TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah meminta supaya stok beras tidak lagi disimpan di gudang Bulog, tapi dilepas ke pasar secepatnya. Pemerintah menjamin ketersediaan cadangan beras nasional masih aman, di tengah upaya menekan kenaikan harga.

Pelaksana Tugas Menteri Pertanian Arief Prasetyo mengatakan, dalam rapat terbatas di Istana Merdeka pada Senin siang, 9 Oktober 2023, Jokowi telah meminta supaya pemerintah memberi penggiling padi beras Bulog untuk dijual secara komersial. Tujuannya untuk stabilisasi harga.

"Teman-teman penggiling padi kan sekarang gak punya gabah kering panen. Suruh beli aja, nanti kita cari beras komersial," kata Arief ditemui usai rapat.

"Iya (para penggiling padi), bisa merepack (hasil beras impor itu). Nanti kita makanya ini harus segera dikerjakan sama teman-teman penggiling padi juga," katanya.

Bank Indonesia melalui laman Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional mencatat, per 6 Oktober 2023, harga beras medium melambung ke level tertingi yakni Rp 18.450 per kilogram. Panel Harga Badan Pangan Nasional juga menunjukkan rata-rata harga beras medium per 8 Oktober 2023 sudah menyentuh angka Rp 13.200 per kilogram.

Untuk mengerem kenaikan harga beras, pemerintah melalui Perum Bulog telah menyalurkan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ke pasar. Beras SPHP dibanderol Rp 10.900 dengan harapan dapat menurunkan harga komoditas ini di tingkat konsumen.

Selain itu, pemerintah juga mengatasi permasalahan beras ini dengan menambah stok dengan impor sebanyak 1,5 juta ton. Bulog punya cadangan beras, 1,7 juta ton.

Arief, yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Pangan Nasional, mengatakan impor beras RI berasal dari Kamboja sebanyak 10 ribu ton. Sekitar 1 juta dari Vietnam dan Thailand. "Cina enggak, ya," katanya.

Adapun 600 ribu ton beras dari 1,5 juta ton stok harus masuk ke Indonesia pada 31 Desember 2023. "Kalau misalnya bisa lebih cepat, lebih baik ya," kata Arief, saat ditanya soal sisa cadangan yang harus masuk.

Menurut Arief, pemerintah juga perlu memikirkan pembongkarnya, yang bisa memakan waktu enam hari per satu kapal diestimasikan mengangkut 27 juta ton beras. Ia menyebut pemerintah sudah menyiapkan sejumlah pelabuhan, bukan hanya di Pulau Jawa.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, yang juga hadir dalam rapat terbatas di Istana pada Senin Siang mengatakan, pemerintah bisa beli lagi beras impor walaupun belum tentu langsung dibawa ke Tanah Air. Ia mengatakan Indonesia akan beli, pada waktu diperlukan, baru diimpor.

"Stok cukup dari pusat, provinsi, dan kabupaten. Jadi digelontorkan," kata Zulhas, panggilan akrab Zuklifli Hasan.

Pilihan Editor: Pemerintah Sepakat Tambah Lagi Impor Beras 1,5 Juta Ton