Selain Muncul Judi Online, Hacker Pernah Jual Gedung DPR di Marketplace

Kamis, 7 September 2023 00:19 WIB

Kanal YouTube Dewan Perwakilan Rakyat RI atau DPR RI diretas dan menampilkan siaran live streaming permainan judi online jenis slot pada Rabu pagi, 6 September 2023.[Tangkapan layar YouTube DPR RI]

TEMPO.CO, Jakarta - Kanal YouTube Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) diduga mengalami peretasan setelah menampilkan siaran langsung permainan judi online jenis slot pada Rabu pagi, 6 September 2023. Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menduga bahwa aksi peretasan tersebut tidak lepas dari aktivitas pemerintah Indonesia yang kini aktif memblokir situs judi online.

Indra Iskandar membenarkan jika akun YouTube DPR RI diduga mengalami peretasan. Menurut dia, ada pihak asing yang mencoba masuk ke kanal mereka. “Dan memposting video judi online,” ucap Indra saat dikonfirmasi Tempo pada Rabu, 6 September 2023.

Sebelum peretasan yang menampilkan siaran langsung permainan judi online ini, laman dan akun DPR RI kerap menjadi tujuan peretasan oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab. Bahkan, belum lama ini, titik koordinat gedung DPR RI di Google Maps pernah diretas dan diubah namanya secara tidak bertanggung jawab.


Google Maps Gedung DPR Diubah


Titik koordinat Gedung DPR dan MPR RI di Google Maps sempat menjadi sorotan karena nama lokasi yang tercantumnya telah berubah. Hal ini terjadi pada Ahad, 2 Juli 2023 lalu.

Bukan hanya satu, ada beberapa nama yang dicantumkan pada bangunan tempat kerja para wakil rakyat tersebut. Nama yang disematkan berupa kata-kata kasar hingga sindiran soal kinerja anggota dewan di Senayan.

Advertising
Advertising

Berdasarkan catatan Tempo, beberapa umpatan yang kala itu tertera pada gedung wakil rakyat tersebut, antara lain Peternakan Tikus, Pembasmi Tikus, Kantor Petugas Partai, Tempatnya Bu Mega Puan, Perkumpulan Tikus Berdasi, Bibit Tikus Unggul Siap Kawin, Dewan Penindas Rakyat, DPR mata duitan, Kebun Binatang Jahanam, Sarangnya Tikus-tikus Kantor, sampai Gedung Korupsi.

Meski begitu, saat ini nama titik koordinat gedung DPR di Google Maps telah pulih dan tidak ada lagi nama umpatan yang tertera. Adapun saat ini Gedung DPR/MPR RI memperoleh penilaian (rating) sebesar 3,7 dan ulasan sebanyak 591 di Google Review. Ulasan didominasi oleh kritikan dari masyarakat, seperti yang ditulis akun, A**an Tq.

“Tempatnya bagus, rapi, nyaman, oke deh pokoknya, apalagi dibangun pake uang rakyat, tapi aneh loh, bangunan sebagus dan semegah ini yang ngisi dikit, padahal kursi di dalemnya banyak, apalagi pas rapat penting. Saya sih sebelumnya gak pernah ke sini, eh sekalinya main ke sini udah ada kawat berduri dan polisi bertameng di depannya… Oh ya sebenarnya saya gak berani masuk, karena kabarnya sekali masuk, pendengaran jadi terganggu, gak bisa dengar suara dari luar, apalagi suara orang kecil…”, tulis ulasan A**an Tq yang disukai 107 orang.


Gedung DPR RI Pernah Dijual


Selain nama titik koordinat Google Maps yang diubah, Gedung DPR dan MPR RI yang terletak di Senayan itu juga pernah dijual di marketplace atau toko online. Hal yang terjadi pada Oktober 2020 lalu ini pun sontak menjadi sorotan masyarakat Indonesia.

Berdasarkan catatan Tempo, harga dari gedung tempat anggota dewan bekerja tersebut dijual dengan nominal yang bervariasi di e-commerce. Mulai dari Rp 1.000 sampai ratusan juta rupiah. Bahkan, ada pelapak yang menawarkan penjualan gedung wakil rakyat beserta isinya dengan keterangan, “Dijual Gedung DPR beserta Anggota Rp 1.000”.

Munculnya pelapak iseng itu diduga terkait dengan polemik yang terjadi setelah pemerintah dan DPR mengesahkan Omnibus Law klaster Ketenagakerjaan atau UU Cipta Kerja di awal Oktober 2020 lalu. Pelapak itu mewakili kekecewaan atas pengesahan tersebut.

Sementara itu, Tokopedia sebagai salah satu platform marketplace tempat dijualnya Gedung DPR menegaskan bahwa pihaknya akan proaktif memantau aktivitas di dalam platform yang dianggap sebagai penyalahgunaan. Meski segala produk diunggah secara mandiri oleh penjual alias user generated content (UGC), Tokopedia berkepentingan dengan alasan menjaga aktivitas dalam platform tetap sesuai hukum yang berlaku.

