Polemik Pembawa Berita TV Mengenakan Syal Palestine, Apa Tanggapan Dewan Pers?

Minggu, 29 Oktober 2023 13:17 WIB

Ketua Dewan Pers, M. Agung Dharmajaya (kiri) memberikan keterangan usai menandatangani perjanjian kerja sama dengan Kabareskrim di Mabes Polri, Jakarta. Kamis, 10 November 2022. Dengan adanya perjanjian tersebut diharap dari seluruh jajaran kepolisian tidak mengkriminalisasi wartawan untuk karya karya jurnalistiknya. TEMPO/ Febri Angga Palguna

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Pers, Agung Dharmajaya merespons soal pemberitaan news anchor atau pembawa berita di salah satu stasiun TV yang menggunakan syal bertuliskan Palestine.

Agung mengatakan siaran berita bisa melanggar kode etik jika karya jurnalistik tersebut tidak memenuhi unsur kode etik jurnalistik. Sementara dalam kasus presenter yang mengenakan syal Palestine, menurutnya, tidak ada kaitan dengan karya jurnalistik. Selain itu bendera Palestina bukan simbol keagamaan.

“Saya berpendapat; ekspresi keberpihakan terhadap kemanusiaan boleh dilakukan siapapun termasuk seorang jurnalis, tetapi prinsip prinsip jurnalistik tetap harus tercermin dari berita (karya jurnalistik),” ujar Agung pada Minggu, 29 Oktober 2023. “Saya menilai, pelanggaran etik bisa diukur dari karya jurnalistik bukan dari simbol. Apakah karya jurnalistik yang disajikan sesuai dengan kode etik jurnalistik atau tidak."

Jadi keberpihakan seorang jurnalis dalam kemanusiaan tidak ada masalah tetapi konten berita harus berimbang dan terverifikasi.

Sebelumnya, ramai di media sosial potongan video host stasiun TV yang mengenakan syal Palestina ketika membacakan berita. Berita ini awalnya muncul pada media sosial X —-sebelumnya Twitter, dari akun @kegblgnunfaedh dengan caption “Anchor di salah satu stasiun tv nasional Indonesia sudah mulai pakai syal Palestine nih gaes.” tulisnya.

Advertising
Advertising

Cuitan tersebut diunggah pada 28 Oktober 2023, dan saat ini sudah mencapai 2,9 juta tayangan dengan 66,5 ribu orang menyentuh tombol suka.

Dalam kolom komentar, sebagian besar warganet mendukung aktivitas ini. Salah satu cuitan datang dari @his*** yang memberi dukungan terhadap hal ini, "Ayo suarakan dukungan yang lebih kencang. Walaupun hanya dukungan moral tapi itu menunjukkan posisi kita sebagai anti penjajahan," tulisnya.

Beberapa cuitan warganet sebagian lain mengajak stasiun TV lainnya untuk melakukan hal serupa. “Ayo klo bisa semua stasiun tv kek gini,” tulis akun bernama @dep***** atau cuitan lainnya seperti akun @ria****** yang menulis “Semoga diikuti stasiun tv yg lain,” katanya.

Namun, tidak semua sependapat. Terdapat akun yang menimpali cuitan di atas dengan bertanya “Bukankah stasiun tv/media harus independen?” tulis akun bernama @roy*****. Menurutnya, seorang individu boleh memihak siapapun, tapi tidak dengan media yang menyiarkan informasi kepada publik.

Catatan redaksi: Judul dan isi berita ini telah diperbaiki pada Minggu, 29 Oktober 2023, pukul 22.55 WIB. Judul sebelumnya adalah "Polemik Pembawa Berita TV Mengenakan Syal Palestine, Dewan Pers: Tidak Sesuai Kode Etik Jurnalistik". Kami mohon maaf atas kekeliruan tersebut.

Pilihan Editor: Mengapa Beda Sikap Anies, Ganjar, dan Prabowo tentang Nasib IKN, Begini Penjelasan Analis

Berita terkait

Dewan Pers Prihatin Berita Kekerasan Seksual Minim Perlindungan kepada Korban

16 hari lalu

Dewan Pers Prihatin Berita Kekerasan Seksual Minim Perlindungan kepada Korban

Dewan Pers akan menerbitkan pedoman etik pemberitaan ramah terhadap korban kekerasan seksual sebagai bagian standar dan etika jurnalistik. Pedoman ini berupaya melindungi korban kekerasan seksual.

