TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono menyebutkan sudah ada 13 badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menyatakan dukungan dalam pembangunan Ibu Kota baru Republik Indonesia.

Tiga belas lembaga itu adalah ESCAP, FAO, ILO, IOM, UNDP, UNEP, UNESCO, UNFPA, UN Habitat, UNICEF, UNIDO, UNOPS, dan UN Women.

Bambang menjelaskan ketiga belas lembaga tersebut melihat IKN Nusantara sebagai “laboratorium hidup”. "Yang memberi mereka peluang untuk menghasilkan pengetahuan baru dalam mengatasi tantangan global,” katanya pada pembukaan 6th Spatial Planning Platform (SPP) Conference yang diselenggarakan di Balikpapan,Selasa, 8 November 2023.

Dalam kesempatan itu juga dilakukan penyerahan Declaration of Intent kerja sama antara PBB dan Otorita IKN dalam mewujudkan agenda pembangunan berkelanjutan di IKN. Penyerahan deklarasi itu dilakukan oleh Koordinator Tetap PBB untuk Indonesia Valerie Julliand kepada Kepala Otorita IKN Bambang Susantono.

Bambang memaparkan bahwa untuk membangun sebuah kota baru perlu dukungan dari banyak pihak, termasuk dari organisasi internasional. Visi Nusantara pun sejalan dengan prinsip New Urban Agenda, yang diadopsi pada konferensi UN-Habitat III di Quito, Ekuador pada tahun 2016.

Setidaknya ada tiga partisipasi Nusantara dalam kampanye global. Pertama, Nusantara ingin bergabung dalam agenda global dalam melestarikan keanekaragaman hayati, dengan meremajakan kekayaan flora dan fauna Kalimantan.

“Kami sedang bekerja sama dengan beberapa organisasi untuk mengembangkan Nusantara Nature Positive Plan yang akan memandu kita dalam menciptakan kota hutan lestari,” kata Bambang.

Kedua, pembangunan Nusantara akan sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDGs). Saat ini Nusantara tengah menyiapkan Voluntary Local Review (VLR) dan akan melacak kemajuan SDGs dalam kota tersebut. Terakhir yang ketiga, Nusantara akan berperan aktif dalam kampanye global dalam isu perubahan iklim.

Adapun Valerie menjelaskan ruang lingkup kerja sama ini antara lain perencanaan dan pembangunan kota, termasuk Voluntary Local Reviews (VLR), dukungan terhadap mekanisme dan kebijakan tata kelola, dukungan digitalisasi, pengembangan rencana induk dan analisis berbagai potensi kesenjangan yang ada.

Ia menyatakan kolaborasi dengan OIKN dan berbagai entitas sangat penting bagi Nusantara dan juga bagi PBB. "Melalui kolaborasi ini kita dapat memastikan bahwa semua prinsip, nilai, norma dan standar yang baik dapat diwujudkan,” tutur Valerie.

Beberapa kerja sama antara IKN dengan lembaga PBB selama ini antara lain adalah dengan UNESCAP untuk menyiapkan Voluntary Local Review untuk SDG di IKN dan UNDP untuk perencanaan kebijakan panduan hijau yang melibatkan masyarakat. Ada juga kerja sama dengan UNEP untuk dukungan dalam penyiapan Locally-Determined Contribution untuk pencapaian target IKN netral karbon pada 2045, dan UNICEF untuk pengembangan IKN sebagai kota ramah anak.

Acara 6th Spatial Planning Platform (SPP) Conference adalah konferensi internasional pertama yang diselenggarakan oleh Otorita IKN dengan United Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat); Kementerian Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi dan Pariwisata Jepang; Kementerian ATR/BPN; dan Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia.

ANTARA

Pilihan Editor: Kebutuhan Baja untuk Pembangunan IKN 9,5 Juta Ton, IISIA Sebut Produksi Lokal Masih Cukup