Selain Tokopedia, beberapa pelapak di platform situs jual beli online yang lain seperti Shopee juga mengalami yang sama. Tindakan yang diambil kemudian pun serupa, yakni menghapus Gedung DPR dari daftar produk yang dijual di platform tersebut. Shopee pada hari itu memuat setidaknya tiga hasil pencarian yang menjual Gedung DPR. Harga yang ditawarkan mulai dari Rp 10.000 hingga Rp 99.000

RADEN PUTRI

https://nasional.tempo.co/read/1768765/akun-youtube-dpr-ri-diretaskomisi-i-singgung-proteksi-akun-lemah-dan-revisi-uu-ite?page_num=2

https://nasional.tempo.co/read/1768723/sederet-peretasan-di-laman-dan-kanal-youtube-dpr-teranyar-jadi-judi-online?page_num=2

https://tekno.tempo.co/read/1744482/tak-hanya-jadi-peternakan-tikus-di-google-maps-gedung-dpr-juga-pernah-dijual-di-toko-online

https://tekno.tempo.co/read/1393950/platform-belanja-online-bersih-bersih-iklan-jual-gedung-dpr

Berita terkait

Pentingnya Peran Ibu Mencegah Keluarga Main Judi Online

1 hari lalu

Pentingnya Peran Ibu Mencegah Keluarga Main Judi Online

Peran ibu-ibu dalam memberantas judi online sangat penting karena lebih dekat dengan anak-anak dan juga mencegah suami kecanduan.

Baca Selengkapnya

Ini Empat Langkah Hindari Jeratan Judi Online

1 hari lalu

Ini Empat Langkah Hindari Jeratan Judi Online

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi mengungkapkan empat cara untuk menghindarkan diri dari jeratan judi online.

Baca Selengkapnya

Tutup Ribuan Investasi dan Pinjol Bodong yang Rugikan Ratusan Trilun, OJK: Kami Tak Tinggal Diam

1 hari lalu

Tutup Ribuan Investasi dan Pinjol Bodong yang Rugikan Ratusan Trilun, OJK: Kami Tak Tinggal Diam

OJK telah menutup 10.890 entitas ilegal yang meliputi investasi ilegal, pinjaman online (pinjol) ilegal, yang merugikan masyarakat Rp139,67 triliun.

Baca Selengkapnya

Kemlu: Kematian WNI di Kamboja Berhubungan dengan Bisnis Judi Online

1 hari lalu

Kemlu: Kematian WNI di Kamboja Berhubungan dengan Bisnis Judi Online

Kementerian Luar Negeri menyebut korban dan pelaku dalam kasus kematian di Kamboja terlibat dalam bisnis judi online.

Baca Selengkapnya

Kementerian Luar Negeri Benarkan 1 WNI di Kamboja Tewas Dikeroyok

1 hari lalu

Kementerian Luar Negeri Benarkan 1 WNI di Kamboja Tewas Dikeroyok

Kementerian Luar Negeri RI membenarkan adanya kasus WNI meninggal di Kamboja akibat kekerasan yang diduga dilakukan sesama WNI

Baca Selengkapnya

Budi Arie Beberkan Dampak Sosial Ekonomi dari Judi Online: Kasus Perceraian Melonjak jadi 1.572

3 hari lalu

Budi Arie Beberkan Dampak Sosial Ekonomi dari Judi Online: Kasus Perceraian Melonjak jadi 1.572

Selain berdampak pada kondisi ekonomi, menurut Budi Arie, judi online juga berdampak negatif secara sosial.

Baca Selengkapnya

OJK Terima Aduan Ada Masyarakat yang Jual Data Pribadi dan NIK untuk Buka Rekening Judi Online

4 hari lalu

OJK Terima Aduan Ada Masyarakat yang Jual Data Pribadi dan NIK untuk Buka Rekening Judi Online

OJK menemukan beberapa pemiliki rekening secara sengaja menjual data pribadinya untuk pembuatan rekening terafiliasi judi online.

Baca Selengkapnya

Rupa-rupa Sanksi Berat Bagi ASN yang Bermain Judi Online

7 hari lalu

Rupa-rupa Sanksi Berat Bagi ASN yang Bermain Judi Online

Pemerintah menetapkan sanksi bagi aparatur sipil negara (ASN) yang terlibat dalam aktivitas judi online, mulai dari teguran hingga pemberhentian sementara.

Baca Selengkapnya

Pria di Sumbar Kelola Judi Online Beromzet Rp 300 Juta per Bulan, Bagian dari Jaringan Kamboja

11 hari lalu

Pria di Sumbar Kelola Judi Online Beromzet Rp 300 Juta per Bulan, Bagian dari Jaringan Kamboja

Fajri Anugrah yang awalnya pemain kemudian ditawari jadi pengelola judi online. Dikendalikan dari rumah dan terhubung dengan jaringan Kamboja.

Baca Selengkapnya

Menpan RB Terbitkan Surat Edaran, ASN Main Judi Online Disanksi Berat

12 hari lalu

Menpan RB Terbitkan Surat Edaran, ASN Main Judi Online Disanksi Berat

Menurut Azwar Anas judi online sudah semakin meresahkan dan melibatkan berbagai kalangan, termasuk ASN.

Baca Selengkapnya