Baca Selengkapnya

Ramai-ramai Desak Polisi Usut Teror terhadap Wartawan Bocor Alus Politik Tempo

31 hari lalu

Ramai-ramai Desak Polisi Usut Teror terhadap Wartawan Bocor Alus Politik Tempo

Teror ini merupakan teror yang kedua kalinya dialami oleh wartawan Bocor Alus Tempo. Sejumlah pihak mendesak polisi usut peristiwa tersebut.

Baca Selengkapnya

Dewan Pers Minta Polisi Segera Tangkap Pelaku Teror terhadap Wartawan Bocor Alus Politik Tempo

32 hari lalu

Dewan Pers Minta Polisi Segera Tangkap Pelaku Teror terhadap Wartawan Bocor Alus Politik Tempo

Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu menanggapi insiden teror terhadap wartawan Bocor Alus Tempo, Hussein Abri Dongoran.

Baca Selengkapnya

Pekerja CNN Indonesia Cerita Kena PHK Sepihak saat Serikat Dideklarasikan

34 hari lalu

Pekerja CNN Indonesia Cerita Kena PHK Sepihak saat Serikat Dideklarasikan

Solidaritas Pekerja CNN Indonesia (SPCI) mengklaim pihak manajemen melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak terhadap pekerja yang mendirikan serikat pekerja.

Baca Selengkapnya

Dewan Pers Nilai Kekritisan Media pada Isu Kesejahteraan, Kerap Berbanding Terbalik Dengan Kondisi Jurnalisnya

35 hari lalu

Dewan Pers Nilai Kekritisan Media pada Isu Kesejahteraan, Kerap Berbanding Terbalik Dengan Kondisi Jurnalisnya

Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu menyampaikan pentingnya para pekerja media atau jurnalis menyadari hak-hak perlindungan dan kesejahteraan yang dijamin Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999

Baca Selengkapnya

11 Nama Komite Publisher Rights, Apa yang Menjadi Tugas-tugasnya?

40 hari lalu

11 Nama Komite Publisher Rights, Apa yang Menjadi Tugas-tugasnya?

Dewan Pers mengumumkan kesebelas nama anggota komite publisher rights. Apa tugas Komite Publisher Rights yang dibentuk berdasar mandat presiden.

Baca Selengkapnya

Dewan Pers Tetapkan 11 Anggota Komite Publisher Rights, Siapa Saja?

40 hari lalu

Dewan Pers Tetapkan 11 Anggota Komite Publisher Rights, Siapa Saja?

Dewan Pers telah menetapkan sebelas nama anggota Komite Publisher Rights. Mereka merupakan perwakilan dari Dewan Pers, Pakar, dan Pemerintah.

Baca Selengkapnya

Dewan Pers Minta Jurnalis Tetap Independen saat Pilkada 2024

40 hari lalu

Dewan Pers Minta Jurnalis Tetap Independen saat Pilkada 2024

Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu, mengingatkan jurnalis untuk mundur dari profesinya jika jadi tim sukses pasangan calon kepala daerah di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Dewan Pers Desak Propam Polri Usut Kekerasan Aparat terhadap Jurnalis saat Aksi Tolak RUU Pilkada

42 hari lalu

Dewan Pers Desak Propam Polri Usut Kekerasan Aparat terhadap Jurnalis saat Aksi Tolak RUU Pilkada

Dewan Pers meminta segera penyelidikan internal untuk memberikan keadilan bagi para jurnalis yang menjadi korban saat meliput demo pada 22 Agustus 2024.

Baca Selengkapnya

Dewan Pers Kecam Kekerasan terhadap Jurnalis Saat Meliput Aksi Tolak RUU Pilkada

42 hari lalu

Dewan Pers Kecam Kekerasan terhadap Jurnalis Saat Meliput Aksi Tolak RUU Pilkada

Kekerasan terhadap jurnalis adalah pelanggaran serius terhadap kebebasan pers dan hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi.

Baca Selengkapnya