendiri merupakan visualisasi dari UMR itu sendiri.

UMR Tingkat I yang ditetapkan oleh gubernur kini lebih dikenal dengan istilah UMP atau upah minimum provinsi. Adapun UMK atau upah minimum kabupaten/kota yang dihitung dan diusulkan oleh bupati atau walikota kepada gubernur mengganti istilah UMR Tingkat II pada aturan sebelumnya.

Demikian informasi tentang perbedaan UMK dan UMR serta penjelasan lengkap tentang UMR, UMP, dan UMK. Semoga mudah dipahami.

HERZANINDYA MAULIANTI

Pilihan Editor: Dosen Ekonomi Syariah UM Surabaya Sebut Kenaikan UMK Bisa Tingkatkan Produktivitas