Politikus PKS Ini Kritik Program Rice Cooker Gratis: Emak-emak Lebih Butuh Harga Pangan Murah

Kamis, 12 Oktober 2023 16:41 WIB

Ilustrasi Jejeran Rice Cooker. shutterstock.com

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga Kurniasih Mufidayati mengkritik program bagi-bagi rice cooker gratis oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Menurut dia, program tersebut tidak menjawab kebutuhan masyarakat.

"Saat ini yang lebih dibutuhkan emak-emak (ibu rumah tangga) adalah harga pangan murah dan terjangkau, alih-alih bantuan alat memasak listrik yang memakan anggaran besar," kata Kurniasih melalui keterangan tertulis, Kamis, 12 Oktober 2023.

Anggota Komisi IX DPR RI itu mengatakan program pangan rumah lebih patut diprioritaskan ketimbang program rice cooker gratis. Bantuan subsidi harga pangan pokok, menurut dia, lebih dibutuhkan masyarakat.

Kurniasih juga mengatakan program rice cooker gratis menjadi paradoks dengan imbauan pemerintah untuk beralih dari mengonsumsi bahan pangan lain seiring dengan melonjaknya harga beras. Adapun imbauan tersebut sempat disampaikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnvian. Ia menyarankan masyarakat mengonsumsi makanan pokok selain nasi seperti ubi dan sorgum untuk menyiasati kenaikan harga beras.

"Rakyat diminta makan ubi-ubinya karena beras mahal, namun diberikan bantuan alat memasak nasi. Daripada tidak sinkron kebijakan, pastikan harga pangan pokok terjangkau," kata Kurniasih.

Advertising
Advertising

Adapun rencana Kementerian ESDM bakal membagikan bantuan rice cooker gratis seiring seiring terbitnya Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penyediaan Alat Masak Berbasis Listrik Bagi Rumah Tangga. Dalam beleid itu, alat memasak listrik (AML) yang dimaksud adalah alat yang berfungsi untuk menanak nasi, menghangatkan makanan, dan mengukus makanan.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Eddy Soeparno mengatakan pihaknya mendukung program tersebut karena bisa mendorong bauran energi baru terbarukan (EBT). Meskipun Kementerian ESDM sudah memiliki program transisi energi seperti konversi motor listrik, kata Eddy, program-program lain bisa dilaksanakan secara bersamaan.

Termasuk program transisi energi di sektor pembangkit listrik yang saat ini masih berbasis batu bara agar beralih menjadi pembangkit berbasis EBT.

Politikus dari Partai Amanat Nasional ini juga mengatakan program bantuan rice cooker gratis bisa mengurangi ketergantungan LPG 3 kg. Bahkan, bisa mengurangi konsumsi hingga 10 juta tabung per tahun. Selain itu, menurutnya, penggunaan alat memasak listrik bisa memberi kesempatan masyarakat mengubah budaya memasak dan menyerap sedikit dari kelebihan pasokan listrik, terutama di Pulau Jawa.

"Hal itu yang menjadi dasar pertimbangan kami untuk menyepakati agar program bantuan alat memasak listrik bisa dijalankan," kata Eddy kepada Tempo, Kamis, 12 Oktober 202.

RIRI RAHAYU | YOLANDA AGNIE

Pilihan Editor: Sebut Program Rice Cooker Gratis Bukan Solusi Oversupply Listrik PLN, Ekonom Celios Singgung Penutupan PLTU Industri

Berita terkait

Ditemui Golkar, PKS Buka Peluang Koalisi di Pilkada Jakarta

6 jam lalu

Ditemui Golkar, PKS Buka Peluang Koalisi di Pilkada Jakarta

Kolaborasi yang dimaksud Mabruri, ialah PKS tak mampu bekerja sendirian untuk membangun Jakarta lebih baik lagi ke depannya.

Baca Selengkapnya

Bahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi

14 jam lalu

Bahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi

Baleg DPR siapa menteri yang ditunjuk presiden untuk membahas RUU Kementerian Negara.

Baca Selengkapnya

PKS Bakal Umumkan Nama yang Diusung di Pilkada Jakarta pada Juni

1 hari lalu

PKS Bakal Umumkan Nama yang Diusung di Pilkada Jakarta pada Juni

PKS bakal mengumumkan nama yang mereka usung di Pilkada Jakarta sekitar satu sampai dua bulan lagi.

Baca Selengkapnya

Menghitung Cadangan Migas Kita, Menteri ESDM Optimistis Masih Berperan Hingga 2060

1 hari lalu

Menghitung Cadangan Migas Kita, Menteri ESDM Optimistis Masih Berperan Hingga 2060

Menteri ESDM Arifin Tasrif menegaskan bahwa sektor migas masih berperan penting, meskipun dunia berkomitmen untuk melakukan transisi energi bersih,

Baca Selengkapnya

Sebut Sektor Migas Masih Menjanjikan, Kementerian ESDM Catat Komitmen Eksplorasi Rp 15 Triliun Sejak 2021

1 hari lalu

Sebut Sektor Migas Masih Menjanjikan, Kementerian ESDM Catat Komitmen Eksplorasi Rp 15 Triliun Sejak 2021

Kementerian ESDM menyatakan sektor minyak dan gas atau migas di Indonesia masih menjanjikan.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Bentuk Tim Eksplorasi Khusus usai Temukan Potensi Raksasa di South Andaman

1 hari lalu

Pemerintah Bentuk Tim Eksplorasi Khusus usai Temukan Potensi Raksasa di South Andaman

Pemerintah menemukan potensi migas di Indonesia Bagian Barat, yakni South Andaman, North Sumatera Basin, South Sumatera Basin, dan North Java Basin

Baca Selengkapnya

Seperti PDIP, PKS Setujui Revisi UU Kementerian Negara dengan Catatan

1 hari lalu

Seperti PDIP, PKS Setujui Revisi UU Kementerian Negara dengan Catatan

Hari ini, Rapat pleno Baleg DPR menyepakati pengambilan keputusan atas hasil penyusunan revisi UU Kementerian Negara menjadi usul inisiatif DPR.

Baca Selengkapnya

Menteri ESDM: Revisi PP Minerba Sudah Siap, Tinggal dari Istana

1 hari lalu

Menteri ESDM: Revisi PP Minerba Sudah Siap, Tinggal dari Istana

Revisi PP Minerba No. 96 Tahun 2021 ini memungkinkan Pemerintah Indonesia bisa menjadi pemilik saham terbesar perusahaan tambang PT Freeport Indonesia yakni sebesar 61 persen. Pemerintah juga merancang pembagian izin usaha pertambangan (IUP) bagi ormas keagamaan melalui ini.

Baca Selengkapnya

PKS Menjelang Pilkada 2024, Membuka Peluang Koalisi hingga Berikrar di Depok

2 hari lalu

PKS Menjelang Pilkada 2024, Membuka Peluang Koalisi hingga Berikrar di Depok

Menjelang Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2024, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS mempersiapkan calon-calon yang akan diusung

Baca Selengkapnya

Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

2 hari lalu

Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

ICW menganggap usulan melegalkan money politics saat pemilu tidak pantas dan sangat tidak menunjukkan integritas.

Baca Selengkapnya