Malaysia-Indonesia Tingkatkan Kerjasama Ekonomi Halal

Reporter

Abdul Manan

Editor

Agung Sedayu

Selasa, 5 September 2023 19:23 WIB

Menteri Perdagangan RI, Zulkifli Hasan melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Investasi, Perdagangan, dan Industri Malaysia, Tengku Datuk Seri Utama Zafrul Bin Tengku Abdul Aziz di Kuala Lumpur, Malaysia, Rabu Juni 2023.

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Malaysia meningkatkan kerjasama perdagangan dengan Indonesia, mulai dari kerjasama di sektor ekonomi digital hingga ekonomi halal. Hal ini disampaikan Menteri Perdagangan Internasional dan Industri Malaysia Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz saat di sela mengikuti KTT ASEAN 5-7 September 2023 di Jakarta.

Menurut Tengku Zafrul, Indonesia masih menjadi partner dagang terbesar Malaysia. Investment Malaysia ke Indonesia lebih lah. Karena kita sudah lama di sini. Kita ada bank CIMB, Maybank, xl, palm oil dan sebagainya. Kita dapat lihat bahwa dari segi lintas batas dua negara, perdagangan meningkat. Investasi perlahan naik lagi," kata dia dalam wawancara dengan wartawan Tempo di Hotel Four Season, Jakarta, Senin 4 September 2023.

Saat ini perdagangan Malaysia-Indonesia senilai 30 miliar US dolar. Umumnya kimia, petrokimia, sawit dan produk terkait. "Kami mau tingkatkan lagi perdagangan dalam digital, e-commerce untuk usaha kecil menengah," kata dia. Sebab, kalau perdagangan ini hanya dilakukan oleh perusahaan besar, akan kurang besar manfaatnya.

Tengku Zafrul memberi contoh soal kopi. Salah satu usaha kopi yang masuk pasar Malaysia adalah Kopi Kenangan. "Itu popular di Malaysia sekarang," kata dia. "Itu pun karena kita bekerja sama. Mula-mula online kan. Terus dia buka kedai. Dan macam-macam lagi lah produk-produk yang kita mau buat bersama-sama." kata dia.

Satu sektor lagi yang perlu diperkuat karena peluangnya besar adalah adalah ekonomi halal. Menurut Tengku Zafrul, begitu banyak negara di dunia melihat Malaysia dan Indonesia untuk produk yang memiliki sertifikasi halal. "Mereka mau datang sini, buka pabrik di sini. Dan juga perusahaan-perusahaan kita pun mesti ambil kesempatan untuk mensertifikasi halal produknya supaya pasar mereka lebih besar."

Advertising
Advertising

Saat ini, kata Tengku Zafrul, standar halal Indonesia dan Malaysia sudah sama. Standar ini sudah disamakan melalui nota kesepahaman yang disaksikan oleh Presiden Jokowi saat bertemu Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim Juni lalu di Kuala Lumpur, Malaysia, "Kalau halal di Indonesia, halal di Malaysia," kata dia.

Nota kesepahaman soal sertifikasi halal ini, kata Tengku Zafrul, yang pertama setelah lama tak mencapai kata sepakat. Sebab, sebelumnya kedua negara mau saling memproteksi. Dengan kesepakatan ini, kata dia, "Perusahaan Indonesia sekarang boleh ekspor terus ke Malaysia, tidak perlu tunggu halal Malaysia."

Tengku Zafrul mengakui bahwa proses untuk mendapatkan sertifikasi halal selama ini cukup lama. "Banyak barang-barang Indonesia yang mau ekspor ke Malaysia, tunggu halal 2-3 tahun. Ya, kita halal lama. Karena dia perlu cek. Misalnya seperti jamu. Dia mau tahu dari mana bahannya. Sekarang kata Indonesia Halal, ya halal (di Malaysia)," kata dia. Saat ini sertifikasi halal sudah lebih cepat. Walaupun, kata dia, di ASEAN ini yang paling cepat mengeluarkan sertifikat halal adalah Thailand. "Satu bulan bisa dapat sertifikasi halal."

Selain soal e-commerce dan ekonomi halal, dalam hubungan Indonesia-Malaysia sudah sudah ada kemajuan soal kerjasama ekonomi lintas batas Indonesia atau Border Trade Agreement, utamanya di Kalimantan. Kesepakatan ini ditandatangani Menteri Perdagangan Malaysia Tengku Zafrul dengan Menteri Perdagangan Indonesia Zulkifli Hasan saat Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Kuala Lumpur, Malaysia, Juni lalu.

Kemajuan dari kerjasama itu, kata Tengku Zafrul, sudah ada dan ini memudahkan orang-orang yang di Kalimantan, Sabah dan Sarawak. Mereka kini boleh bawa barang tidak perlu melewati birokrasi di imigrasi. "Bawa barang keperluan harian, sekarang tidak perlu perizinan, tak perlu ke imigrasi," kata dia. Namun ketentuan ini tak berlaku untuk perlintasan skala industri.

Pilihan Editor: Prabowo Bakal Bikin Lumbung Pangan di Rawa-rawa, Pengamat: Gagasan Lama dan Terbukti Gagal



Berita terkait

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

3 jam lalu

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.

Baca Selengkapnya

Ekonom Sebut Ekonomi Indonesia Terlalu Bergantung pada Sumber Daya Alam

3 jam lalu

Ekonom Sebut Ekonomi Indonesia Terlalu Bergantung pada Sumber Daya Alam

Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin kondisi ekonomi Indonesia dalam masalah karena terlalu tergantung pada sumber daya alam.

Baca Selengkapnya

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

4 jam lalu

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

4 jam lalu

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.

Baca Selengkapnya

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

6 jam lalu

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin belum mengetahui di bidang apa Grace Natalie dan Juri Ardiantoro akan ditugaskan.

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

6 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

7 jam lalu

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

Noel mengutip puisi karya Presiden Pertama RI Soekarno, untuk mengkritik PDIP yang tidak mengundang Jokowi di Rakernas

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

11 jam lalu

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.

Baca Selengkapnya

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

12 jam lalu

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

Pemilihan Pansel KPK patut menjadi perhatian karena mereka bertugas mencari figur-figur komisioner dan Dewan Pengawas KPK mendatang.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

13 jam lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya