Plt Mentan Minta Waktu Bongkar Kapal Impor Beras Dipercepat, Ini Kata Bos Pelindo

Selasa, 10 Oktober 2023 20:31 WIB

Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) Arif Suhartono ketika ditemui media di Menara BRILian pada Jumat, 1 September 2023. TEMPO/Riri Rahayu

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau PT Pelindo Arif Suhartono merespons Pelaksana Tugas Menteri atau Plt Pertanian Arief Prasetyo Adi yang meminta waktu pembongkaran kapal yang mengangkut beras impor dipercepat.

Arif Suhartono mengatakan bahwa soal bongkar muat yang dilakukan PT Pelindo itu adalah memindahkan dari atas kapal ke bawah.

Namun, menurut Arif Suhartono pembongkaran juga tergantung dengan waktu beroperasinya tempat penyimpanan di gudang. “Maka dari itu kami juga siap bekerja sama dengan Kementerian Pertanian dan juga Perum Bulog, untuk memastikan bahwa yang namanya gudang juga harus beroperasi 24 jam sehari, tujuh hari dalam seminggu,” ujar dia di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, pada Selasa, 10 Oktober 2023.

Sehingga, kata Arif, komunikasi yang baik antara perseroannya dengan pihak terkait harus dilakukan. Namun, yang penting adalah PT Pelindo selalu beroperasi 24 jam sehari, tujuh hari dalam seminggu. Dia juga meminta agar gudang beroperasi dengan waktu serupa.

“Kira-kira begitu. Mestinya (bisa lebih cepat) seperti itu kan kadang-kadang Pelindo beroperasi mungkin gudang ada tutupnya jadi harus bareng,” tutur Arif Suharton.

Advertising
Advertising

Sebelumnya, Plt Pertanian Arief Prasetyo Adi mengatakan bahwa untuk 270 ton beras sekali shipment atau pengapalan itu bongkatnya membutuhkan waktu hingga 6 hari. Jadi, dia mengatakan sudah meminta ke Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso dan Direktur Utama PT Pelindo untuk siapkan ekstra waktu dalam membongkar kapal secepatnya.

“Sehingga unload kapal itu secepatnya akan 8 port yang ada di Indonesia mulai dari atas bawah semua sampai ke Indonesia timur,” tutur Arief Prasetyo Adi yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Pangan Nasional atau Bapanas, kemarin di kantornya.

Arief Prasetyo Adi juga mengungkapkan pemerintah telah sepakat menambah lagi beras impor sebanyak 1,5 juta ton. Pembukaan kembali keran impor beras dilakukan mengingat produksi beras di dalam negeri turun akibat fenomena kekeringan El Nino.

Dia mengatakan keputusan impor beras tambahan ini sudah ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Izin impor beras ini, kata dia, juga sudah dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan. "Penambahan 1,5 juta ton berapapun yang bisa masuk untuk mem-backup lebih baik," kata Arief.

MOH KHORY ALFARIZI | RIANI SANUSI PUTRI

Pilihan Editor: Sejumlah PR Jokowi untuk Plt Mentan: Percepat Kedatangan Beras Impor hingga Jamin Ketersediaan Pupuk

Berita terkait

Indonesia dan Vietnam Perkuat Kerjasama Teknologi Pertanian Lahan Rawa

5 jam lalu

Indonesia dan Vietnam Perkuat Kerjasama Teknologi Pertanian Lahan Rawa

Pertemuan ini bertujuan memperkuat kerjasama di sektor pertanian antara Indonesia dan Vietnam, terutama dalam pengembangan teknologi lahan rawa.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

20 jam lalu

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.

Baca Selengkapnya

Terkini: Penjelasan Wamendag Aturan Impor Tiga Kali Direvisi, Derita Warga Sekitar Smelter Nikel PT KFI

1 hari lalu

Terkini: Penjelasan Wamendag Aturan Impor Tiga Kali Direvisi, Derita Warga Sekitar Smelter Nikel PT KFI

Pemerintah telah merevisi kebijakan impor menjadi Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag Nomor 8 Tahun 2024. Wamendag sebut alasannya.

Baca Selengkapnya

Aturan Impor Tiga Kali Direvisi, Ini Penjelasan Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga

1 hari lalu

Aturan Impor Tiga Kali Direvisi, Ini Penjelasan Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga

Pemerintah telah tiga kali merevisi Peraturan Menteri Perdagangan tentang impor barang. Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga mengatakan ini....

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Masalah Impor Tidak Hanya Tanggung Jawab Bea Cukai

1 hari lalu

Sri Mulyani: Masalah Impor Tidak Hanya Tanggung Jawab Bea Cukai

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan persoalan impor tidak hanya tanggung jawab Dirjen Bea Cukai.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani dan Airlangga Bebaskan Kontainer yang Tertahan Perizinan Impor

1 hari lalu

Sri Mulyani dan Airlangga Bebaskan Kontainer yang Tertahan Perizinan Impor

Menteri Sri Mulyani dan Airlangga Hartarto melepaskan belasan kontainer yang sempat tertahan persoalan perizinan impor.

Baca Selengkapnya

Jokowi Sampai Pimpin Rapat Revisi Ketiga Permendag 36/2023, Ada Apa?

1 hari lalu

Jokowi Sampai Pimpin Rapat Revisi Ketiga Permendag 36/2023, Ada Apa?

Presiden Jokowi memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Permendag 36/2023tentang larangan pembatasan barang impor.

Baca Selengkapnya

Istri Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Jelaskan soal Tudingan Intimidasi dengan Menyebut Anak Hakim Tinggi

1 hari lalu

Istri Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Jelaskan soal Tudingan Intimidasi dengan Menyebut Anak Hakim Tinggi

Istri eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Hutahaean membantah apabila dia pernah mengintimidasi Wijanto Tirtasana, bekas kongsi bisnisnya.

Baca Selengkapnya

Kapal Pertamina Transko Moroko Resmi Beroperasi di Perairan Internasional

1 hari lalu

Kapal Pertamina Transko Moroko Resmi Beroperasi di Perairan Internasional

PT Pertamina Trans Kontinental memulai operasional kapal Transko Moloko miliknya di perairan Malaysia.

Baca Selengkapnya

Penjelasan Istri Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta soal Pinjaman Rp 7 Miliar yang jadi Polemik

1 hari lalu

Penjelasan Istri Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta soal Pinjaman Rp 7 Miliar yang jadi Polemik

Margaret Christina Yudhi Handayani Rampalodji, istri bekas Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Hutahaean menjelaskan asal-usul Rp 7 miliar.

Baca Selengkapnya