TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengapresiasi progres penyusunan Rancangan Undang-Undang Pengadaan Barang dan Jasa Publik atau RUU PBJ Publik. RUU ini akan segera diajukan pemerintah kepada DPR RI.

Luhut menilai lonjakan tindak pidana korupsi dalam sektor pengadaan barang dan jasa kian mendorong RUU PBJ Publik untuk segera disahkan. Ketika RUU ini berlaku, masyarakat akan menyaksikan berbagai inovasi, terutama soal efisiensi dan transparansi.

"Saya yakin bahwa praktik korupsi pun akan mengalami penurunan yang signifikan," kata Luhut dalam keterangannya pada Senin malam, 18 September 2023.

Hal tersebut lantaran seluruh proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, akan dilaksanakan melalui platform e-katalog. Menurutnya, sistem tersebut akan menjunjung tinggi transparansi.

Selama periode 2004 hingga 2022, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menangani sebanyak 1.351 kasus korupsi. Dari angka tersebut, tercatat sebanyak 277 kasus, atau sekitar 20 persen, berkaitan dengan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa.

Luhut pun menilai penyusunan RUU PBJ Publik merupakan terobosan luar biasa yang diperoleh melalui upaya Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Dengan RUU ini, akan menginduksi perubahan yang berdampak besar dalam struktur administrasi negara.

Dengan diresmikannya RUU ini, dia berujar negara akan merasakan beragam manfaat signifikan. Termasuk peningkatan peluang bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta perusahaan besar, dengan pula membuka peluang lapangan kerja yang lebih luas.

"Terpenting, RUU ini diharapkan dapat mengurangi praktik korupsi yang merugikan negara," kata Luhut.

Lebih lanjut, ia berharap dengan terciptanya efisiensi dan transparansi melalui sistem tersebut, pelaku UMKM dalam negeri akan mendapatkan kesempatan lebih besar. Khususnya untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk UMKM dalam persaingan dengan produk impor.

Luhut juga berharap akan tercipta dua dampak signifikan atas RUU tersebut yang akan memengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pertama, dia optimis pengadaan barang dan jasa yang transparan akan membuka peluang bagi produsen lokal Indonesia. Kedua, menciptakan kepercayaan dan kebanggaan terhadap produk-produk buatan dalam negeri.

Pilihan Editor: Menko Marves Luhut Sebut Elon Musk akan ke Indonesia pada September