TEMPO.CO, Jakarta - Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Agung Wicaksono, mengajak para calon investor untuk berpartisipasi dalam skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau Public Private Partnership (PPP). Pasalnya, 54 persen dana pembangunan Nusantara berasal dari skema KPBU.

“Kami berharap ke depan akan lebih banyak investor yang bergabung dalam skema KPBU ini, khususnya pada sektor Pendidikan, Smart City, Water Management, dan Waste Management,” ujar Agung Wicaksono melalui keterangan tertulis, Sabtu, 11 November 2023.

Menurut Agung, KPBU di IKN dilengkapi dengan penyederhanaan proses, tambahan fasilitas fiskal, dan kemudahan berinvestasi. “Melalui Availability Payment (AP) yang dialokasikan oleh pemerintah, para investor tidak perlu khawatir mengenai jaminan keberlanjutan pendanaan dari proyek yang berlangsung,” tuturnya.

Di sisi lain, Direktur Pendanaan Otorita IKN, Insyafiah, mengatakan masih banyak pengusaha nasional yang belum memahami keunggulan modalitas KPBU. “Skema ini memberikan kepastian pengembalian investasi dan jaminan risiko politik,” kata dia.

Adapun Forum KPBU diadakan dalam rangka menjembatani potensi investor domestik melalui KADIN dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) dengan pengusaha mancanegara, seperti dari Korea Selatan, Prancis, Tiongkok, Jerman, dan Arab Saudi. Kegiatan ini juga mempertemukan para investor dengan potensi pinjaman bagi badan usaha dari IsDB dan World Wide Fund (WWF) bersama Keuangan Islam global.

Dalam kesempatan ini, WWF bersama Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia menandatangani Nota Kesepahaman mengenai dukungan investasi dan atau pendanaan untuk proyek infrastruktur yang termasuk dalam Nature Based Solution.

Selain itu, kegiatan ini dilengkapi dengan sesi kunjungan lapangan ke Ibu Kota Nusantara. Para calon investor diajak untuk melihat IKN secara lebih dekat. Mulai dari Titik Nol, Sumbu Kebangsaan, dan Hunian Pekerja Konstruksi (HPK).

Pilihan Editor: Ini Sikap Anies, Ganjar dan Prabowo soal Program Hilirisasi Jokowi