TEMPO.CO, Jakarta - Salah satu program dari pasangan calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres) Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar adalah mengurangi rasio utang kurang dari 30 persen dari pendapatan domestik bruto (PDB) pada 2029. Ekonom Bhima Yudhistira menyebut program tersebut mungkin direalisasikan, tapi mega proyek era Presiden Joko Widodo atau Jokowi harus ditunda dulu.

Bhima mengatakan butuh kerja ekstra untuk mengurangi rasio utang. Kerja ekstra ini terutama dalam penghematan belanja negara, khususnya belanja operasional dan belanja infrastruktur.

"Kalau mau rasio utang 30 persen kan berarti IKN di-cancel, kemudian kereta cepat tidak jadi sampai Surabaya, banyak mega proyek era Jokowi harus ditunda dulu, terutama yang belum financial closing," kata Bhima pada Tempo, Senin, 23 Oktober 2023.

Di sisi lain, menurut dia, rasio pajak idealnya 15 persen untuk mencapai rasio utang yang lebih rendah. Sehingga mau tidak mau harus mengejar pajak kekayaan (wealth tax), pajak karbon sampai pajak windfall profit perusahaan komoditas.

"Opsi lainnya adalah melakukan renegosiasi utang secara bertahap, dimulai dari mendorong negara maju menghapus sebagian pokok dan bunga utang," tutur Direktur Center of Economic and Law Studies ini.

Bhima menyebut, ini bisa dalam bentuk debt cancellation hingga debt swap. Apalagi sekarang banyak isu transisi energi dalam kerja sama internasional. Pemerintah ke depan, lanjut dia, bisa mengurangi beban utang dengan misalnya skema pertukaran pensiun dini PLTU batu bara.

"Asal ada kreativitas dan keberanian bisa saja rasio utang turun di akhir 2029," ungkap Bhima.

Namun Bhima menyebut hal ini menimbulkan pertanyaan lain. "Siapa calon Menteri Keuangan yang siap eksekusi pengurangan rasio utang? Pastinya tekanan dari lembaga rating, dan kreditur juga tinggi sekali," ujar dia.

Dalam dokumen Visi, Misi, & Program Kerja pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, disebutkan kebijakan fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Salah satunya melalui pengelolaan utang.

"Mengelola utang negara secara bertanggung jawab untuk menjaga keberlanjutan fiskal dan menjaga rasio utang terhadap PDB kurang dari 30 persen (2029), turun dari 38,1 persen (2023)," begitu yang tertera dalam dokumen tersebut, dikutip Senin.

Pilihan Editor: Cara Mudah Cek Keaslian Sepatu Nike