TEMPO.CO, Jakarta - Hatta Rajasa menjadi salah satu politikus senior yang masuk dalam struktur pengurus dan anggota Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran. Mantan Menteri Koordinator Perekonomian tersebut didapuk sebagai anggota Dewan Pembina bersama sejumlah nama beken lain, seperti Wiranto, Aburizal Bakrie, hingga Agum Gumelar.

Kehadiran Hatta Rajasa di TKN Prabowo-Gibran menambah kekuatan tim sukses itu di Pilpres 2024. Pasalnya, politisi yang identik dengan rambut putihnya ini memiliki hubungan dekat dengan Prabowo Subianto sejak satu dekade lalu.

Pada 2014 lalu, Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa pernah bergandengan tangan bersama-sama sebagai calon presiden dan wakil presiden untuk kontestasi Pilpres 2014. Keduanya dideklarasikan sebagai pasangan capres-cawapres dalam Rapat Pimpinan Nasional Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (PAN) pada Rabu, 14 Mei 2014.

Saat itu, Prabowo-Hatta diusung oleh Koalisi Merah Putih (KMP) yang terdiri dari enam partai politik. Mulai dari Partai Gerindra, PAN, PPP, PKS, PBB, hingga Partai Golkar.

Usai diumumkan sebagai cawapres Prabowo, Hatta Rajasa pun mengundurkan diri dari jabatannya di pemerintahan sebagai Menteri Koordinator Perekonomian. Sebelumnya, mantan Ketua Umum PAN ini memang cukup sering mengisi jabatan penting di pemerintahan. Mulai dari menjadi Menteri Negara Riset dan Teknologi Kabinet Gotong Royong pada periode 2001-2004, Menteri Perhubungan (2004-2007), hingga tercatat sebagai Menteri Sekretaris Negara pada 2007-2009.

Melansir dari situs ekon.go.id, Hatta rajasa adalah seorang politikus yang lahir di Palembang, Sumatera Selatan pada 18 Desember 1953. Dia merupakan alumni Institut Teknologi Bandung jurusan Teknik Perminyakan angkatan 1973.

Awal mula karier Hatta Rajasa

<!--more-->

Hatta memulai kariernya dengan menjadi teknisi lapangan di PT Bina Patra Jaya. Dia kemudian menjadi Wakil Manajer Teknis PT Meta Epsi sebelum akhirnya menjabat sebagai Presiden Direktur Arthindo. Setelah itu, Hatta menjajal dunia politik dengan menjadi anggota Komisi VIII DPR RI.

Dia juga pernah terpilih sebagai Ketua Fraksi Reformasi DPR RI dan Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN). Setelah itu, Hatta pun empat kali berturut-turut mengisi posisi sebagai menteri di pemerintahan. Mulai dari Menteri Negara Riset dan Teknologi Kabinet Gotong Royong, Menteri Perhubungan Kabinet Indonesia Bersatu, Menteri Sekretaris Negara Kabinet Indonesia Bersatu, hingga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Kabinet Indonesia Bersatu II.

Politisi asal Palembang ini juga tercatat pernah menjadi Ketua Dewan Pembina Yayasan Institut Teknologi dan Sains Bandung. Di partai politik, kariernya terus berlanjut dengan menjadi Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN).

Pada Pilpres 2014, Prabowo-Hatta gagal meraih suara tertinggi untuk menjadikannya sebagai pemimpin Indonesia. Mereka kalah dari pasangan capres-cawapres Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK) yang sukses mendapat lebih dari separuh total suara masyarakat Indonesia.

Sayangnya, Prabowo-Hatta memilih untuk menolak pelaksanaan pemilihan presiden (pilpres) 2014 karena dinilai cacat hukum. Hal tersebut disampaikan Prabowo jelang pengumuman hasil Pilpres 2014 pada Selasa sore, 22 Juli 2014.

“Kami Prabowo-Hatta akan menggunakan hak konstitusional kami, yaitu menolak pelaksanaan pilpres 2014 yang cacat hukum. Dengan demikian, kami menarik diri dari proses yang sedang berlangsung,” kata Prabowo saat melakukan keterangan di Rumah Polonia, Jakarta, Selasa, 22 Juli 2014, menanggapi proses penghitungan suara di Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Menilai adanya kecurangan pada pelaksanaan Pilpres 2014, Prabowo-Hatta pun mengajukan gugatan Pilpres ke Mahkamah Konstitusi pada 25 Juli 2014. Tim Prabowo-Hatta juga mengklaim memiliki banyak bukti kecurangan yang dilaporkan oleh tim relawan di lapangan.

Hatta Rajasa menjadi anggota Dewan Penasihat TKN

<!--more-->

Namun, setelah berbagai bukti dilampirkan dan sidang pembuktian dilakukan, Mahkamah Konstitusi akhirnya memutuskan untuk menolak seluruh gugatan kubu Prabowo-Hatta. Putusan tersebut pun dibacakan oleh Ketua MK Hamdan Zoelva dalam sidang yang berlangsung pada Kamis, 21 Agustus 2014.

Mahkamah menilai dalil tim Prabowo Subianto-Hatta Rajasa terkait dengan sejumlah permasalahan, seperti di DKI Jakarta, tak terbukti dan tak beralasan secara hukum. Selain itu, Hakim Konstitusi, Aswanto, juga menyebutkan bahwa pemohon tidak memiliki cukup bukti yang meyakinkan bahwa daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb) direkayasa KPU untuk memenangkan kubu Joko Widodo-Jusuf Kalla.

“Pemilih dalam DPKTb tak ketahuan milih yang mana, belum tentu hanya menguntungkan pihak terkait,” ujar Aswanto, Kamis, 21 Agustus 2014.

Adapun terkait tuduhan tak dilaksanakannya rekomendasi Bawaslu di sekitar 5.000 tempat pemungutan suara, menurut Aswanto, tak terdapat lampiran TPS mana saja yang direkomendasikan untuk dilakukan pencermatan. “Berdasarkan dokumen bukti, tak ada keberatan saksi di tingkat kabupaten/kota,” katanya.

Dengan ditolaknya gugatan Pemilu Prabowo-Hatta, maka Jokowi-Jusuf Kalla menjadi presiden dan wakil presiden Indonesia periode 2014-2019 berdasarkan hasil perhitungan suara KPU. Berdasarkan catatan Tempo, pada Pilpres 2014 Jokowi-JK meraup 70.997.883 suara atau 53,15 persen, sedangkan Prabowo-Hatta hanya memperoleh 62.576.444 suara atau 46,85 persen.

Sepuluh tahun berlalu, kini Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa kembali bergandeng tangan menuju Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024. Bedanya, saat ini Hatta Rajasa menjadi anggota Dewan Penasihat untuk Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran.

RADEN PUTRI | TIM TEMPO

Pilihan editor: Bicarakan Tol Trans Sumatera, Hatta Rajasa Ungkit Proyek Jembatan Selat Sunda