Mentan Amran Sulaiman Minta Beberapa Pegawai KPK Berkantor di Kementan

Jumat, 27 Oktober 2023 10:25 WIB

Andi Amran Sulaiman saat dilantik menjadi Menteri Pertanian untuk Sisa Masa Jabatan 2019-2024 oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Rabu 25 Oktober 2023. Amran akan mengisi kursi Menteri Pertanian setelah Syahrul Yasin Limpo (SYL) terjerat kasus di KPK. Amran merupakan eks Mentan periode 2014-2019. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meminta Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian (Kementan) segera berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia meminta KPK untuk mengawal jalannya pembangunan pertanian.

Salah satunya dengan menempatkan beberapa pegawai KPK agar berkantor di Kementan. Hal tersebut pernah terjadi saat Amran menjabat sebagai Menteri Pertanian periode 2014-2019. Amran mengatakan hal ini guna memperkuat integritas dan pencegahan KKN.

"Saya minta besok ada jajaran KPK yang berkantor di Kementan untuk mengawasi jalannya pembangunan pertanian," ujar Amran usai menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Kehumasan di Gedung PIA Kanpus Kementan, Kamis, 26 Oktober 2023.

Amran mengatakan pengawasan KPK sangat penting agar tidak ada lagi pegawai Kementan yang terjerat tindak pidana dan merugikan banyak orang, terutama para petani Indonesia. Amran mengaku ingin Kementan kembali menjadi institusi bermartabat dan mendapat kepercayaan publik.

Menurut dia, hal ini sangat penting karena publik harus memahami tugas membangun pertanian. "Karena itu sekali lagi saya berharap besok sudah ada KPK yang berkantor di Kementan," katanya.

Advertising
Advertising

Sebelumnya, Amran mengaku telah memastikan koordinasi antar unit di lingkup Kementan berjalan dengan baik. Terbaru, Amran meminta agar jajaran kerjanya bekerja maksimal dalam meningkatkan produksi padi dan jagung sebagai komoditas strategis nasional.

Dia mengklaim Kementan sudah melakukan konsolidasi untuk membuat pertanian bergerak cepat dan bekerja maksimal. Program yang akan ia fokuskan adalah mengenai komoditas beras dan jagung. "Karena itu saya minta agar membuat akselerasi sehingga dalam waktu dekat kita bisa swasembada," ucap Amran.

Hal terpenting saat ini, kata dia, adalah membangun kekompakan dan meletakan pondasi kuat agar Indonesia mampu mempercepat pembangunan pertanian. Amran juga menyatakan bahwa dia ingin, swasembada bisa dilakukan pada semua komoditas termasuk peternakan, gula, padi jagung dan komoditas strategis lainnya.

Pilihan Editor: 7 Kali Reshuffle Kabinet Jokowi Jilid 2, Terakhir Angkat Kembali Amran Sulaiman sebagai Menteri Pertanian

Berita terkait

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

12 jam lalu

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Mentan Sambut Baik Kelompok Tani Mahasiswa

13 jam lalu

Mentan Sambut Baik Kelompok Tani Mahasiswa

Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI), membentuk kelompok tani mahasiswa sebagai ujung tombak masa depan bangsa yang harus memiliki konsen terhadap sektor pertanian.

Baca Selengkapnya

Pengacara Jelaskan Kondisi Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Usai Dilaporkan ke KPK

15 jam lalu

Pengacara Jelaskan Kondisi Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Usai Dilaporkan ke KPK

Bekas Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Hutahaean disebut butuh waktu untuk beristirahat usai dilaporkan ke KPK

Baca Selengkapnya

Istri akan Dampingi Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Klarifikasi LHKPN di KPK

17 jam lalu

Istri akan Dampingi Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Klarifikasi LHKPN di KPK

KPK menjadwalkan pemanggilan Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta, Rahmady Effendy Hutahaean, untuk memberikan klarifikasi soal kejanggalan LHKPN

Baca Selengkapnya

Anak Petani dan PNS Calon Mahasiswa Unri Disebut Masuk Kelompok UKT Tinggi

17 jam lalu

Anak Petani dan PNS Calon Mahasiswa Unri Disebut Masuk Kelompok UKT Tinggi

Aliansi Pendidikan Gratis Riau mencatat, lebih dari 50 calon mahasiswa Unri masuk kelompok UKT tidak sesuai kemampuan ekonomi orang tua mereka.

Baca Selengkapnya

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

20 jam lalu

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

Pemilihan Pansel KPK patut menjadi perhatian karena mereka bertugas mencari figur-figur komisioner dan Dewan Pengawas KPK mendatang.

Baca Selengkapnya

Tambang Ilegal Lewati Jalan di Desa Lumbung Padi Kalimantan Timur Sejak 2019, Sebabkan Warga Kesulitan Air Bersih

21 jam lalu

Tambang Ilegal Lewati Jalan di Desa Lumbung Padi Kalimantan Timur Sejak 2019, Sebabkan Warga Kesulitan Air Bersih

Aktivitas tambang ilegal batu bara di Desa Sumbersari, Kutai Kartaanegara, Kalimantan Timur berdampak buruk bagi warga.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

21 jam lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya

Penjelasan Istri Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta soal Pinjaman Rp 7 Miliar yang jadi Polemik

23 jam lalu

Penjelasan Istri Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta soal Pinjaman Rp 7 Miliar yang jadi Polemik

Margaret Christina Yudhi Handayani Rampalodji, istri bekas Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Hutahaean menjelaskan asal-usul Rp 7 miliar.

Baca Selengkapnya

Penyitaan Rumah dalam Kasus Korupsi, Terbaru Rumah Syahrul Yasin Limpo dan Tamron Raja Timah Bangka

23 jam lalu

Penyitaan Rumah dalam Kasus Korupsi, Terbaru Rumah Syahrul Yasin Limpo dan Tamron Raja Timah Bangka

Penyitaan rumah dalam dugaan kasus korupsi Syahrul Yasin Limpo dan Tamron Raja Timah Bangka. Apa landasan penyitaan aset tersangka korupsi?

Baca Selengkapnya