TEMPO Interaktif, Jakarta: Chevron Pacific Indonesia masih tertarik untuk menggarap Blok Ambalat Timur di Laut Makassar, meskipun kini di wilayah itu terjadi masalah perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia.
"Kami tidak ada kegiatan di East Ambalat saat ini dan masih tertarik dengan kontrak kerja sama tersebut dengan pemerintah Indonesia," ujar juru bicara Chevron Pacific Indonesia, Santi Manuhutu, dalam pesan singkatnya kepada Tempo, Selasa (2/6).
Santi mengatakan perusahaan energi yang berbasis di Amerika Serikat itu tidak bisa menjalankan aktifitas di blok tersebut sampai masalah perbatasan dengan Malaysia diselesaikan.
Kepala Badan Pengatur Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi R. Priyono, Senin (1/6) mengatakan tetap akan merekomendasikan perpanjangan kontrak Ambalat Timur untuk Chevron yang akan berakhir pada 2010.
Kontrak itu kemungkinan besar diperpanjang hingga 2014. Chevron mendapatkan kontrak tersebut sejak 2004 lalu. "Wewenang perpanjangan kontrak ada di tangan pemerintah tapi kami tetap akan merekomendasi untuk diperpanjang karena wilayahnya strategis," ujar Priyono.
Malaysia mengklaim wilayah perairan Ambalat yang mencakup 25.700 kilometer persegi atau hampir seluruh Provinsi Sulawesi Selatan. Selain Blok Ambalat Timur, Blok Ambalat Barat juga diklaim sebagai milik Malaysia.
Kedua wilayah kerja minyak dan gas bumi itu diberi nama Blok ND6 dan ND7. Sebelumnya kedua blok itu dinamakan Blok Y dan Z. Malaysia pada 2002 menyerahkan kedua blok itu kepada Shell (Belanda) bersama Petronas Carigali Sdn Bhd (Malaysia).
Kawasan Ambalat menyimpan kandungan minyak dan gas bumi dalam jumlah besar. Menurut ahli geologi dari lembaga konsultan Exploration Think Tank Indonesia (ETTI) Andang Bachtiar, satu titik tambang di Ambalat menyimpan cadangan potensial 764 juta barel minyak dan 1,4 triliun kaki kubik gas. "Itu baru satu titik dari sembilan titik yang ada di Ambalat," ujarnya, Senin lalu.
SORTA TOBING
Berita terkait
Utusan Khusus Indonesia-Malaysia Bertemu Bahas Ambalat
10 Agustus 2015
"Batas wilayah maritimnya belum selesai," ujar Retno.
Baca SelengkapnyaSengketa Ambalat, Kemenlu Keluhkan Ini untuk Protes Malaysia
3 Juli 2015
Untuk dapat melayangkan nota protes, Kementerian Luar Negeri membutuhkan informasi rinci.
Baca SelengkapnyaKemenlu Belum Terima Bukti Pelanggaran di Ambalat
29 Juni 2015
Kementerian Laur Negeri sebenarnya sudah mengirim nota protes terkait pelanggaran wilayah udara Ambalat ke Malaysia pada Februari lalu.
Baca SelengkapnyaDua Kapal Militer Malaysia Kembali Masuk Ambalat
13 Oktober 2009
Dua kapal Tentara Laut Diraja Malaysia KD YU-3508 dan KD Ganas-3503 terpergok masuk ke perairan Ambalat Kalimantan Timur.
Baca SelengkapnyaTujuh Kapal Perang Terus Pantau Ambalat
4 Agustus 2009
Sekitar tiga bulan terakhir ini tidak ada lagi pelanggaran batas wilayah perairan Indonesia oleh kapal asing. "Sudah tidak ada pelanggaran perbatasan," ungkap Harapap.
Baca SelengkapnyaDitanya Ambalat, Menteri Pertahanan Malaysia Tolak Berkomentar
28 Juni 2009
Kami tidak membicarakan Ambalat, juga Manohara. Itu porsinya Jakarta, kata Datuk Ahmad.
Baca SelengkapnyaMenlu Hassan Wirajuda: Ambalat Bukan Konflik Kedaulatan
22 Juni 2009
"Tidak ada satupun negera di dunia yang punya kedaulatan pada landas kontinen," ujarnya.
Baca SelengkapnyaArif H. Oegroseno: Peta Malaysia Diprotes Banyak Negara
22 Juni 2009
Problem awal itu Malaysia mengeluarkan Peta 1979. Pertanyaannya, mengapa mereka mengeluarkan peta itu, sedangkan perundingan sudah akan selesai.
Baca SelengkapnyaMenteri Luar Negeri Malaysia Kritik Pers Indonesia Soal Ambalat
16 Juni 2009
Menteri Luar Negeri Malaysia Datuk Anifah Aman menganggap pemberitaan tersebut marak terkait dengan pemilihan presiden di Indonesia 8 Juli ini.
Baca SelengkapnyaTNI AL Bantah Larang Wartawan Ikut ke Ambalat
12 Juni 2009
Tapi TNI memang membatasi publikasi menyangkut sengketa ambalat agar tak menambah panas dan berujung pada keresahan masyarakat.
Baca Selengkapnya