TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Keuangan atau Kemenkeu mengatakan proyek strategis nasional atau PSN bisa menjadi mubazir jika tidak didukung pemerintah daerah atau Pemda. Apa sebabnya?

Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Lucky Alfirman mencontohkan bagaimana harmonisasi antara pemerintah pusat dan daerah berjalan di Indonesia. Menurut dia, ada contoh baik dan buruk mengenai hal ini.

"Percaya atau tidak, ketika ada proyek strategis nasional di suatu daerah, maka pemerintah daerah tidak membangun infrastruktur pendukungnya. Jadi, itu menjadi mubazir," ujar Lucky dalam acara Seminar Internasional Desentralisasi Fiskal di Jakarta pada Selasa, 3 Oktober 2023.

Adapun contoh yang menurut dia baik adalah forum mingguan yang dipimpin Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Tito Karnavian. Forum ini dihadiri para pimpinan daerah, seperti bupati, wali kota, dan gubernur untuk membahas inflasi di daerah-darah.

Menurut Lucky, hasil dari forum ini sangat baik bahkan bisa menurunkan inflasi. Ini karena forum tersebut diadakan secara konsisten."Baru kemarin kami punya angka inflasi baru," kata Lucky. "Sekarang sudah di bawah 3 persen."

Pada Senin kemarin, Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan perekonomian Indonesia mengalami inflasi 0,19 persen pada September 2023, jika dibanding dengan IHK bulan sebelumnya (month-to-month/mtm).

Beras dan bensin menjadi komoditas penyumbang inflasi terbesar September. Beras memiliki andil terhadap inflasi sebesar 0,18 persen, sedangkan bensin sebesar 0,6 persen.

Selain itu, penyumbang inflasi terbesar berikutnya adalah tarif pulsa ponsel, biaya kuliah akademi atau perguruan tinggi, rokok kretek filter, dan daging sapi yang berkontribusi sebesar 0,01 persen.

AMELIA RAHIMA SARI | ANTARA

Pilihan Editor: Bahlil Bantah Ada Warga Pulau Rempang Dipaksa Pindah: Ada 322 Keluarga Sukarela