TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori menilai Amran Sulaiman yang baru dilantik sebagai Menteri Pertanian tak perlu berambisi membuat terobosan baru yang sulit dicapai.

Amran kini menjadi Menteri Pertanian menggantikan Syahrul Yasin Limpo yang terjerat kasus dugaan korupsi. Sebelumnya, Amran juga sempat menduduki posisi Menteri Pertanian pada periode 2014-2019.

Menurut Khudori, Amran sebaiknya memanfaatkan sisa waktu setahun ini untuk membangun fondasi yang baik bagi pemerintahan ke depan. "Atau jangan membuat langkah-langkah yang potensial memantik kontroversi dan masalah seperti 5 tahun beliau menjabat," ujar Khudori kepada Tempo, Rabu, 25 Oktober 2023.

Ia lantas mencontohkan Amran yang sering mensinyalir adanya middle man yang bermain dalam tata niaga beras. Langkah Amran itu berujung pada penggerebekkan PT Indo Beras Unggul (PT IBU) pada 2016 bersama Satgas Pangan, Kementerian Perdagangan, dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Belakangan, kata Khudori, semua tuduhan yang Amran sampaikan ke publik saat itu tidak terbukti. Tetapi, PT IBU sudah kadung hancur. Selain itu, Khudori juga menyinggung langkah Amran yang menggandeng TNI dalam pencetakan lahan atau sawah baru yang belakangan banyak masalah.

Ke depan, Khudori menekankan sebaiknya Amran berfokus melakukan beberapa hal berikut. Pertama, ia menyarankan Amran untuk memastikan lahan-lahan sawah yang eksisting agar bisa dioptimalkan. Terutama dengan memastikan ketersediaan air.

Lalu, Amran juga didorong untuk menyoroti ketersediaan sarana produksi lain, yaitu pupuk, bibit atau benih, dan modal kerja. Ia berharap Amran dapat memastikan dalam setahun ini untuk melayani petani dengan memudahkan mereka mendapatkan akses air, pupuk, benih atau bibit, dan modal kerja.

Menurut Khudori, langkah tersebut bisa segera terlihat hasilnya. Selain itu, ia menilai peluang keberhasilannya lebih besar ketimbang menggantungkan harapan kepada lahan-lahan cetakan atau bukaan baru.

Khudori juga menyarankan agar Kementerian Pertanian di bawah kepemimpinan Amran dapat memastikan petani mendapatkan untung dari usaha taninya. Menurut dia, hal ini hanya bisa terwujud apabila saat panen petani ada kepastian pembeli dengan harga yang menguntungkan.

"Jangan lagi ada cerita dan berita petani-peternak menjerit dan bahkan membuang-buang hasil produksi mereka karena tidak ada yang membeli atau dibeli dengan harga murah," ucap Khudori.

Kolaborasi antar kementerian dan lembaga di bawah orkestrasi Badan Pangan Nasional (Bapanas) mutlak dilakukan. Karena urusan ini ada di kementerian dan lembaga lain. Namun demikian, ia menegaskan Kementerian Pertanian bertanggung jawab penuh atas kepastian petani mendapat untung dari usaha taninya. Selama ini, tuturnya, tanggung jawab ini selalu diabaikan.

Khudori menyatakan, jika petani dijamin untung, mereka akan mengejar apa yang dibutuhkan untuk memproduksi produk yang baik. "Apakah teknis budi daya, benih, pupuk, dan lainnya. Petani itu mahkluk ekonomi," ujarnya.

Pilihan Editor: Amran Sulaiman Gantikan Syahrul Yasin Limpo, Ini Tugas yang Diberikan Jokowi