TEMPO.CO, Jakarta - Seruan boikot produk yang diduga terafiliasi Israel santer terdengar seiring serangan Israel ke wilayah Gaza sejak Oktober lalu. Bahkan, Majelis Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan terhadap Perjuangan Palestina yang isinya mendukung boikot produk Israel. MUI merekomendasikan umat Islam untuk menghindari transaksi produk yang terafiliasi Israel atau mendukung agresi Israel di Palestina.

Lantas, bagaimana pemerintah dan pengusaha menyikapi aksi boikot tersebut?

Pengusaha Minta Pemerintah Bertindak

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta pemerintah menindaklanjuti aksi boikot terhadap produk perusahaan yang diduga terafiliasi dengan Israel. Pelaksana Tugas Harian Ketua Umum Kadin Indonesia Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan hal itu perlu dilakukan untuk menciptakan kepastian hukum dan iklim usaha yang kondusif.

"Aksi boikot menimbulkan kerugian bagi dunia usaha karena dilakukan pada sektor usaha yang beroperasi di Indonesia, serta menyerap tenaga kerja Indonesia yang menggantungkan nafkah pada perusahaan-perusahaan diduga terafiliasi dengan pihak yang terlibat konflik di Palestina," kata Yuki melalui keterangan tertulis, Kamis, 30 November 2023.

Pihaknya pun mengimbau masyarakat agar menyikapi informasi daftar merek produk yang diduga terafiliasi Israel secara bijak. Selain itu, dia meminta masyarakat berhati-hati memilih sumber pemberitaan mengenai boikot produk Israel tersebut. "Ini agar tidak termakan pemberitaan hoaks yang akan merugikan dunia usaha, serta berdampak penyerapan ribuan karyawan yang bekerja dalam perusahaan tersebut," ujar Yukki.

Peluang bagi Pelaku UMKM

Berbeda dengan Kadin, Sekretaris Deputi Bidang Usaha Kecil Menengah (UKM) Kementerian Koperasi dan UKM Koko Haryono menyebut aksi boikot produk Israel ini bisa menjadi peluang pelaku usaha mikro, kecil, menengah (UMKM).

"Walaupun kita tidak bisa benarkan di atas kesulitan orang kita bisa ambil keuntungan, ya. Tapi kita bisa mengisi kekosongan itu untuk memfasilitasi kebutuhan masyarakat," kata Koko ketika ditemui di Gedung Smesco Jakarta, Rabu, 29 November 2023.

Terlebih, kata Koko, banyak pelaku UMKM yang menjalankan usaha di sektor yang diboikot. Misalnya, kuliner ayam ataupun air mineral. Namun, Koko mengatakan kementeriannya tidak memiliki program spesifik untuk mendorong UMKM mengisi kekosongan produk yang terdampak pemboikotan.

"Ada supply and demand, tentu masyarakat berhak memilih produk yang akan dibeli," ujarnya

Mendag: Pemerintah tak Memboikot

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas juga menyampaikan sikap pemerintah soal aksi boikot produk diduga terafiliasi Israel untuk mendukung Palestina. Menurutnya, pemerintah tidak memboikot produk manapun.

“Soal daftar-daftar produk-produk yang diboikot, pemerintah tidak memboikot produk mana pun,” ucap Zulhas dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI di Gedung DPR, Jakarta Selatan pada Senin, 27 November 2023.

Kendati demikian, Zulhas mengatakan masyarakat boleh saja melakukan aksi boikot produk yang diduga terafiliasi dengan Israel. Pemerintah tidak akan melarang tindakan tersebut.

“Saya kira jelas, terang, tidak abu-abu. Kami tak larang produk mana pun. Selama sesuai ketentuan yang ada, silakan saja,” ujar Zulhas.

RIRI RAHAYu | AMELIA RAHIMA SARI | RIANI SANUSI PUTRI

Pilihan Editor: Kisaran Gaji PNS dengan Skema Single Salary, Mencapai Rp 11 Juta