TEMPO.CO, Jakarta - Calon wakil presiden atau Cawapres nomor urut 3 Mohammad Mahfud MD menceritakan ada perbedaan yang kentara soal gajinya sebagai menteri dan konsultan hukum. Saat menjabat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), gajinya yang lebih sedikit.

"Karena gajinya (Menkopolhukam) lebih kecil dari pendapatan (saya) sebelum menjadi menteri," kata Mahfud di Gondangdia, Jakarta Pusat, Jakarta, Kamis, 30 November 2023.

Sebagai konsultan hukum sebelum menjadi Menkopolhukam di Kabinet Indonesia Maju, Mahfud mengaku mendapatkan uang lumayan besar serta berbagai fasilitas penunjang, seperti kendaraan dan sopir.

"Saya tuh sebelum menjadi menteri jadi konsultan hukum dari sebuah perusahaan dan gajinya lumayan besar; dikasih mobil, sopir, dan bensin, sambil ngajar di berbagai universitas," tutur Mahfud usai berjumpa dengan kelompok relawan yang tergabung dalam Sahabat Muda Mahfud.

Sedangkan ketika menjabat sebagai menteri, kata Mahfud, penghasilannya menurun karena dia tidak mengambil pekerjaan sampingan. "Sesudah jadi menteri, gajinya turun, karena saya tidak mau bekerja lagi di luar. Itu bisa conflict of interest (konflik kepentingan)," ucapnya.

Namun begitu, Mahfud tetap menerima kondisi gaji kecil sebagai menteri itu karena ia menilai yang terpenting adalah pengabdian terhadap negara Indonesia.

"Oleh sebab itu, ya, saya terima gaji saya yang ada; (gaji boleh) lebih kecil, tetapi pengabdiannya lebih besar," kata Mahfud MD.

Rekam Jejak Mahfud MD

Mahfud MD lahir di Sampang, Madura, pada 13 Mei 1957. Ia menempuh dua jenis pendidikan, agama dan umum. Lulus dari SD, Mahfud lalu melanjutkan pendidikan ke Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN), di Pamekasan, Madura dan dilanjutkan ke Pendidikan Hakim Islam Negeri (PHIN) selama tiga tahun di Yogyakarta.

Mahfud menjadi Guru Besar bidang Politik Hukum pada tahun 2000 pada usia 43 tahun. Di tahun yang sama, Mahfud ditunjuk oleh Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur sebagai Menteri Pertahanan sekaligus Menteri Kehakiman dan HAM.

Kemudian Mahfud berkegiatan di politik praktis. Ia sempat bergabung dengan Partai Amanat Nasional (PAN), namun setelah itu ia pindah ke Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan menjadi Anggota DPR RI saat Pemilu 2004.

Usai menjadi legislator, Mahfud mengikuti mengikuti seleksi calon hakim konstitusi dan terpilih sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) untuk periode 2008-2013. Pada periode kedua pemerintahan Joko Widodo, Mahfud ditunjuk sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan untuk periode 2019-2024, dan menjadi orang sipil pertama yang menjabat jabatan itu.

Mahfud MD resmi ditunjuk sebagai bakal calon wakil presiden Ganjar Pranowo pada Rabu, 18 Oktober 2023. Hal itu disampaikan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri dalam deklarasi calon wakil presiden Ganjar di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat.

ANTARA | MELYNDA DWI PUSPITA

Pilihan Editor: Deretan Harta Kekayaan Mahfud MD yang Resmi Ditunjuk jadi Cawapres Ganjar Pranowo