APBN Defisit Rp 700 Miliar, Ekonom: Fiskal Masih Aman tapi...

Sabtu, 25 November 2023 16:32 WIB

Ilustrasi uang rupiah. Shutterstock

TEMPO.CO, Jakarta - Anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN per Oktober 2023 tercatat defisit sebesar Rp 700 miliar atau 0,003 persen dari produk domestik bruto (PDB). Bagaimana pendapat ekonom soal ini?

Peneliti Makroekonomi dan Pasar Keuangan di Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI), Teuku Riefky, mengatakan kondisi fiskal Indonesia masih aman. Bahkan, menurut dia, terlalu aman.

"Yang ideal adalah justru kita meningkatkan belanja, meningkatkan penyerapan anggaran, meningkatkan belanja sosial untuk direalisasikan," ucap Riefky, sapaannya, kepada Tempo, Sabtu, 25 November 2023.

Ihwalnya, defisit saat ini masih kecil dibandingkan yang ditargetkan pemerintah, yakni 2,3 persen. Oleh sebab itu, lanjut dia, kuncinya adalah agar anggaran bisa cepat terserap, serta bisa berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.

"Jadi, memang di sisa 1 bulan terakhir ini ya kita perlu terus menggenjot belanja pemerintah," tutur Riefky.

Advertising
Advertising

Senada, ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf R Manilet, mengatakan sangat wajar apabila APBN per Oktober 2023 defisit. Ini lantaran ada beragam belanja yang didorong untuk direalisasikan pada sisa akhir tahun ini.

"Kalau kita lihat, posisi defisit yang relatif masih kecil atau bahkan berada di bawah target yang dicanangkan pemerintah, sehingga pemerintah masih punya ruang untuk mendorong belanja agar bisa men-support pertumbuhan ekonomi di kuartal ke-4 tahun ini," kata Yusuf pada Tempo, Sabtu.

Dia menuturkan kondisi defisit di Oktober relatif masih kecil. Oleh sebab itu, dia menyebut defisit anggaran di sepanjang 2023 akan berada di bawah prakiraan pemerintah.

Jika melihat dari prakiraan defisit yang berpotensi di bawah pagu sebelumnya, lanjut Yusuf, seharusnya kondisi APBN relatif aman. Artinya, kebutuhan belanja relatif dapat dipenuhi oleh penerimaan negara dan penarikan pembiayaan alias utang yang sesuai rencana atau tidak membutuhkan tambahan penarikan utang.

"Namun, pekerjaan rumah saya kira masih berada pada upaya untuk menurunkan rasio utang pemerintah, setidaknya seperti sebelum terjadinya pandemi," ucap Yusuf.

Pilihan Editor: Terkini: 2 Direktur Unilever Indonesia Mundur Menyusul Presdir Ira Noviarti, Alumnus Citibank yang Tutup Setelah 55 Tahun Beroperasi

Berita terkait

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

10 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

SKK Migas Sebut akan Terus Mengawasi Komitmen Kerja Pasti Medco Energi di Blok Corridor

22 jam lalu

SKK Migas Sebut akan Terus Mengawasi Komitmen Kerja Pasti Medco Energi di Blok Corridor

SKK Migas akan terus memantau pelaksanaan komitmen kerja pasti di Blok Corridor yang dikelola PT Medco Energi International Tbk. (MEDC),

Baca Selengkapnya

Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran Bebani Anggaran

1 hari lalu

Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran Bebani Anggaran

Penambahan jumlah kementerian di kabinet Prabowo-Gibran harus mempertimbangkan kemampuan fiskal karena bakal membebani anggaran.

Baca Selengkapnya

Prabowo akan Anggarkan Rp 16 Triliun per Tahun untuk IKN, Kementerian PUPR: Sisanya dari Investor

1 hari lalu

Prabowo akan Anggarkan Rp 16 Triliun per Tahun untuk IKN, Kementerian PUPR: Sisanya dari Investor

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tanggapi rencana Prabowo Subianto alokasikan Rp 16 triliun per tahun untuk IKN.

Baca Selengkapnya

Di Qatar Economic Forum, Prabowo Sebut Biaya Pembangunan IKN Tembus Rp 16 Triliun per Tahun

1 hari lalu

Di Qatar Economic Forum, Prabowo Sebut Biaya Pembangunan IKN Tembus Rp 16 Triliun per Tahun

Presiden terpilih Prabowo Subianto membeberkan strategi Pemerintah untuk membiayai pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Baca Selengkapnya

Kesalahan saat Belanja Bahan Makanan yang Bikin Pengeluaran Membengkak

2 hari lalu

Kesalahan saat Belanja Bahan Makanan yang Bikin Pengeluaran Membengkak

Belanja cerdas adalah kunci untuk berhemat. Berikut kesalahan belanja bahan makanan yang biasa terjadi dan bikin pengeluaran lebih banyak.

Baca Selengkapnya

6 Penyebab Rupiah Melemah, Ini Pemicu dari Faktor Domestik dan Global

2 hari lalu

6 Penyebab Rupiah Melemah, Ini Pemicu dari Faktor Domestik dan Global

Rupiah melemah dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan domestik, apa saja?

Baca Selengkapnya

Faisal Basri Prediksi Dua Pos Anggaran yang Bakal Dialihkan untuk Program Makan Siang Gratis

2 hari lalu

Faisal Basri Prediksi Dua Pos Anggaran yang Bakal Dialihkan untuk Program Makan Siang Gratis

Ekonom senior Faisal Basri memprediksi dua sumber anggaran yang kemungkinan dapat dialihkan untuk mendanai makan siang gratis

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Menabung di Bank Masih Menjadi Pilihan yang Aman

2 hari lalu

Pengamat Sebut Menabung di Bank Masih Menjadi Pilihan yang Aman

Ekonom sekaligus Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Piter Abdullah mengatakan, perbankan nasional masih menjadi tempat yang sangat aman untuk menyimpan uang.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Lapor Kondisi Ekonomi Global hingga Soal Bea Cukai ke Jokowi di Istana

3 hari lalu

Sri Mulyani Lapor Kondisi Ekonomi Global hingga Soal Bea Cukai ke Jokowi di Istana

Sri Mulyani menyampaikan informasi ihwal perkembangan perekonomian global terkini kepada Jokowi di Istana.

Baca Selengkapnya