TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mencatat transaksi pengadaan barang dan jasa melalui platform E-Katalog mengalami peningkatan. Kepala LKPP Hendrar Prihadi mengatakan realisasi pengadaan produk dalam negeri (PDN) ini telah mencapai 90 persen.

"Sebanyak 6,9 juta produk telah tayang pada Katalog Elektronik dengan total nilai transaksi mencapai Rp161,3 triliun," kata Hendrar di Bidakara Hotel, Jakarta pada Selasa 7 November 2023.

Ia berujar angka tersebut lebih besar jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya mencapai angka 76 persen. Sedangkan untuk realisasi produk UMKM data per 27 Oktober 2023 meningkat dari 36,1 persen menjadi 37,6 persen.

Selain itu, ia menyebutkan capaian jumlah produk tayang dalam Katalog Elektronik telah melebihi target yang ditetapkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yaitu 5 juta produk pada 2023.

Menurut catatan LKPP, sapaian ini meningkat dibandingkan capaian target tahun sebelumnya yakni 2,4 juta produk tayang dengan total nilai transaksi Rp93,9 triliun. Namun, ia menyampaikan bahwa dari total Rencana Umum Pengadaan (RUP) 2023,belanja pemerintah senilai Rp1.175,56 triliun dengan sebesar Rp810,92 triliun di dalamnya melibatkan penyedia.

Dari angka tersebut baru terealisasi sebesar Rp529,51 triliun atau 65,3 persen dari total yang direncanakan. Artinya, dari total RUP Belanja pemerintah, masih ada sekitar 34,7 persen belum terealisasi. Oleh karena itu, tuturnya, LKPP akan terus memacu upaya peningkatan realisasi tersebut.

Salah satu cata untuk meningkatkan realisasi itu, ujar Hendrar adalah memperbaiki performa sistem pengadaan melalui New Platform Katalog Elektronik. Sehingga layanan lewat platform tersebut kredibel, andal, dan mudah digunakan.

Lebih lanjut, Hendrar berujar dalam rangka mewujudkan efisiensi di seluruh sektor pengadaan barang dan jasa lainnya, LKPP RI akan terus mendorong Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah untuk melakukan konsolidasi pengadaan.

Ia menjelaskan konsolidasi pengadaan sendiri merupakan inovasi yang dirancang oleh LKPP untuk mendorong terwujudnya efisiensi anggaran pemerintah. Melalui strategi konsolidasi pengadaan, LKPP menyatakan tengah berupaya menekan harga jual barang atau jasa oleh penyedia melalui pemaksimalan potensi pengadaan lintas instansi. Sehingga pemerintah bisa bertransaksi dengan harga yang lebih efisien.

Data LKPP menunjukkan, senilai Rp2,03 triliun total efisiensi belanja berhasil dihasilkan dari konsolidasi pengadaan laptop PDN, pupuk NPK, USG 2 dimensi, antropometri kit, BKB kit stunting, logistik pemilu 2024, dan bahanpakaian PDH serta seragam sekolah PDN di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya LKPP menyatakan akan melakukan konsolidasi pengadaan lisensi software kerja perkantoran, akomodasi hotel, aspal button, dan BBM serta pelumas untuk kebutuhan TNI.

Pilihan Editor: LKPP Sebut Nilai Transaksi Pengadaan Barang dan Jasa Lewat E-Katalog Naik Jadi Rp 123,3 Triliun