TEMPO.CO, Jakarta - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menurunkan target lifting migas tahun ini. Pasalnya, ada sejumlah kendala yang dihadapi sehingga sulit untuk merealisasikan target yang dipatok sebelumnya.

Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengatakan salah satu kendala yang dihadapi adalah keterlambatan proyek lantaran terdampak pandemi Covid-19. Misalnya, pada proyek besar Tangguh Train 3 dan JTB (Jambaran Tiung Biru)

"Paling tidak dua tahun proyek ini bergeser," ujar Dwi dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VII DPR RI, Kamis, 30 November 2023.

Tak cuma itu, Dwi mengatakan ada kendala kebocoran pipa-pipa, khususnya di OSES (Offshore South East Sumatra) dan di ONWJ (Offshore North West Java). Kebocoran itu terjadi pada kuartal III.

"Aging facility jadi salah satu problem yang kami hadapi," ujar Dwi. Kendala lainnya, yakni terbakarnya kabel-kabel power. "Sehingga, kami harus me-reroute mode off electricity production di OSES. Dari tadinya menggunakan kabel, menjadi gas."

Hal tersebut, kata Dwi, cukup besar mengambil produksi pada triwulan III. Walhasil, berpengaruh pada realisasi lifting kuartal IV ini. Namun saat ini, kata dia, masalah itu sudah selesai. "Tinggal kami lanjutkan recovery terus," ujar dia.

Adapun untuk lifting minyak, SKK Migas menurunkan target menjadi 606,3 million barrel oil per day (MBOPD). Hal ini lantaran realisasi hingga Oktober 2023 baru mencapai 604,3 MBOPD. Padahal, sebelumnya target yang dipatok, yakni sebesar 660 MBOPD berdasarkan anggaran pendapatan belanja negara (APBN) dan sebesar 621 MBOPD berdasarkan work and work program and budget (WP&B).

"Untuk outlook sampai Desember diharapkan untuk APBN bisa 91,9 persen. Kemudian terhadap WP&B bisa 97,6 persen," kata Dwi.

Sementara untuk salur gas, per Oktober 2023, SKK Migas baru mencatat realisasi sebesar 5.353 MMSCFD (juta standar kaki kubik per hari). Sementara target terbaru yang dipatok tahun ini, yakni 5.400 MMSCFD. Target tersebut turun dari target semula, yakni sebesar 6.160 berdasarkan anggaran pendapatan belanja negara (APBN) ataupun 5.569 MMSCFD berdasarkan work program and budget (WP&B).

Pilihan Editor: Kisaran Gaji PNS dengan Skema Single Salary, Mencapai Rp 11 Juta