TEMPO.CO, Jakarta - Saat ini, ada tiga pasangan calon presiden atau capres dan wakil presiden yang mendaftar untuk Pemilihan Presiden 2024. Mereka adalah Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo – Mahfud MD, dan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka. Ketiga pasangan calon tersebut telah menyerahkan visi misi serta program kerjanya jika terpilih menjadi pemimpin masa depan Indonesia ke Komisi Pemberantasan Umum (KPU).

Meski begitu, Ekonom dan Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS) Yusuf Wibisono mengungkapkan, ada warisan program dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang akan menjadi beban untuk calon presiden atau capres Indonesia selanjutnya. Warisan tersebut adalah Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara. Bahkan, Yusuf menyebut IKN telah bermasalah dimulai dari awal gagasan yang digulirkan hingga sekarang pembangunannya tengah dikebut.

“Akan menyulitkan siapapun presiden mendatang yang akan terpilih,” ujar Yusuf saat dihubungi Tempo pada Senin, 30 Oktober 2023.

Menurut Yusuf, masalah terbesar IKN adalah karena proyek ini diputuskan dan direncanakan dengan sangat tidak demokratis. Gagasan IKN baru diperkenalkan oleh Jokowi pada 2019, tanpa konsultasi publik, kemudian langsung diputuskan menjadi program utama pemerintah.

Selain itu, dia menjelaskan pemerintah juga secara terburu-buru menetapkan draf Rancangan Undang-Undang IKN dan menyerahkannya ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) pada akhir 2021. Perencanaan perumusan RUU IKN itu terlihat ala kadarnya.

Lantas, apa saja daftar warisan Jokowi yang bisa jadi beban capres selanjutnya? Simak rangkuman informasi selengkapnya berikut ini.

Pembangunan IKN

Ekonom dan Direktur IDEAS, Yusuf Wibisono, mengungkapkan bahwa IKN Nusantara adalah warisan paling bermasalah dari Presiden Jokowi. Selain karena prosesnya yang cenderung terburu-buru, pembangunan IKN juga merupakan proyek jangka panjang dengan biaya yang sangat mahal.

IKN juga memiliki implikasi sangat luas karena akan memindahkan ibu kota negara. Tak hanya itu, ibu kota baru ini juga menjadi megaproyek dalam hal ekonomi, sosial, dan politik. Adapun puncak ketidak demokratisan IKN, menurut Yusuf, adalah saat pemerintahan lokal di ibu kota baru itu berbentuk pemerintahan otorita, tanpa diisi oleh kepala daerah dan Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) yang dipilih secara demokratis.

Kepala otorita IKN ditunjuk dan diberhentikan oleh Presiden, dengan masa jabatan yang bisa diperpanjang tanpa batasan. Bahkan dengan ketiadaan DPRD warga IKN tidak memiliki representasi sama sekali dalam pemerintahan. Padahal IKN adalah daerah setingkat provinsi. IKN menjadi satu-satunya daerah yang tidak demokratis di Indonesia.

“Ironisnya menyandang status sebagai ibukota negara,” kata Yusuf.

Lebih lanjut, Yusuf mengatakan bahwa Jakarta adalah pusat artikulasi aspirasi publik dan menjadi saksi sejarah dari peristiwa jatuhnya orde lama pada 1966 hingga orde baru pada 1998. Dia mengatakan semua itu ke depan berpotensi sirna ketika ibu kota dipindahkan ke IKN yang sangat tidak demokratis. Bahkan akan sulit memfasilitasi aspirasi publik dan debat kebijakan yang berkualitas.

“Lebih jauh, penduduk IKN saat ini secara kuantitas dan kualitas masih jauh dibawah penduduk Jakarta dan sekitarnya. Sehingga tidak akan mampu merepresentasikan masyarakat Indonesia,” tutur dia.

Berdasarkan penelusuran Tempo, dari tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024, hanya Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yang tidak menyebut IKN Nusantara dalam dokumen visi misinya. Sementara Ganjar Pranowo – Mahfud MD dan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka akan melanjutkan proyek ibu kota baru tersebut.

Namun, karena sudah terlanjur dibangun, Guru besar ekonomi Institut Pertanian Bogor Didin S. Damanhuri menyarankan kepada capres dan cawapres terpilih agar memaksimalkan IKN cukup sebagai ibu kota pemerintahan saja. Dengan alokasi anggaran yang sudah keluar puluhan triliun, Didin meminta agar itu tidak menjadi mubazir.

“Bisa dimanfaatkan seperti Putrajaya di Malaysia atau Camp David di Amerika Serikat, yakni tempat pertemuan presiden dengan tamu-tamu negaranya,” kata dia. “Dengan demikian penyelesaiannya tidak sampai mengganggu keberlanjutan fiskal.”

