TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Bisnis Perum Bulog Febby Novita mengungkapkan pihaknya kini sudah tak mungkin menyerap stok beras hasil petani lokal. Pasalnya, harga pembelian pemerintah (HPP) yang ditetapkan sebagai harga beli Bulog lebih rendah dibandingkan harga pasar.

"Memang kita terus terang saja tidak bisa dari dalam negeri. Jadi sekarang memang banyak mendapatkan beras dari luar negeri," kata Febby di kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan pada Jumat, 17 November 2023.

Dia menjelaskan HPP gabah kering panen atau GKP saat ini adalah Rp 5.000 per kilogram dengan ketentuan kadar air maksimal 25 persen. Sementara harga GKP di pasaran telah menembus sekitar Rp 7.500 per kilogram.

Apabila dikonversi ke harga beras, maka GKP Rp 7.500 per kilogram setara dengan Rp 12.000 per kilogram beras medium. Sementara Bulog harus menjual beras medium seharga Rp 9.950 per kilogram.

Harga beras impor pun, menurutnya, kini terus melonjak. Awalnya, Bulog berhasil mendapatkan beras impor dengan harga di bawah Rp9.950 per kilogram. Tetapi dengan perkembangan nilai tukar rupiah, harganya menjadi lebih tinggi. Karena itu, memberikan relaksasi dari pemerintah berupa penghapusan bea impor beras.

Realisasi impor beras saat ini tidak mudah

<!--more-->

Kendati demikian, ia mengungkapkan realisasi impor beras saat ini juga tidak mudah. Pasalnya, Indonesia kini harus bersaing dengan negara-negara Eropa yang mulai gencar mengimpor beras dengan harga tinggi.

Imbasnya, kata Febby, beberapa negara importir beras membatalkan ekspor beras ke Indonesia. Adapun kondisi ini terjadi karena banyak negara-negara di Eropa yang mulai beralih dari gandum ke beras. Kondisi ini berkaitan dengan pembatasan gandum akibat situasi geopolitik negara penghasil gandum terbesar di dunia, yaitu Rusia dan Ukraina.

Sementara itu, pemerintah tetap berencana menambah kuota impor beras sebanyak 2 juta ton untuk 2024 mendatang. Keran impor kembali dibuka untuk memenuhi kebutuhan stok bantuan pangan atau bansos beras. Kebijakan ini juga berkaitan dengan keputusan Presiden Joko Widodo alias Jokowi untuk meneruskan penyaluran bansos beras hingga Juni 2024.

Bulog menyatakan impor beras perlu dilakukan untuk mengantisipasi tiris nya hasil produksi dalam negeri pada awal tahun akibat panen raya yang diprediksi mundur. Impor 2 juta beras ini akan dialokasikan untuk bantuan pangan beras pada tiga bulan awal 2024 sebanyak 640 ribu ton. Ditambah penyaluran beras untuk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang hampir mencapai 250.000 sehingga totalnya 900 ribu ton.

RIANI SANUSI PUTRI

Pilihan editor: Bulog Ungkap Impor Beras Banyak yang Dibatalkan, Persaingan dengan Eropa Penyebabnya