INFO NASIONAL - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menemani Presiden Joko Widodo dalam seremoni digital penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kepada kepala daerah dan kepala kementerian negara/lembaga di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu, 29 November 2023 lalu.

DIPA K/L dan Daftar Alokasi TKD menjadi dokumen vital APBN sebagai panduan para menteri/pimpinan lembaga dan kepala daerah dalam pelaksanaan program pembangunan. Menkeu Sri Mulyani menyatakan bahwa proses penyusunan dan penetapan APBN Tahun Anggaran 2024 berjalan dengan lancar dan tepat waktu, didukung oleh berbagai pihak, terutama pihak legislatif.

“APBN disusun secara maksimal untuk memenuhi seluruh program prioritas pembangunan nasional, termasuk melindungi rakyat, kelompok rentan, memulihkan ekonomi, mendorong transformasi, membangun daerah terpencil, dan meningkatkan pertahanan serta keamanan,” ungkapnya.

Menurut Menkeu, usaha ini dilakukan dengan menjaga kesehatan, keberlanjutan, dan kredibilitas APBN. Dengan demikian, kebijakan fiskal APBN dapat terus memberikan manfaat, efektif dalam menjaga perekonomian, serta melindungi masyarakat Indonesia.

Menurut Menkeu, Kemenkeu telah menerapkan digitalisasi dokumen anggaran untuk meningkatkan efisiensi. Proses penyerahan DIPA APBN 2024 kini dilakukan secara elektronik, mulai dari penetapan anggaran hingga penandatanganan, dengan hanya empat tahap menggunakan aplikasi SAKTI. Tanda tangan elektronik ini juga mendapatkan sertifikasi langsung, menggantikan proses sebelumnya yang melibatkan 12 tahap yang rumit.

1. Dana APBN 2024 yang akan dialokasikan mencapai Rp3.325,1 triliun.

Sri Mulyani juga mengungkapkan bahwa dana APBN 2024 sebesar Rp3.325,1 triliun akan difokuskan pada beberapa prioritas pemerintah. Ini termasuk penyelesaian proyek infrastruktur, percepatan transformasi ekonomi hijau, dukungan untuk reformasi birokrasi dan ASN, serta penguatan pertahanan negara. Belanja pemerintah pusat akan difokuskan pada peningkatan kualitas SDM, dukungan untuk pemilu dan pilkada, serta upaya meningkatkan pelayanan publik, operasional sekolah, pendidikan anak usia dini, kesetaraan pendidikan, dan penanggulangan kemiskinan ekstrim dan stunting.

Sri Mulyani menjelaskan bahwa meskipun Indonesia telah keluar dari pandemi COVID-19, tetapi kini menghadapi tantangan ekonomi global. Perekonomian Indonesia telah tumbuh 5 persen selama 8 kuartal, dan pemerintah yakin pertumbuhan ekonomi akan tetap stabil di atas 5 persen hingga akhir 2023.

Sri Mulyani berharap agar ekonomi Indonesia mencapai pertumbuhan sebesar 5,04 persen sepanjang tahun 2023, dengan dukungan paket kebijakan seperti PPN ditanggung pemerintah (DTP), tambahan bantuan sosial beras, dan BLT.

“Harapan kita adalah agar pertumbuhan ekonomi tetap di 5,04 persen. Jika tidak, tanpa dukungan di kuartal III dan IV, ada kemungkinan pertumbuhan ekonomi turun ke 4,99 persen pada 2023,” kata Sri Mulyani.

Selain itu, Menkeu mengungkapkan bahwa defisit APBN 2024 ditetapkan sebesar 2,29 persen dari PDB atau Rp522,8 triliun. Ia berkomitmen untuk menjaga pembiayaan defisit APBN di tengah kondisi global yang menghadapi tingkat suku bunga yang tinggi dan dampaknya terhadap nilai tukar rupiah.

“Kami akan menggunakan cadangan kas pemerintah untuk mengurangi risiko pembiayaan dan menjaga rasio utang pada tingkat aman,” ungkapnya.

2. APBN harus berorientasi pada hasil

Presiden Joko Widodo memperingatkan tentang ketidakpastian situasi global yang dapat memicu krisis dan resesi yang semakin memanas. Beliau mendorong kepala daerah dan kementerian untuk mengelola anggaran dengan disiplin, teliti, dan tepat sasaran, serta menekankan transparansi dan akuntabilitas. Presiden juga menekankan perlunya eksekusi proyek segera untuk menghindari penumpukan realisasi di akhir tahun.

Jokowi menyoroti pentingnya antisipasi terhadap ketidakpastian melalui penyesuaian otomatis untuk membuat APBN lebih fleksibel. Beliau menekankan bahwa anggaran harus difokuskan pada hasil yang dapat maksimal untuk masyarakat. Khusus untuk pemerintah daerah, Jokowi meminta sinergi dan harmonisasi kebijakan dengan Pemerintah Pusat, terutama dalam hal APBD, untuk memastikan pembangunan yang terkoordinasi.

