Walhi: Kerusakan Ekologi Rempang Eco City Lebih Besar dari Dampak Ekonomi

Reporter

Riri Rahayu

Editor

Agung Sedayu

Jumat, 29 September 2023 19:48 WIB

Warga membawa spanduk saat unjuk rasa bela Rempang di depan Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, 26 September 2023. Mereka menuntut aparat untuk membebaskan warga yang ditahan saat konflik agraria antara warga Rempang dibubarkan oleh aksi represif polisi. Massa aksi juga menyerukan agar pemerintah lebih pro pada hak-hak rakyat ketimbang pencaplokan lahan demi investasi. TEMPO/Prima mulia

TEMPO.CO, Jakarta - Manager Kampanye Pesisir dan Laut Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Indonesia Parid Ridwanuddin mengatakan pemerintah tidak menghitung keuntungan investasi Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, secara utuh. Sebab, selama ini pemerintah hanya bicara soal dampak ekonomi yang berpotensi dihasilkan. Namun, tidak menghitung apa yang hilang akibat investasi tersebut.

"Pernahkan pemerintah menghitung kontribusi ekonomi yang dihasilkan warga Pulau Rempang dari sektor perikanan dan sektor-sektor lain di sana?" ucap Parid ketika dihubungi Tempo melalui sambungan telepon pada Rabu, 27 September 2023.

Diberitakan sebelumnya, Pulau Rempang bakal dikembangkan menjadi kawasan industri, perdagangan, hingga pariwisata terintegrasi bernama Rempang Eco City. Pengembang proyek ini adalah PT Makmur Elok Graha (MEG) yang pada tahap pertama menggandeng Xinyi Group. Investor asal Cina itu bakal membangun fasilitas hilirisasi pasir kuarsa. Nilai investasinya sebesar Rp 175 triliun.

Parid lantas mengatakan, pasir kuarsa yang digunakan untuk industri tersebut akan diambil dari perairan di Kepulauan Riau. Artinya, akan ada penambangan pasir besar-besaran untuk proyek Xinyi Group. "Kalau sudah habis, tambang bakal menyisakan kerusakan. Artinya, ini ekonomi jangka pendek," ucapnya.

Menurut Parid, jika pemerintah menghitung apa yang hilang dari investasi tersebut, maka Indonesia justru merugi. "Kita bangkrut secara sosial, ekonomi, dan ekologi. Kita bukan tumbuh. Apalagi untuk memperbaiki kerusakan alam akibat proyek membutuhkan biaya yang tidak sedikit," ucapnya.

Advertising
Advertising

Adapun sebelumnya, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan investasi di Pulau Rempang mesti tetap berjalan demi kepentingan rakyat. Ia berujar, investasi tersebut diperlukan untuk menggerakkan roda ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

Menurut Bahlil, akan ada banyak kerugian yang dirasakan jika potensi investasi di Pulau Rempang tidak terealisasikan. Apalagi investasi ini nilainya lebih dari Rp 300 triliun.

"Tahap pertama itu Rp 175 triliun. Kalau ini lepas, itu berarti potensi pendapatan asli daerah (PAD) dan penciptaan lapangan pekerjaan untuk saudara-saudara kita di sini akan hilang," kata Bahlil lewat keterangan pers pada 18 September 2023.

Hal senada disampaikan Kepala BP Batam Muhammad Rudi yang mengklaim investasi Rempang Eco City dapat menciptakan 30 ribu lapangan kerja. Ia juga mengatakan kesempatan kerja di perusahaan itu bakal diprioritaskan untuk generasi muda di Pulau Rempang.

"Kami akan fungsikan seluruh anak muda di Rempang. Investasi ini akan membutuhkan tenaga kerja 30 ribu orang dari berbagai macam tingkat," ujar Rudi, Selasa, 22 Agustus 2023, dikutip dari Antara.

RIRI RAHAYU | ANTARA

Pilihan Editor: Syahrul Yasin Limpo Terjerat Kasus Korupsi, Ini Profil dan Perjalanan Karirnya

Berita terkait

Warga Rempang Protes Ada Organisasi Mengatasnamakan Suara Masyarakat

5 jam lalu

Warga Rempang Protes Ada Organisasi Mengatasnamakan Suara Masyarakat

Sebelumnya beredar video di media sosial beberapa orang pendiri dan pengurus PRGB mengaku mewakili masyarakat Rempang.

