TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Subardi meminta Menteri Investasi Bahlil Lahadalia segera turun tangan menyelesaikan konflik di Pulau Rempang. Dia juga meminta penyelesaian dilakukan dengan pendekatan rakyat.

"Jangan ada keributan. Tapi rakyat bisa menikmati investasi yang ditanamkan," kata Subardi dalam rapat kerja Komisi VI bersama Menteri Investasi di Gedung DPR RI, Rabu, 13 September 2023.

Politisi Partai NasDem tersebut mengatakan persoalan di Pulau Rempang tidak bisa diselesaikan dengan menggunakan kekerasan. Namun, harus dengan pendekatan persuasif. Dengan begitu, rakyat bisa menerima dan investasi bisa berjalan. Apalagi, menurut dia, investor tidak bisa berjalan tanpa bergandengan dengan rakyat.

"Saya lihat Batam punya potensi besar. Ketika Rempang kondusif, investor yang akan datang lebih banyak. Rakyat juga bisa menikmati investasi," ucap Subardi.

Hal senada disampaikan anggota Komisi VI Fraksi Partai Gerindra Andre Rosiade. Dia meminta Bahlil datang ke Rempang dan berkomunikasi dengan masyarakat menggunakan bahasa rakyat. "Selesaikan segera. Kita butuh investasi tapi pemerintah tidak mungkin menelantarkay rakyat," ujar Andre.

Anggota Komisi VII lannya, Harris Turino, juga mengatakan konflik di Pulau Rempang mesti segera diselesaikan untuk mencegah ekses negatif. Paling tidak, kata Harris, warga yang ditahan aparat keamanan bisa segera dibebaskan. Selain itu, warga yang terluka akibat konflik bisa segera diobati dengan biaya dari negara.

"Karena warga memperjuangkan hak-haknya," kata Harris.

Harris juga mengingatkan Bahlil agar masyarakat di 16 perkampungan tua di wilayah tersebut mendapat perlakuan berbeda dengan warga pendatang baru. Harapannya agar lebih adil dan beradab terhadap warga asli dari 16 perkampungan tua.

Diberitakan sebelumnya, konflik terjadi di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, seiring penolakan masyarakat yang terancam digusur untuk proyek Rempang Eco City. Adapun Rempang Eco City merupakan proyek strategis nasional (PSN) 2023 berupa pengembangan Pulau Rempang sebagai kawasan industri, perdagangan, hingga wisata yang terintegrasi. Proyek tersebut bakal dibangun di atas dua Kelurahan Pulau Rempang, Kelurahan Sembulang dan Rempang Cate.

Rempang Eco City dijadikan proyek strategis nasional (PSN) yang telah ditetapkan pada akhir Agustus 2023. Ketentuan ini tertuang dalam Permenko Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.

Terpisah, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia memastikan akan secepatnya datang ke Pulau Rempang. Namun, dia belum bisa membeberkan kepastian waktu kunjungannya.

"Saya agendakan mungkin akhir minggu (pekan) ini," ujar Bahlil ketika ditemui usai rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Komplek Parlemen Senayan pada Rabu, 13 September 2023. "Saya tidak bisa sebutkan hari karena harus menyesuaikan jadwal kegiatan yang sudah ada."

Pilihan Editor: Konflik Pulau Rempang, Panglima TNI Akan Tindak Prajurit yang Bertindak di Luar Prosedur