TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo alias Jokowi meminta para menteri dan pejabat daerah untuk menuntaskan pembangunan jelang tahun terakhir pemerintahannya pada 2024.

“Khusus pemerintah daerah, perkuat sinergi dan harmonisasi dengan kebijakan pemerintah pusat,” ujar Jokowi dalam acara penyerahan secara digital Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2024, Rabu, 29 November 2023.

Artinya, kata Jokowi, Anggaran Pendapatan Belanda Daerah (APBD) harus sinergi dengan kebijakan-kebijakan pemerintah pusat agar pembangunan menjadi lebih selaras dan keinginan tersebut bisa tercapai.

Dia juga mengimbau jangan sampai ada pejabat pemerintah daerah yang tidak aktif menyelesaikan pembangunan di masing-masing daerahnya.

Jokowi kemudian mencontohkan, ketika pemerintah pusat membangun waduk di suatu daerah, maka pemerintah daerah setempat harus membuat irigasinya. Jika tidak dilakukan, kata Jokowi, pembangunan tersebut bakal kurang berguna.

“Sudah bangun pelabuhan gede, tapi jalan provinsi dan kabupaten atau kota tidak dikoneksikan dengan pelabuhan itu. untuk apa?” tuturnya.

Begitu pula dengan pembangunan jalan tol. Jokowi mengatakan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota seharusnya menyambungkan jalan tersebut dengan kawasan industri, kawasan pariwisata, kawasan pertanian. Namun, Jokowi mengklaim hal ini tidak dilakukan.

“Ini yang perlu ditekankan lagi, sinergi dan harmonisasi. Biar in line semuanya. Manfaatkan dana transfer daerah untuk perbaikan layanan publik,” kata Jokowi.

Selain itu, Jokowi juga mengatakan untuk memperhatikan sektor pendidikan dan kesehatan, hingga infrastruktur. “Kembangkan alternatif-alternatif inovasi pembiayaan dan jaga juga iklim investasi, karena kunci pertumbuhan eko hanya satu, Investasi,” ujarnya.

Pilihan Editor: PKS dan Anies Baswedan Tolak Proyek IKN Bikin Investor Ragu? Bos Apindo: Musti Diyakinkan