TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (Menteri BUMN) Erick Thohir menyebut ada 7 dana pensiun atau Dapen BUMN yang tengah diaudit oleh Badan Pengawasan Pembangunan dan Keuangan alias BPKP.

Erick Thohir menuturkan dari 48 dana pensiun, 70 persen Dapen kurang sehat. Dari jumlah tersebut ada 11 dana pensiun yang terindikasi korupsi.

"Yang 4 sudah ada kerugian negara, oknumnya harus ditangkap," ujar Erick Thohir saat ditemui di Djakarta Theatre, Jakarta Pusat pada Jumat, 13 Oktober 2023. "Kalau yang 7 tunggu proses audit (BPKP)."

Adapun 4 Dapen sebelumnya telah dilaporkan oleh Kementerian BUMN bersama BPKP ke Kejaksaan Agung. Keempatnya adalah Inhutani, PT Perkebunan Nusantara (PTPN), PT Angkasa Pura I, dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) atau ID Food.

Lebih lanjut, Erick Thohir meminta masyarakat bersabar dalam kasus Dapen BUMN ini. "Nanti saya ngelapor-ngelaporin ada korupsi, tahunya enggak, saya yang dosa lho," tutur dia.

Dia menuturkan, memenjarakan orang tidak bisa sembarangan. Sebab, orang tersebut memiliki keluarga dan ada juga faktor sosial lainnya.

Erick Thohir menyebut, program bersih-bersih BUMN tidak lain untuk menangkap oknum dan memperbaiki struktur yang mau diperbaiki. Dia pun mencontohkan Garuda Indonesia yang hampir bangkrut karena korupsi leasing pesawat.

"Tapi hari ini, laba Garuda Indonesia sebelum depresiasi, sebelum pajak, sudah ada Rp 4 triliun lebih," ujar Erick Thohir. "Jadi sudah lebih sehat, ini yang kita mau."

Bukannya sekedar menangkap oknum, lanjut Erick Thohir, lalu perusahaannya bangkrut. Dia juga menyebut Jiwasraya, Asabri, Garuda Indonesia, maupun BUMN Karya perlu waktu 3 tahun untuk penyehatan.

"Dana pensiun BUMN juga perlu waktu penyehatan 3 tahun karena ini proses restrukturisasi," tutur Erick Thohir.

Pilihan Editor: Trade Expo Indonesia ke-38 Siap Digelar, Kemendag: India Negara Calon Pembeli Internasional Terbanyak