Zulkifli Hasan Percepat Keanggotaan Penuh Indonesia di OECD

Reporter

Antara

Editor

Agung Sedayu

Minggu, 29 Oktober 2023 11:07 WIB

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menjawab sejumlah pertanyaan dari wartawan seusai memberikan pengarahan di acara Rakernas Perpadi di Diamond Solo Convention Center, Jawa Tengah, Selasa sore, 24 Oktober 2023. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan membahas akselerasi keanggotaan penuh Indonesia dalam Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) saat melakukan pertemuan dengan Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann di Osaka, Jepang pada Sabtu (28/10).

Dengan keanggotaan penuh tersebut, Indonesia akan menjadi bagian dalam menentukan arah kemajuan perdagangan dan ekonomi global.

"Kami mengharapkan dukungan agar proses aksesi Indonesia dalam OECD berjalan dengan baik dan cepat. Kami memandang keanggotaan OECD hendaknya lebih inklusif dengan melibatkan lebih banyak negara berkembang," ujar Zulkifli Hasan melalui keterangan tertulis di Jakarta, Minggu, 29 Oktober 2023.

Diketahui, Presiden Joko Widodo telah menyampaikan arahan agar Indonesia segera masuk menjadi anggota penuh OECD. Sebagai tindak lanjut arahan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian telah mengirimkan surat kepada Sekretaris Jenderal OECD tentang intensi Indonesia menjadi anggota OECD.

Menanggapi intensi Indonesia tersebut, beberapa negara anggota OECD seperti Jepang, Chile, Inggris, Norwegia, Australia, Amerika Serikat, dan Prancis menyampaikan tanggapan positif dan mendukung rencana aksesi Indonesia.

Advertising
Advertising

Zulkilfi mengapresiasi tanggapan positif beberapa negara OECD atas pencalonan Indonesia sebagai anggota penuh. Saat ini Indonesia dalam tahap melakukan review Standards/Guidelines OECD yang relevan dengan regulasi nasional sekaligus membentuk Tim Nasional Khusus untuk menangani keanggotaan Indonesia. "Di sektor perdagangan, keanggotaan Indonesia pada OECD diharapkan semakin mendorong peningkatan kualitas kebijakan perdagangan sementara OECD akan memperoleh manfaat dari keanggotaan Indonesia sebagai representasi global south dan emerging economy," kata Zulkifli.

OECD merupakan organisasi antar pemerintah yang bertujuan mewujudkan perekonomian global kuat, bersih, dan berkeadilan. Saat ini, organisasi tersebut telah beranggotakan 38 negara. Beberapa manfaat Indonesia menjadi anggota OECD antara lain, adanya dukungan reformasi domestik melalui akses tenaga ahli, data dan statistik, pertukaran praktik mutu (best practice) dan penelaahan sejawat (peer review).

Melalui OECD, Indonesia akan turut serta dalam menentukan arah kebijakan global melalui upaya harmonisasi kebijakan di tingkat global. Selain itu, keanggotaan Indonesia dalam OECD akan turut meningkatkan reputasi Indonesia menjadi tujuan investasi berkualitas dan berkelanjutan.

Pilihan Editor: Mengapa Beda Sikap Anies, Ganjar, dan Prabowo tentang Nasib IKN, Begini Penjelasan Analis



Berita terkait

Jokowi Sampai Pimpin Rapat Revisi Ketiga Permendag 36/2023, Ada Apa?

13 jam lalu

Jokowi Sampai Pimpin Rapat Revisi Ketiga Permendag 36/2023, Ada Apa?

Presiden Jokowi memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Permendag 36/2023tentang larangan pembatasan barang impor.

Baca Selengkapnya

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDIP, Pengamat Sebut Hukuman Politik

18 jam lalu

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDIP, Pengamat Sebut Hukuman Politik

Djarot mengatakan Jokowi dan Ma'ruf tidak diundang ke Rakernas PDIP lantaran keduanya sedang sibuk dan menyibukkan diri.

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi dan Sri Mulyani Rapat Pembatasan Impor, Sertifikat Tanah di Bekasi Beralih ke Elektronik

1 hari lalu

Terkini: Jokowi dan Sri Mulyani Rapat Pembatasan Impor, Sertifikat Tanah di Bekasi Beralih ke Elektronik

Berita terkini bisnis: Presiden Jokowi dan Sri Mulyani rapat membahas pembatasan impor, sertifikat tanah di Kabupaten Bekasi beralih ke elektronik.

Baca Selengkapnya

Antara Surplus 48 Bulan Berturut-turut, Ekspor Turun dan Pembatasan Impor Jokowi

1 hari lalu

Antara Surplus 48 Bulan Berturut-turut, Ekspor Turun dan Pembatasan Impor Jokowi

Indonesia kembali mencatat surplus perdagangan 48 bulan berturut-turut pada April 2024

Baca Selengkapnya

Jokowi, Sri Mulyani, dan Airlangga Gelar Rapat tentang Pembatasan Impor

1 hari lalu

Jokowi, Sri Mulyani, dan Airlangga Gelar Rapat tentang Pembatasan Impor

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggelar rapat dengan Sri Mulyani, Airlangga Hartarto, dan Agus Gumiwang tentang pembatasan impor.

Baca Selengkapnya

Zulkifli Hasan Klaim Neraca Perdagangan Surplus tapi Ekspor Turun

1 hari lalu

Zulkifli Hasan Klaim Neraca Perdagangan Surplus tapi Ekspor Turun

Mendag Zulkifli Hasan klaim neraca perdagangan surplus tapi ekspor turun.

Baca Selengkapnya

Impor Turun, Mendag Zulkifli Hasan: Produksi Menurun

1 hari lalu

Impor Turun, Mendag Zulkifli Hasan: Produksi Menurun

Menteri Perdagangan Indonesia, Zulkifli Hasan mengatakan ada penurunan impor non-migas pada April 2024.

Baca Selengkapnya

Jokowi Hapus Pembagian Kelas BPJS Kesehatan, YLKI: Menguntungkan Asuransi Swasta

2 hari lalu

Jokowi Hapus Pembagian Kelas BPJS Kesehatan, YLKI: Menguntungkan Asuransi Swasta

YLKI menilai langkah Presiden Jokowi menghapus pembagian kelas BPJS Kesehatan hanya akan menguntungkan perusahaan asuransi swasta.

Baca Selengkapnya

Jokowi Kumpulkan Menteri Membahas Keanggotaan Indonesia di OECD

2 hari lalu

Jokowi Kumpulkan Menteri Membahas Keanggotaan Indonesia di OECD

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengumpulkan sejumlah menteri untuk membahas proses keanggotaan Indonesia di OECD.

Baca Selengkapnya

Tidak Cukup Sri Mulyani, Jokowi akan Turun Tangan Selesaikan Persoalan Bea Cukai

4 hari lalu

Tidak Cukup Sri Mulyani, Jokowi akan Turun Tangan Selesaikan Persoalan Bea Cukai

Bea Cukai terus menuai kecaman publik karena dianggap berkinerja buruk. Sri Mulyani belum berhasil menangani. Kini Jokowi turun tangan.

Baca Selengkapnya