Kominfo Luncurkan Buku Elektronik Pemilu Damai Pedia, Apa Saja Isinya?

Senin, 4 Desember 2023 13:18 WIB

Tiga pasangan capres cawapres mengikuti Deklarasi Pemilu Damai di depan Kantor KPU RI, Jakarta, Senin 27 November 2023. KPU RI telah menetapkan tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden menjadi peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) resmi meluncurkan buku elektronik ‘Pemilu Damai Pedia’ yang dapat diakses di https://s.id/pemiludamaipedia.

Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kemekominfo, Usman Kansong, mengatakan peluncuran buku elektronik ini sebagai suatu sarana menambah wawasan dan pemahaman terkait pemilu.

“Hadirnya buku ini adalah salah satu langkah kominfo menjalankan fungsinya selaku konduktor komunikasi publik,” ujar Usman dalam acara peluncuran buku elektronik pemiludamaipedia di Kantor Kominfo, Jakarta Pusat, Senin, 4 Desember 2024.

Usman berharap, buku ini dapat memberikan pengetahuan menyeluruh terkait berbagai hal dari pemilu, mulai daei proses tahapan hingga pelaksanaannya.

Adapun dalam buku ini, masyarakat bisa mengetahui Daftar Pemilih Tetap (DPT). “Jadi bisa mengetahui apakah dirinya sudah masuk DPT, jadi bukan tahu semua data pemilih,” tuturnya. Dengan memasukkan nama calon pemilih, maka dalam pemilupedia akan terlihat apakah pemilih tersebut sudah terdaftar di DPT atau belum.

Advertising
Advertising

“Jadi jangan salah paham, seolah-olah di pemilupedia kita bisa melihat seluruh DPT. Tidak seperti itu, jadi khusus untuk kita, atau mungkin keluarga kita. Dengan memasukkan nama, di situ ada petunjuknya,” kata Usman.

Selain itu, dalam buku pemilupedia dapat terlihat anggota partai politik yang akan menjadi calon anggota legislatif, begitu pula dengan daftar calon sementara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Kemudian, kata Usman, ada pula profil partai peserta pemilu 2023, termausk profil calon presiden dan wakil presiden yang akan bertarung. “Dan yang tak kalah penting adalah jadwal pemilu 2024,” ucap dia.

Pada buku ini, kata Usman, masyarakat juga mendapatkan informasi atau berita yang terindikasi hoaks. “Sudah disiapkan, cek berita hoaks, sama juga dengan memasukkan kata kunci. Teman-teman bisa melaporkan melalui pedoman yang dibuat di buku elektronik pemilupedia,” kata dia. Terdapat pula layanan chatbot ‘Ayo Memilih’ agar masyarakat bisa berinteraksi secara langsung.

Lebih lanjut, Kominfo mengajak masyarakat unuk tidak terpicu dalam memberikan komentar dan menanggapi isu dengan berbagai versi yang dipahami. “Kami ingin memberikan informasi yang benar, akurat, melalui buku pemiludamaipedia, bahkan ada sejarah tentang pemilu-pemilu di Indonesia,” tuturnya.

Adapun informasi dalam buku ini bersifat life dokumen, sehingga akan terus diperbaharui dan diupdate kalau ada perkembangan atau informasi baru.

Berita terkait

Ditanya Soal Teknologi 6G, Kominfo: Akses Internet Saat Ini Masih Baik

14 jam lalu

Ditanya Soal Teknologi 6G, Kominfo: Akses Internet Saat Ini Masih Baik

Kominfo soal akses internet yang masih baik dan soal pengembangan jaringan 6G di luar negeri.

Baca Selengkapnya

Kominfo Klarifikasi Soal Perizinan dan Pemanfaatan Akses Internet Menggunakan Starlink

16 jam lalu

Kominfo Klarifikasi Soal Perizinan dan Pemanfaatan Akses Internet Menggunakan Starlink

Kominfo menyatakan Starlink sudah mendapatkan izin beroperasi di Indonesia. Tidak ada perbedaan khusus antara Starlink dengan ISP lainnya.

Baca Selengkapnya

Hugua Kader PDIP Usulkan Politik Uang Dilegalkan, Cermati Bentuk Money Politics dalam Pemilu

20 jam lalu

Hugua Kader PDIP Usulkan Politik Uang Dilegalkan, Cermati Bentuk Money Politics dalam Pemilu

Politik uang jadi sorotan setelah diusulkan Hugua, anggota Komisi II DPR yang juga kader PDIP agar dilegalkan. Seperti apa bentuk money politics?

Baca Selengkapnya

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

20 jam lalu

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

Anggota Komisi II DPR yang juga Kader PDIP, Hugua usulkan politik uang dalam Pemilu dilegalkan. Bagaimana regulasi money politics dan sanksinya?

Baca Selengkapnya

Respons Mendagri Tito Karnavian Soal Perlunya Sistem Pemilu Dievaluasi

2 hari lalu

Respons Mendagri Tito Karnavian Soal Perlunya Sistem Pemilu Dievaluasi

Mendagri mengatakan perbaikan sistem pemilu melalui RUU jangan sampai bersifat kejar tayang.

Baca Selengkapnya

4 Alasan Komisi II DPR Sebut Sistem Pemilu Harus Dievaluasi

2 hari lalu

4 Alasan Komisi II DPR Sebut Sistem Pemilu Harus Dievaluasi

KPU menyatakan siap memberikan masukan perihal revisi Undang-Undang Pemilu.

Baca Selengkapnya

Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

2 hari lalu

Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

ICW menganggap usulan melegalkan money politics saat pemilu tidak pantas dan sangat tidak menunjukkan integritas.

Baca Selengkapnya

PKS Tanggapi Usulan Legalkan Money Politics di Pemilu: Justru Harus Diperangi

2 hari lalu

PKS Tanggapi Usulan Legalkan Money Politics di Pemilu: Justru Harus Diperangi

Fraksi PKS menyebut money politics dalam pemilu harusnya diperangi jangan justru dilegalkan

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Usul Money Politics Dilegalkan, ICW: Logika Berpikirnya Berbahaya

2 hari lalu

Anggota DPR Usul Money Politics Dilegalkan, ICW: Logika Berpikirnya Berbahaya

Indonesia Corruption Watch menanggapi usulan anggota DPR dari Fraksi PDIP yang meminta money politics dilegalkan saat pemilu.

Baca Selengkapnya

PAN Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan saat Pemilu

2 hari lalu

PAN Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan saat Pemilu

PAN menentang usulan anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua, yang meminta money politics dilegalkan selama pemilu.

Baca Selengkapnya