TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Grup atau Direktur Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mohammad Ismail Riyadi, menyampaikan perkembangan literasi dan inklusi keuangan, terutama di ranah syariah. Hal ini ia sampaikan melalui forum edukasi dan temu bisnis untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Santri di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

“Basis pengembangan UMKM kita harus dimulai dari ke akses keuangan dengan literasi keuangan syariah,” ujar Ismail, Sabtu, 30 September 2023. Jika dibandingkan dengan UMKM negara-negara ASEAN lainnya, kata Ismail, Indonesia memiliki unit usaha UMKM terbanyak.

Ia menyebut Indonesia memiliki lebih dari 64,2 juta unit usaha UMKM. Banyaknya UMKM juga berkaitan dengan jumlah populasi penduduk Indonesia yang banyak pula, sekitar 278,69 juta jiwa.

“Peran UMKM sendiri, di berbagai data tercatat bahwa 99 persen usaha di Indonesia itu merupakan UMKM,” ujarnya. Sektor UMKM memiliki kontribusi yang besar dalam perekonomian Indonesia, di mana UMKM menyumbang 61,9 persen pada Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap 97 persen terhadap tenaga kerja. Namun demikian, UMKM di Indonesia menghadapi berbagai tantangan seperti akses pembiayaan, pemasaran, dan daya saing serta produktivitas.

Melalui data yang disajikan Ismail, sekitar 46,6 juta UMKM masih membutuhkan tambahan pembiayaan modal kerja dan investasi. Lalu, sekitar 1,605 triliun kebutuhan dana yang dibutuhkan oleh UMKM belum dapat terpenuhi oleh akses pembiayaan eksisting.

“Berdasarkan hasil survei MSME Empowerment Report 2022, terbatasnya akses terhadap modal merupakan isu utama yang menjadi hambatan bagi perkembangan bisnis UMKM, sehingga dibutuhkan peran industri jasa keuangan syariah untuk bisa mengembangkan usaha UMKM mlalui akses pembiayaan yang memadai,” ujar Ismail.

Terdapat beberapa alternatif produk keuangan syariah untuk pembiayaan UMKM, seperti, Perbankan Syariah (BUS dan UUS), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), Pegadaian Syariah, Multifinance Syariah, Modal Ventura Syariah, Fintech Syariah, Baitul Maal Wat Tamwii (BMT), hingga Permodalan Nasional Madani (PNM) Syariah. Namun, di sisi lain, keuangan syariah juga memiliki tantangan literasi dan inklusi yang tinggi.

Lebih lanjut, Kepala Grup Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah itu menyampaikan upaya OJK dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah. “Pertama, penguatan infrastruktur literasi dan inklusi keuangan syariah,” katanya.

Kemudian, lanjut Ismail, OJK telah melakukan akselerasi dan kolaborasi program edukasi keuangan syariah. Selain itu, OJK melakukan upaya soal pengembangan produk keuangan syariah dan akses keuangan syariah, serta dukungan strategi dengan berbagai stakeholder terkait.

Adapun Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, OJK, Agusman, menyampaikan pertumbuhan keuangan syariah Indonesia tergolong cukup baik.

“Dalam dua dasawarsa, pertumbuhan industri keuangan syariah di Indonesia tergolong baik. Di sisi domestik, total aset keuangan syariah Indonesia sekarang (per Juni 2023) mencapai Rp 2.450 triliun atau tumbuh 13,37 persen year-on-year (yoy),” ujar Agusman.

Pilihan Editor: OJK: Aset Keuangan Syariah Tembus Rp 2.450 Triliun