LMAN Beberkan Dana Pembebasan Lahan PSN Tembus Rp 116,05 Triliun, Terbesar untuk Jalan Tol

Selasa, 29 Agustus 2023 05:00 WIB

Pengemudi melintasi jalan tol fungsional Solo-Yogyakarta pada arus balik di Sawit, Boyolali, Jawa Tengah, Selasa, 25 April 2023. Arus balik pemudik yang melintasi jalan tol fungsional Solo-Yogyakarta dari arah Sawit menuju Kartasura atau pintu gerbang tol Colomadu itu terpantau ramai lancar. ANTARA FOTO/Aloysius Jarot Nugroho

TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) telah menerima alokasi dana pembebasan lahan proyek strategis nasional (PSN) sebesar Rp 144,47 triliun pada periode 2017-2023. Dari dana yang ditujukan untuk 114 PSN itu, Badan Layanan Umum di bawah Kementerian Keuangan itu telah merealisasikan sebesar Rp 116,05 triliun untuk pembebasan lahan.

“Yang sudah direalisasikan Rp 116 triliun. Ini jumlah yang sangat besar dan bersumber dari APBN. Artinya dari uang yang dikumpulkan dari masyarakat yang dimkasudkan kembali untuk masyarakat,” kata Direktur Utama Basuki Purwadi di kantor LMAN, Jakarta Pusat pada Senin, 28 Agustus 2023.

Adapun selama delapan bulan terakhir, atau sejak Januari hingga 25 Agustus 2023, LMAN telah menggelontorkan dana hingga Rp 10,38 triliun untuk pembebasan lahan PSN. "Ini jumlah yang cukup besar dibandingkan periode yang sama tahun lalu,” tuturnya.

Sebagai gambaran, per Agustus 2022, LMAN menyalurkan dana sebesar Rp 8,86 triliun. “Ada kenaikan sebesar 120 persen,” ucap Basuki.

Dari pendanaan ini, sektor jalan tol menerima alokasi terbesar dengan Rp 8,22 triliun hingga Agustus 2023. Pembebasan lahan proyek jalan tol yang didanai LMAN termasuk Tol Solo-Jogja-Kulonprogo dengan Rp 2,511 triliun, Tol Yogyakarta-Bawen Rp 1,59 triliun, Tol Jakarta-Cikampek II Selatan Rp 551,99 miliar, Tol Semarang-Demak Rp 513,14 miliar, dan Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu sebesar Rp 500,82 miliar.

Advertising
Advertising

Di sektor non-jalan tol, Basuki mengatakan pengadaan lahan untuk proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara menempati posisi teratas dengan pendanaan sebesar Rp 723,79 miliar. Pendanaan ini dialokasikan untuk akses jalan di IKN sebesar Rp 466,19 miliar dan untuk kawasan inti IKN, seperti kantor presiden dan kementerian, sejumlah Rp 257,6 miliar.

Lebih lanjut, LMAN juga mendanai pengadaan lahan untuk pembangunan LRT Jabodebek. “Untuk proyek LRT saja, yang kita lakukan pembayaran awalnya di Juni 2018, kita total melakukan pendanaan sebesar Rp 1,3 triliun,” ucap Basuki.

Berdasarkan daerah tempat pembebasan lahan, Provinsi Jawa Tengah menjadi kawasan penerima dana realisasi pengadaan lahan LMAN terbesar yakni Rp 2,9 triliun. Pasalnya, jumlah proyek jalan tol yang dikerjakan di provinsi tersebut sangat banyak.

Berikutnya, Provinsi Jawa Barat berada di posisi kedua dengan dana realisasi pengadaan lahan LMAN sebesar Rp 2,23 triliun, DI Yogyakarta sebesar Rp 1,39 triliun, Kalimantan Timur Rp 723,79 miliar, dan Provinsi Banten dengan Rp 511,44 miliar.

SULTAN ABDURRAHMAN

Pilihan Editor: Terowongan Bawah Laut di IKN Ditargetkan Dibangun 2024, Ketua Satgas: 3 Tahun Selesai

Berita terkait

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

1 jam lalu

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.

Baca Selengkapnya

Kualitas Beton Jalan Tol MBZ Diduga di Bawah SNI, Jasamarga Klaim sudah Penuhi Syarat Laik Fungsi

12 jam lalu

Kualitas Beton Jalan Tol MBZ Diduga di Bawah SNI, Jasamarga Klaim sudah Penuhi Syarat Laik Fungsi

PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek (JCC) mengklaim Jalan Tol Layang Mohammed Bin Zayed (MBZ) penuhi syarat laik fungsi.

Baca Selengkapnya

Satgas IKN Sebut Pembangunan IKN tak Sebabkan Banjir

13 jam lalu

Satgas IKN Sebut Pembangunan IKN tak Sebabkan Banjir

Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) mengklaim pembangunan IKN tidak menyebabkan banjir di kawasan.

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

13 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

18 jam lalu

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.

Baca Selengkapnya

Khofifah Singgung Soal IKN setelah Resmi Diusung Golkar Maju di Pilgub Jawa Timur, Ada Apa?

20 jam lalu

Khofifah Singgung Soal IKN setelah Resmi Diusung Golkar Maju di Pilgub Jawa Timur, Ada Apa?

Khofifah berkelakar ibu kota secara de facto berada di Jawa Timur usai menerima dukungan maju di Pilgub Jawa Timur dari Golkar.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan untuk IKN Tidak Terburu-buru dan Melanggar HAM: Semua Diganti

20 jam lalu

Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan untuk IKN Tidak Terburu-buru dan Melanggar HAM: Semua Diganti

Pemerintah akan menggusur warga di area 2.086 hektare lahan untuk proyek IKN. Ganti rugi dan tempat relokasi disiapkan.

Baca Selengkapnya

SKK Migas Sebut akan Terus Mengawasi Komitmen Kerja Pasti Medco Energi di Blok Corridor

1 hari lalu

SKK Migas Sebut akan Terus Mengawasi Komitmen Kerja Pasti Medco Energi di Blok Corridor

SKK Migas akan terus memantau pelaksanaan komitmen kerja pasti di Blok Corridor yang dikelola PT Medco Energi International Tbk. (MEDC),

Baca Selengkapnya

Santer Isu Prabowo Tambah Kementerian, Rumah Dinas Menteri di IKN Bakal Ditambah?

1 hari lalu

Santer Isu Prabowo Tambah Kementerian, Rumah Dinas Menteri di IKN Bakal Ditambah?

Bagaimana pembangunan rumah tapak jabatan menteri di IKN di tengah bergulirnya isu penambahan kementerian di kabinet Prabowo?

Baca Selengkapnya

Prabowo akan Anggarkan Rp 16 Triliun per Tahun untuk IKN, Kementerian PUPR: Sisanya dari Investor

1 hari lalu

Prabowo akan Anggarkan Rp 16 Triliun per Tahun untuk IKN, Kementerian PUPR: Sisanya dari Investor

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tanggapi rencana Prabowo Subianto alokasikan Rp 16 triliun per tahun untuk IKN.

Baca Selengkapnya