TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom dari Center of Economis and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan solusi untuk menyerap oversupply listrik PT PLN (Persero) bukanlah program pengadaan alat memasak listrik, baik rice cooker ataupun kompor listrik.

Menurut Bhima, langkah yang lebih baik diambil pemerintah adalah mulai menutup pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) milik industri.

"Kemudian, mereka (industri) berpindah menggunakan transisi PLN," kata Bhima dalam webinar Mengawasi Pemilu dan Solusi Palsu dalam Kebijakan Transisi Energi, Selasa, 10 Oktober 2023.

Namun, kata Bhima, PLN juga dituntut untuk transmisi ke energi yang lebih bersih. "Jadi, win-win solution," ujarnya.

Bhima sebelumnya memang mengritik program Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM) yang akan bagi-bagi rice cooker gratis. Program ini bakal dijalankan usai Menteri ESDM meneken Peratuan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penyediaan Alat Memasak Berbasis Listrik bagi Rumah Tangga.

Bhima mengatakan program itu tidak masuk akal dan justru berpotensi boros anggaran. Program ini, menurut Bhima kepada Tempo, tidak efektif untuk menyerap oversupply listrik PLN.

Sementara itu, Direktur Jenderal Ketenagalistrika Kementerian ESDM Jisman Hutajulu mengklaim program pengadaan 500 ribu alat memasak listrik itu berpotensi meningkatkan konsumsi listrik sekitar 140 GWH. Angka tersebut, kata dia, setara kapasitas pembangkitan 20 MW.

Menurut Jisman, program ini juga dapat menurunkan biaya memasak bagi masyarakat yang sebelumnya menggunakan LPG. Sedangkan bagi pemerintah, program rice cooker gratis bakal mengurangi subsidi LPG 3 kg. Bahkan, menurutnya, bisa menghemat hingga 29 juta kilo atau setara 9,7 juta tabung LPG 3 kg.

"Sedangkan bagi PLN, program ini dapat meningkatkan penjualan listrik," kata Jisman.

Pilihan Editor: Uji Coba Rampung, Garuda Indonesia Bakal Gunakan Bioavtur pada Penerbangan Komersial