Baca Selengkapnya

Respon WWF ke-10 di Bali, Walhi Ingatkan Potensi Rusaknya Subak oleh Proyek Infrastruktur

1 hari lalu

Respon WWF ke-10 di Bali, Walhi Ingatkan Potensi Rusaknya Subak oleh Proyek Infrastruktur

Walhi Bali menilai banyak pembangunan infrastruktur yang mendegradasi bahkan menghilangkan subak atau sistem irigasi tradisional khas Bali

Baca Selengkapnya

Satgas IKN Sebut Pembangunan IKN tak Sebabkan Banjir

2 hari lalu

Satgas IKN Sebut Pembangunan IKN tak Sebabkan Banjir

Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) mengklaim pembangunan IKN tidak menyebabkan banjir di kawasan.

Baca Selengkapnya

Kontroversi Pameran Sungai Citarum di World Water Forum Bali, Pengamat: Pemulihan Berjangka Panjang

2 hari lalu

Kontroversi Pameran Sungai Citarum di World Water Forum Bali, Pengamat: Pemulihan Berjangka Panjang

Walhi Jabar tidak setuju dengan rencana pameran karena kondisi Sungai Citarum masih rusak dan tercemar tinggi.

Baca Selengkapnya

Benarkah Pernah Diperingatkan Berulang Akan Bencana di Lembah Anai? Ini Jawab BKSDA Sumbar

3 hari lalu

Benarkah Pernah Diperingatkan Berulang Akan Bencana di Lembah Anai? Ini Jawab BKSDA Sumbar

Terpisah, Bupati Tanah Datar Eka Putra mengaku sudah sering memberikan peringatan kepada pengusaha yang berada di kawasan Lembah Anai.

Baca Selengkapnya

Mengenal Sarekat Hijau Indonesia, Cikal Bakal Partai Hijau Indonesia

5 hari lalu

Mengenal Sarekat Hijau Indonesia, Cikal Bakal Partai Hijau Indonesia

Partai Hijau Indonesia batal mengusung Haris Azhar sebagai cagub Jakarta jalur ndependen. Ini profil Sarekat Hijau Indonesia, cikal bakal Partai Hijau Indonesia.

Baca Selengkapnya

Walhi Sudah Peringatkan Bencana di Lembah Anai, Tuntut BKSDA Bertanggung Jawab

6 hari lalu

Walhi Sudah Peringatkan Bencana di Lembah Anai, Tuntut BKSDA Bertanggung Jawab

Bencana berulang di Lembah Anai, Sumatera Barat, sudah diprediksi sebelumnya. Bagaimana Walhi bisa melakukan itu?

Baca Selengkapnya

Pemerintah Mau Pamer Proyek Citarum Harum di World Water Forum, Walhi Jabar: Sungainya Masih Rusak

6 hari lalu

Pemerintah Mau Pamer Proyek Citarum Harum di World Water Forum, Walhi Jabar: Sungainya Masih Rusak

Walhi Jabar menanggapi rencana pemerintah Indonesia yang ingin pamer proyek Citarum Harum di ajang World Water Forum ke-10 di Bali pada 18-25 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Sleman Tak Lagi Angkut Sampah Organik Warga, Begini Kritik dari Walhi

6 hari lalu

Sleman Tak Lagi Angkut Sampah Organik Warga, Begini Kritik dari Walhi

Walhi menyoroti kebijakan layanan persampahan dari Pemerintah Kabupaten Sleman yang tak lagi melakukan layanan angkut sampah organik untuk masyarakat.

Baca Selengkapnya

Saran Walhi Sumbar Agar Tidak Terjadi Lagi Bencana Ekologis di Kawasan Lembah Anai

7 hari lalu

Saran Walhi Sumbar Agar Tidak Terjadi Lagi Bencana Ekologis di Kawasan Lembah Anai

Risiko bencana ekologis di kawasan Lembah Anai telah sering diingatkan banyak pihak.

Baca Selengkapnya