TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengaku secara teratur terus melakukan evaluasi atas kinerja seluruh penjabat kepala daerah. Evaluasi tersebut khususnya dilakukan untuk memastikan netralitas aparatur sipil negara (ASN) terhadap jalannya pemilihan umum atau pemilu pada 2024.

"Saya evaluasi harian. Begitu bapak ibu semuanya 'miring-miring', saya ganti, itu bisa. Itu hak prerogatif yang saya miliki," ujar Presiden Jokowi saat menyampaikan arahan kepada seluruh penjabat kepala daerah se-Indonesia di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin siang, 30 Oktober 2023.

Pertemuan Presiden bersama para penjabat kepala daerah tersebut dihadiri oleh 37 penjabat wali kota, 133 penjabat bupati, dan 23 penjabat gubernur se-Indonesia. Pertemuan yang dimulai pukul 11.15 WIB juga dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang mendampingi Presiden Jokowi.

Dalam kesempatan itu Jokowi juga meminta agar seluruh penjabat kepala daerah memberikan dukungan penuh kepada tugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). "Tapi, tidak mengintervensi apa pun," katanya.

Adapun bantuan oleh penjabat kepala daerah ke penyelenggara pemilu, menurut Jokowi, bisa berupa kebutuhan anggaran operasional yang disegerakan.

Ihwal pemilu itu juga, Jokowi mengingatkan agar para penjabat kepala daerah untuk tidak memihak kepada kandidat mana pun. "Saya minta jangan sampai memihak. Itu dilihat, lho. Hati-hati, bapak ibu dilihat. Mudah sekali kelihatan bapak dan ibu memihak atau enggak," katanya.

Berikutnya, Jokowi menginstruksikan agar para penjabat kepala daerah adalah memastikan ASN untuk bersikap netral menghadapi Pemilu 2024. "Yang terakhir, menjaga kerukunan di tingkat bawah. Segera selesaikan kalau ada percikan yang berkaitan sama politik."

Kepala negara memastikan bakal mengevaluasi pelaksanaan seluruh arahan tersebut secara harian. Adapun sejumlah hambatan terkait pelaksanaan pemilu dapat dilaporkan ke Kementerian Dalam Negeri hingga presiden.

"Saya akan terus mengikuti kerja dan tugas bapak ibu semuanya. Jika ada masalah, segera sampaikan ke Kemendagri. Kalau kelas berat, segera ke saya, sehingga bisa bantu," tutur Jokowi.

ANTARA

Pilihan Editor: Ekonom Ingatkan Anies, Ganjar, dan Prabowo: Melanjutkan IKN, Beban Berat APBN