Presiden menekankan pentingnya mengoptimalkan anggaran, menyelesaikan agenda pembangunan yang tertunda, dan memperkuat fondasi untuk pemerintahan masa mendatang di tengah tantangan ekonomi global yang penuh ketidakpastian.

3. Pokok-pokok APBN 2024

Menurut Menkeu, APBN tahun 2024 dijadikan alat untuk mengatasi tantangan terhadap stabilitas. Oleh karena itu, APBN dirancang secara antisipatif, responsif, dan mengutamakan kepentingan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi. Fokusnya adalah melindungi masyarakat, terutama yang miskin dan rentan, melalui perlindungan sosial guna mengurangi kemiskinan, termasuk kemiskinan ekstrem yang ditargetkan mendekati 0 persen pada tahun 2024. Selain itu, tujuan kesejahteraan lainnya, seperti penurunan tingkat pengangguran (5,0-5,7 persen), penurunan rasio gini (0,374-0,377), dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (73,99-74,02), juga diharapkan tercapai pada tahun tersebut.

APBN 2024 dirancang untuk mempercepat transformasi ekonomi, dengan fokus sebagai penopang kesejahteraan rakyat. APBN dioptimalkan sebagai alat penyerap dampak, melindungi masyarakat, dan menstabilkan ekonomi dari guncangan global, termasuk stabilisasi harga pangan, ketahanan energi, dan pengendalian inflasi. Tujuan akselerasi transformasi ekonomi melibatkan penguatan modal manusia, modal fisik, modal alam, dan reformasi kelembagaan. Target utama melibatkan penurunan kemiskinan ekstrem, stunting, dan kesenjangan.

Pendapatan Negara ditargetkan sebesar Rp2.802,3 triliun, dengan upaya melalui perluasan basis pajak sesuai dengan UU HPP, tindak lanjut PPS, dan implementasi NIK sebagai NPWP. Optimalisasi penerimaan cukai melibatkan intensifikasi dan ekstensifikasi cukai untuk mendukung implementasi UU HPP. Pemanfaatan SDA yang lebih optimal dan peningkatan nilai tambah juga menjadi fokus, dengan perhatian khusus pada kelestarian lingkungan melalui penyempurnaan kebijakan dan pengelolaan SDA yang lebih baik.

Belanja negara tahun 2023 sebesar Rp3.325,1 triliun, terbagi menjadi Belanja Pemerintah Pusat Rp2.467,5 triliun dan Transfer ke Daerah Rp857,6 triliun. Fokus belanja negara adalah mendukung percepatan transformasi ekonomi dengan menghapus kemiskinan ekstrem, menurunkan stunting, mengendalikan inflasi, meningkatkan investasi, memperkuat kualitas SDM, mempercepat pembangunan infrastruktur, mendukung hilirisasi SDA, deregulasi, dan penguatan institusi. Pemerintah akan meningkatkan efisiensi belanja dengan fokus pada kebutuhan dasar, prioritas pembangunan, dan orientasi pada hasil.

Program subsidi dan perlindungan sosial akan ditingkatkan dengan akurasi data, perbaikan mekanisme penyaluran, dan sinergi program. Sinergi kebijakan pusat-daerah akan ditingkatkan melalui implementasi kerangka ekonomi makro, kebijakan fiskal regional, dan peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja negara. Ini tidak hanya bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan baik antargolongan maupun antarwilayah.

APBN 2024 disusun dengan defisit sebesar Rp522,8 triliun, dengan fokus pada kebijakan pembiayaan untuk menutup defisit. Pendekatan ini dilakukan dengan menjaga pembiayaan utang dalam batas yang aman dan dapat dikelola, serta mengoptimalkan pembiayaan non utang. Kebijakan pembiayaan utang mencakup pengelolaan utang yang prudent dan fleksibel, efisiensi biaya utang melalui pengembangan pasar keuangan, dan pinjaman utang yang selektif untuk mendukung infrastruktur dan alih teknologi.

Di sisi lain, kebijakan pembiayaan non utang melibatkan pembiayaan investasi yang efektif untuk mendukung transformasi ekonomi melalui pemberdayaan BLU, BUMN, SMV, dan SWF. Optimalisasi sisa anggaran lebih (SAL) juga dilakukan untuk mengantisipasi ketidakpastian. Pemerintah menjaga kolaborasi yang solid antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan. Dengan perhatian pada arah dan strategi kebijakan fiskal tahun 2024 untuk mendorong reformasi struktural dalam transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, defisit anggaran diperkirakan mencapai 2,29 persen terhadap PDB atau lebih rendah dari proyeksi 2023. Keseimbangan primer juga dijaga menuju positif.

Menkeu berharap agar DIPA Kementerian/Lembaga dan Daftar Alokasi TKD di tahun 2024 segera ditindaklanjuti, memungkinkan pelaksanaan APBN 2024 pada awal tahun agar masyarakat dan perekonomian dapat segera merasakan manfaatnya.(*)