Ganjar-Mahfud Janji Lanjutkan Proyek IKN Jokowi, Arsjad Rasjid Beberkan Alasannya

Senin, 30 Oktober 2023 14:35 WIB

Ketua Tim Pemenangan Ganjar Pranowo dan Mahfud Md., Arsyad Rasyid, memberikan keterangan kepada awak media usai kegiatan Indonesia Integrity Forum 2023: Sustaining Alliance Bolstering Collective Action di Kawasan Bundaran HI, Jakarta, pada Rabu, 25 Oktober 2024. Tempo/ Adil Al Hasan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Arsjad Rasjid menjelaskan alasan pasangan calon presiden dan wakil presiden tersebut berkomitmen melanjutkan pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara. Menurut Arsjad, ada sejumlah alasan mengapa Ganjar-Mahfud bakal melanjutkan proyek pembangunan IKN jika nanti terpilih sebagai presiden dan wakil presiden.

Alasan pertama karena pembangunan ibu kota baru yang digagas Presiden Joko Widodo atau Jokowi itu sudah diundangkan, sehingga siapapun presiden dan wakil presiden yang terpilih nanti mesti menjalankan Undang-undang IKN.

“Ganjar-Mahfud melanjutkan program ini dan memastikan pembangunan IKN berjalan lebih baik, berkeadilan, berkelanjutan,” ujar Arsjad saat dihubungi pada Senin, 30 Oktober 2023.

Yang perlu dilakukan, kata dia, adalah membuat perimbangan alokasi sumber daya antara pembangunan IKN dan prioritas nasional lainnya. Namun, proses ini bukan berarti menghentikan, melainkan justru mensinkronkan. “Agar sejalan dengan prioritas nasional,” tutur Arsjad.

Pasangan Ganjar-Mahfud menyebutkan komitmennya dalam menyelesaikan pembangunan IKN Nusantara. Hal itu tercantum, dalam misi bertajuk 'Pembangunan Ekonomi Berdikari Berbasis Pengetahuan dan Nilai Tambah'.

Advertising
Advertising

"Percepatan Penyelesaian IKN. Komitmen melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara secara bertahap hingga IKN menjadi titik keseimbangan baru keadilan pembangunan sekaligus simbol Indonesia yang futuristik," tulis Ganjar-Mahfud dalam dokumen visi misinya.

Pasangan lainnya Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka juga berkomitmen akan melanjutkan pembangunan IKN Nusantara. Hal itu terungkap dalam visi dan 8 misi Asta Cita Prabowo-Gibran. “Melanjutkan pemerataan ekonomi, penguatan UMKM, dan pembangunan IKN,” tertulis dalam halaman khusus 17 program prioritas Prabowo-Gibran.

Sementara itu pasangan calon presiden dan wakil presiden, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, memiliki sikap yang berbeda. Mereka tidak memasukkan pembangunan IKN dalam dokumen visi misinya. Dalam dokumen setebal 140 halaman, tidak ada kata kunci yang merujuk pada kata IKN Nusantara.

Dokumen bertajuk 'Indonesia Adil Makmur untuk Semua' itu, hanya menyebutkan kata 'Nusantara' pada halaman kelima untuk menggambarkan gugusan kepulauan. Namun, ada agenda strategis di Pulau Kalimantan, pasangan yang diusung Partai Nasional Demokrasi (NasDem) itu juga sama sekali tidak menyebut pembangunan IKN Nusantara.

Pada bagian itu, hanya menyebut ingin menjadikan Pulau Kalimantan sebagai 'Tonggak Ekonomi Hijau, Beranda Indonesia yang Maju dan Asri'. Ada 9 agenda strategis di Kalimantan di antaranya menjadikan Kalimantan contoh dunia dalam penerapan ekonomi hijau.

Kemudian menjadikan Kalimantan lumbung energi terbarukan, memastikan bagi seluruh kota dan desa teraliri listrik, terhubung internet, tersedia air bersih, membangun pabrik industri padat karya, dan mewujudkan pembangunan infrastruktur kereta.

“Serta memastikan perbaikan kerusakan lingkungan, utamanya deforestasi dan pencemaran limbah,” tertulis dalam dokumen itu.

MOH KHORY ALFARIZI | CAESAR AKBAR

Pilihan Editor: Ekonom Ingatkan Anies, Ganjar, dan Prabowo: Melanjutkan IKN, Beban Berat APBN



Berita terkait

Wantim Golkar Rekomendasikan Ahmed Zaki Iskandar Jadi Bakal Cagub Jakarta, Apa Alasannya?

1 jam lalu

Wantim Golkar Rekomendasikan Ahmed Zaki Iskandar Jadi Bakal Cagub Jakarta, Apa Alasannya?

Wantim Golkar mengakui popularitas Ahmed Zaki Iskandar tak setinggi kandidat lain seperti Ridwan Kamil.

Baca Selengkapnya

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

1 jam lalu

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.

Baca Selengkapnya

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

2 jam lalu

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

3 jam lalu

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.

Baca Selengkapnya

Satgas IKN Sebut Pembangunan IKN tak Sebabkan Banjir

4 jam lalu

Satgas IKN Sebut Pembangunan IKN tak Sebabkan Banjir

Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) mengklaim pembangunan IKN tidak menyebabkan banjir di kawasan.

Baca Selengkapnya

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

4 jam lalu

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin belum mengetahui di bidang apa Grace Natalie dan Juri Ardiantoro akan ditugaskan.

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

5 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

5 jam lalu

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

Dalam waktu berdekatan tiga RUU DPR mendapat sorotan publik yaitu RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Anies Baswedan Disebut Dukung Ide Koalisi Gagasan untuk Bangun Bangsa

5 jam lalu

Anies Baswedan Disebut Dukung Ide Koalisi Gagasan untuk Bangun Bangsa

Co-Founder Paramadina Public Policy Institute, Wijayanto Samirin, menyebut Anies Baswedan menyetujui ide soal koalisi gagasan.

Baca Selengkapnya

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

6 jam lalu

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

Noel mengutip puisi karya Presiden Pertama RI Soekarno, untuk mengkritik PDIP yang tidak mengundang Jokowi di Rakernas

Baca Selengkapnya