Arsjad Dukung Ganjar, Rosan Dukung Prabowo, Bagaimana Sikap Kadin?

Reporter

Magang KJI

Editor

Agung Sedayu

Selasa, 31 Oktober 2023 07:34 WIB

Foto Arsjad Rasjid dan Rosan Roeslani. FOTO/instagram

TEMPO.CO, Jakarta - Dua tokoh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Arsjad Rasjid dan Rosan Roeslani, pecah kongsi. Ketua Kadin Arsjad Rasjid yang terpilih menjadi Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Sedangkan mantan Ketua Kadin Rosan Roeslani, menjadi Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Lantas bagaimana sikap Kadin?

Pelaksana Tugas Harian Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan bahwa Kadin berada pada posisi netral dan tidak menunjukkan dukungan terhadap salah satu pasangan calon presiden Indonesia.

"Posisi Kadin Indonesia netral, sekali lagi saya tegaskan Kadin Indonesia netral," kata Yukki di Menara Kadin, Jakarta Selatan pada Senin, 30 Oktober 2023.

Prabowo Subianto maju sebagai calon presiden didampingi Gibran Rakabuming. Sedangkan Ganjar Pranowo maju sebagai calon presiden didampingi Mahfud MD. Selain itu juga ada pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar yang juga akan berlaga di pemilihan umum 2024 nanti.

Yukki tak masalah kalau anggota Kadin untuk berpartisipasi dalam pesta demokrasi. Namun, syaratnya tidak membawa nama Kadin Indonesia dalam proses kampanye.

Advertising
Advertising

"Saya sudah sampaikan para wakil ketua umum, seluruh pengurus, daerah juga, provinsi maupun kabupaten atau kota, silakan kalau ada yang ingin menjadi bagian dari proses itu saya hargai. Tapi satu hal, saya akan tindak tegas siapapun yang membawa atas nama Kadin, itu clear," ucap dia.

Bahkan Arsjad secara khusus menarik diri sementara waktu dari keorganisasian dengan cuti hingga Pilpres 2024 meski tidak diwajibkan dalam AD/ART Kadin.

Menurut Yukki, pemilihan presiden merupakan pesta demokrasi yang seharusnya diselenggarakan dengan bahagia. “Jangan dibuat tegang-tegang. Mari kita lalui pesta demokrasi ini. Semua saya harapkan taat dan tunduk pada peraturan dan perundangan,” kata dia.

Terkait Rossan, Yukki mengaku akan bertemu dengan Wakil Menteri BUMN tersebut dalam waktu 1-2 hari ke depan untuk menyampaikan posisi netral Kadin dalam pilpres.

"Saya akan sampaikan positioning Kadin Indonesia dan saya yakin beliau dapat memahami karena beliau juga sebelumnya adalah sebagai Ketua Umum Kadin sebelum Pak Arsjad," tuturnya.

Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Kadin Eka Sastra menegaskan Kadin tidak terlibat mendukung paslon nomor satu, dua atau tiga. Namun yang Kadin dukung adalah cara agar politik Pemilu menghasilkan instrumen demonstrasi yang kokoh dan menjadi landasan pertumbuhan serta bagaimana ekonomi Indonesia bisa bergerak selangkah demi langkah agar bisa mencapai negara maju.

“Itu lah komitmen Kadin dan Kadin telah menyumbangkan anak-anak terbaiknya dalam politik praktis. Ketua Umum yang berhalangan hadir sudah masuk, kemudian dewan kehormatan kami sudah masuk, dan banyak kader-kader yang lain. Tapi sekali lagi itu personal. Secara institusi, Kadin tetap tegak kepada Plh Ketum, kami akan selalu berjuang bagaimana menjaga demokrasi tidak mematikan ekonomi,” ujar dia.

NINDA DWI RAMADHANI

Pilihan Editor: Ekonom Ingatkan Anies, Ganjar, dan Prabowo: Melanjutkan IKN, Beban Berat APBN

Berita terkait

Wantim Golkar Rekomendasikan Ahmed Zaki Iskandar Jadi Bakal Cagub Jakarta, Apa Alasannya?

1 jam lalu

Wantim Golkar Rekomendasikan Ahmed Zaki Iskandar Jadi Bakal Cagub Jakarta, Apa Alasannya?

Wantim Golkar mengakui popularitas Ahmed Zaki Iskandar tak setinggi kandidat lain seperti Ridwan Kamil.

Baca Selengkapnya

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

4 jam lalu

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

Yusril meyakini Kabinet 100 Menteri di era Presiden Soekarno tak akan berulang dalam pemerintahan Prabowo-Gibran

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

4 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

5 jam lalu

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

Dalam waktu berdekatan tiga RUU DPR mendapat sorotan publik yaitu RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Anies Baswedan Disebut Dukung Ide Koalisi Gagasan untuk Bangun Bangsa

5 jam lalu

Anies Baswedan Disebut Dukung Ide Koalisi Gagasan untuk Bangun Bangsa

Co-Founder Paramadina Public Policy Institute, Wijayanto Samirin, menyebut Anies Baswedan menyetujui ide soal koalisi gagasan.

Baca Selengkapnya

Teguh Prakosa Resmi Daftar ke PDIP untuk Maju Pilkada Solo 2024

7 jam lalu

Teguh Prakosa Resmi Daftar ke PDIP untuk Maju Pilkada Solo 2024

Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa secara resmi menyerahkan formulir pendaftaran untuk mengikuti penjaringan bakal calon wali kota Solo di kantor PDIP

Baca Selengkapnya

Soal Isu Kementerian Bertambah Jadi 40, Yusril: Saya Belum Dengar Resmi dari Prabowo

7 jam lalu

Soal Isu Kementerian Bertambah Jadi 40, Yusril: Saya Belum Dengar Resmi dari Prabowo

Yusril Ihza Mahendra menyebut belum ada pembicaraan resmi soal wacana jumlah kementerian bertambah dalam Koalisi Indonesia Maju

Baca Selengkapnya

Yusril Sebut Adanya Kader di Eksekutif Bisa Bantu Dongkrak Suara di Pemilu Berikutnya

8 jam lalu

Yusril Sebut Adanya Kader di Eksekutif Bisa Bantu Dongkrak Suara di Pemilu Berikutnya

Yusril mengatakan perlu strategi yang jitu untuk menempatkan kadernya sebagai kepala daerah dan kabinet untuk dongkrak suara di pemilu berikutnya

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Revisi UU Kementerian Negara Mengonfirmasi Kabinet Gemoy Prabowo-Gibran

11 jam lalu

Pengamat Sebut Revisi UU Kementerian Negara Mengonfirmasi Kabinet Gemoy Prabowo-Gibran

Susunan kabinet Prabowo-Gibran tengah menjadi perbincangan karena disebut ingin menambah jumlah kementerian lewat revisi UU Kementerian Negara.

Baca Selengkapnya

Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

1 hari lalu

Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

Ekonom Faisal Basri mempertanyakan alasan pemerintahan Prabowo-Gibran berencana menambah sejumlah kementerian baru dalam kabinetnya mendatang.

Baca Selengkapnya