Selanjutnya: Utang Negara yang Mencapai Rp 6.310 Triliun per Agustus 2023<!--more-->

Melansir dari laman bi.go.id, Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada triwulan II 2023 turun dibanding dengan triwulan sebelumnya. Posisi ULN Indonesia pada akhir triwulan II 2023 tercatat sebesar US$ 396,3 miliar atau sekitar Rp 6.310 triliun dengan kurs Rp 15.923. angka ini turun dibandingkan dengan posisi ULN akhir triwulan I 2023 sebesar US$ 403,2 miliar atau Rp 6.420 triliun.

“Dukungan ULN tersebut mencakup antara lain sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (24,1% dari total ULN pemerintah); administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (18,0%); jasa pendidikan (16,8%); konstruksi (14,2%); serta jasa keuangan dan asuransi (10,1%),” tulis keterangan pada laman resmi Bank Indonesia tersebut.

Berbagai Permasalahan Infrastruktur

Warisan Jokowi yang bisa jadi beban capres selanjutnya adalah berbagai permasalahan infrastruktur. Mulai dari Kereta Cepat Jakarta Bandung yang akan memakan waktu lama untuk balik modal, tol trans Sumatra, korupsi di pembangunan tol MBZ, hingga Bandara Kertajati yang sepi.

Yusuf memperkirakan waktu balik modal dari proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Kereta Cepat Whoosh adalah 80 tahun.

Dia menjelaskan bahwa proyek tersebut menelan biaya hingga sekitar US$ 7,2 miliar atau Rp 110 triliun, dengan 75 persen pembiayaan berasal dari utang Cina dan 25 persen dari ekuitas konsorsium PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PT PSBI).

Menurut Yusuf, total utang proyek ini mencapai sekitar Rp 79 triliun dan dengan asumsi terkena bunga 3,4 persen untuk 30 tahun. “Maka cicilan pokok dan bunga utang ke Ciina dapat mencapai Rp 225 miliar per bulan,” ujar dia saat dihubungi pada Senin, 16 Oktober 2023.

Dengan asumsi harga tiket Rp 300 ribu dan penumpang mencapai 30 ribu orang per hari tercapai, kata dia, pendapatan per bulan kereta cepat hanya Rp 270 miliar. Menurut Yusuf, dalam jangka pendek - menengah sulit bagi PT Kereta Cepat Indonesia China atau PT KCIC mendapat pemasukan selain dari tiket.

Karena pendapatan non-tiket membutuhkan investasi baru yang tidak kecil. “Menjadi sulit untuk memperkirakan berapa panjang proyek ini akan balik modal,” tutur Yusuf.

Namun, dia melanjutkan, perkiraan yang paling realistis untuk masa balik modal ini adalah masa konsesi yang diminta oleh konsorsium. Awalnya konsorsium meminta masa konsesi proyek selama 50 tahun, tapi terakhir meminta perpanjangan masa konsesi hingga 80 tahun.

“Maka perkiraan masa balik modal proyek ini menurut saya ada di kisaran 80 tahun,” ucap Yusuf.

Selanjutnya: Bandara Kertajati yang Sepi Peminat<!--more-->

Sejak diresmikan Jokowi pada 2018 lalu, Bandar Udara atau Bandara Kertajati, Majalengka, Jawa Barat tergolong masih sepi peminat. Berdasarkan catatan Tempo, akhir 2019, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan persoalan utama pengoperasian Bandara Kertajati adalah belum tersedianya akses langsung yang menghubungkan antara Kota Bandung dan Kertajati.

“Saat ini akses yang menghubungkan Bandung dengan Kertajati, yaitu Jalan Tol Cisumdawu (Cileunyi-Sumedang-Dawuan), belum selesai,” ujar Budi Karya di kantornya, Selasa, 14 Oktober 2019.

Meski begitu, aksesibilitas tampaknya bukan satu-satunya permasalahan mengapa bandara bertaraf internasional tersebut masih sepi pengunjung. Melansir dari Koran Tempo, seorang penumpang bernama Marzuki menyebutkan fasilitas yang tersedia di Bandara Kertajati belum tergolong lengkap.

Salah satunya adalah sinyal telepon yang masih susah didapatkan ketika berada di bandara. Selain itu, menurutnya, petunjuk arah juga perlu diperbanyak untuk memudahkan mobilitas pengunjung.

“Marka petunjuk arah kalau bisa diperbanyak,” kata Marzuki kepada Tempo.

Penumpang lain, Asep Syaefulah, juga bercerita soal rumitnya mencari angkutan darat dari Bandara Kertajati ke beberapa kota di Jawa Barat. Dia bergantung pada bus pengumpan yang bergerak ke arah Bandara Kertajati. Sayangnya, kata dia, tak banyak opsi jalur dan jadwal yang tersedia.

“Angkutan dari Kota Cirebon, Indramayu, Brebes, Tegal harus ada,” ucap Asep. Penambahan angkutan pendukung bandara itu dianggap semakin krusial menjelang pengalihan rute dari Bandara Husein Sastranegara.

RADEN PUTRI | TIM TEMPO

Pilihan Editor: Jokowi Santap Siang Bersama Anies, Prabowo, dan Ganjar di Istana Negara Hari Ini