TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom dan Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS) Yusuf Wibisono mengingatkan para calon presiden dan calon wakil presiden soal pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara. Saat ini ada tiga pasangan Capres dan Cawapres yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang akan ikut pemilihan umum (Pemilu) pada 2024.

Menurut Yusuf, melanjutkan proyek pembangunan IKN akan memberi beban berat kepada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). “Sehingga akan mempersempit ruang gerak presiden terpilih untuk mewujudkan program-program yang mereka janjikan,” ujar dia saat dihubungi pada Senin, 30 Oktober 2023.

Yusuf juga mengaku sudah mengingatkan sejak awal bahwa IKN ini sangat tidak layak secara finansial. Namun pemerintah di bawah Presiden Joko Widodo alias Jokowi tetap melaksanakan proyek bernilai hampir Rp 500 triliun tersebut.

Sejak awa,l minat investor ke IKN diyakininya akan minim. Sehingga jika dipaksakan, pendanaan pembangunan IKN bisa bergantung pada APBN. “Sejak awal gagasan IKN diluncurkan, kami telah meragukan klaim pemerintah bahwa akan banyak investor yang tertarik untuk berinvestasi di IKN,” tutur Yusuf.

Janji-janji investasi ke IKN ini, dia berujar, terlihat lebih banyak basa-basi politik investor kepada pemerintah. Atau sekadar menjaga hubungan baik sekaligus memelihara kepentingan investasi investor yang sudah ada.

Yusuf juga mengkritisi soal disahkannya Undang-Undang IKN pada Januari 2022 lalu yang dibahas secepat kilat. Hanya dalam waktu sekitar 43 hari saja. “Alih-alih menarik minat investor baru, calon investor yang sudah ada bahkan malah mundur seperti Softbank yang mundur pada Maret 2022,” ucap dia.

Yusuf juga mewanti-wanti bahwa menarik sumber daya global dalam jumlah masif ke kota baru adalah hal mustahil tanpa sejarah komersial kawasan yang panjang. Menurut dia, visi keunggulan kota dan arah pengembangan kota di IKN fokusnya pada kawasan industri dan perdagangan bebas, keberadaan hub transportasi yang besar, serta konsistensi kebijakan dalam jangka panjang.

“Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai lokasi IKN, nyaris tidak memiliki daya tarik untuk menarik masuk sumber daya global,” Kata Yusuf.

Selanjutnya: Penting atau Tidak Melanjutkan Proyek IKN?

<!--more-->

Penting atau Tidak Melanjutkan IKN

Sementara Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P. Sasmita menjelaskan penting atau tidaknya kelanjutan proyek IKN Nusantara bagi calon presiden dan calon wakil presiden. Menurut Ronny, IKN merupakan proyek politik Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Dia mengatakan secara teknis, ukuran proyek hijrah ibu kota itu bukan layan atau tidak secara fiskal, tapi layak tidak layak secara politik.

“Jika Istana menginginkan, lalu jejaring elite ekonomi dan politik, terlepas untuk sekedar menyenangkan Jokowi atau ikut cawe-cawe dan kecipratan proyek-proyek IKN, maka IKN akan simsalabim jadi,” tutur Ronny saat dihubungi pada Jumat, 27 Oktober 2023.

Dari kacamata politik, Ronny berujar, proyek IKN ini menjadi penting bagi Capres dan Cawapres yang akan berlaga nanti. Artinya, jika tidak mendukung pembangunan ibu kota baru itu, maka akan dianggap antitesis Jokowi. Bahkan berpeluang tidak mendapatkan dukungan dari kepala negara dan jejaring elite ekonomi politik yang ada. “Lantas apa urgensinya? Urgensinya, pertama adalah urgensi elektoral,” kata Ronny.

Bagi Capres dan Cawapres yang ingin mendapatkan limpahan ceruk suara pemilih Jokowi, maka mendukung dan melanjutkan IKN adalah salah satu "keyword" atau kata kunci untuk mengidentifikasi diri sebagai bagian dan pendukung dari visi misi Jokowi. Pesannya kepada pemilih Jokowi adalah memilih Capres Cawapres pendukung IKN adalah identik dengan memilih Jokowi.

Urgensi kedua adalah, bagi pasangan Capres dan Cawapres yang tidak terlalu identik dengan Jokowi, memiliki urgensi penghindaran atas tekanan politik dari pemegang kekuasaan yang sedang berkuasa saat ini. “Sebut saja misalnya, Anies-Imin, yang hanya memberikan dukungan secara normatif yakni hanya dalam rangka menjalankan Undang-Undang IKN,” tutur Ronny.

Bagaimana pun, kata Ronny, presiden yang sedang berkuasa dan pemilik legasi IKN, sekali pun sudah dalam status ‘lame duck’, masih bisa menggunakan wewenangnya. Serta pengaruhnya untuk melakukan tekanan kepada Capres dan Cawapres yang dianggap ‘melawan’ kekuasaan.

Ditambah lagi, dia melanjutkan, saat ini ini tendensi dukungan politik Jokowi sudah sangat jelas. “Sehingga status lame duck-nya tidak membuatnya kehilangan gairah dan spirit untuk aktif mempengaruhi proses politik yang ada,” ucap Ronny.

Pilihan Editor: Mengapa Beda Sikap Anies, Ganjar, dan Prabowo tentang Nasib IKN, Begini Penjelasan Analis