Rp 723 Miliar Digelontorkan untuk Pembebasan Lahan IKN, LMAN: Capaian Ini Sangat Baik

Senin, 28 Agustus 2023 19:40 WIB

Pekerja beraktivitas di lokasi proyek pembangunan Rumah Tapak Jabatan Menteri di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Negara, Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa, 28 Februari 2023. Pembangunan 36 Rumah Tapak Jabatan Menteri tersebut tengah memasuki tahap pematangan lahan dan ditargetkan rampung pada Juni 2024 sebagai salah satu persiapan untuk penyelenggaraan upacara bendera Hari Kemerdekaan RI di IKN Nusantara. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso

TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) telah mengeluarkan dana sebesar Rp 723,79 miliar untuk pembebasan lahan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara hingga Agustus 2023. Dana ini digunakan untuk pengadaan lahan akses jalan dan kawasan inti IKN.

"(Untuk) IKN di tahun 2023, LMAN sudah menyalurkan Rp 723 miliar. Capaian ini sangat baik," ujar Direktur Utama LMAN Basuki Purwadi dalam konferensi pers di Kantor LMAN, Jakarta Pusat pada Senin, 28 Agustus 2023.

Dari angka tersebut, Rp 466,18 miliar digunakan untuk pembebasan lahan akses jalan di IKN. Sisanya, Rp 257,04 miliar dialokasikan LMAN untuk kawasan inti pusat pemerintahan, termasuk kantor presiden dan kementerian.

Pengadaan lahan proyek IKN ini termasuk dalam lima besar realisasi pendanaan LMAN di sektor non-jalan tol di tahun 2023. Akses jalan IKN berada di posisi pertama penerima dana terbesar, sementara pendanaan kawasan inti IKN berada di posisi ketiga. Di posisi kedua, terdapat bendungan Cipanas dengan realisasi Rp313,77 miliar.

Di samping itu, LMAN juga membiayai pengadaan lahan infrastruktur penopang di sekitar IKN. Beberapa di antaranya adalah Bendungan Sepaku Semoi sebesar Rp 148,93 miliar dan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda sepanjang 99 km dengan Rp 552,4 miliar.

Advertising
Advertising

Meskipun begitu, realisasi pembebasan lahan di IKN masih berada jauh dari alokasi yang ditetapkan sebesar Rp 2,474 triliun. Direktur Pengadaan dan Pendanaan Lahan LMAN Qoswara mengatakan hal ini diakibatkan pembebasan lahan di lapangan yang membutuhkan waktu dan proses yang tidak mudah.

"Butuh juga administrasi untuk (pembebasan) tanah-tanah dengan izin khusus di IKN. Tidak hanya tanah warga, tapi terkena juga masjid wakaf atau tanah punya kehutanan misalnya," ujar Qoswara.

Selain itu, Qoswara mengaku LMAN juga harus menunggu penetapan dari pemerintah untuk merealisasikan beberapa proyek di IKN seperti Bendungan Sepaku Semoi.

"Itu butuh proses. Makanya kita ini ingin mempercepat itu agar dana yang sudah dialokasikan dapat cepat disalurkan," kata Qoswara.

SULTAN ABDURRAHMAN

Pilihan Editor: Waskita Karya Fokus Proyek IKN Rp 4,3 Triliun dan Restrukturisasi Utang

Berita terkait

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

38 menit lalu

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.

Baca Selengkapnya

Satgas IKN Sebut Pembangunan IKN tak Sebabkan Banjir

11 jam lalu

Satgas IKN Sebut Pembangunan IKN tak Sebabkan Banjir

Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) mengklaim pembangunan IKN tidak menyebabkan banjir di kawasan.

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

12 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

17 jam lalu

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.

Baca Selengkapnya

Khofifah Singgung Soal IKN setelah Resmi Diusung Golkar Maju di Pilgub Jawa Timur, Ada Apa?

19 jam lalu

Khofifah Singgung Soal IKN setelah Resmi Diusung Golkar Maju di Pilgub Jawa Timur, Ada Apa?

Khofifah berkelakar ibu kota secara de facto berada di Jawa Timur usai menerima dukungan maju di Pilgub Jawa Timur dari Golkar.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan untuk IKN Tidak Terburu-buru dan Melanggar HAM: Semua Diganti

19 jam lalu

Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan untuk IKN Tidak Terburu-buru dan Melanggar HAM: Semua Diganti

Pemerintah akan menggusur warga di area 2.086 hektare lahan untuk proyek IKN. Ganti rugi dan tempat relokasi disiapkan.

Baca Selengkapnya

Santer Isu Prabowo Tambah Kementerian, Rumah Dinas Menteri di IKN Bakal Ditambah?

1 hari lalu

Santer Isu Prabowo Tambah Kementerian, Rumah Dinas Menteri di IKN Bakal Ditambah?

Bagaimana pembangunan rumah tapak jabatan menteri di IKN di tengah bergulirnya isu penambahan kementerian di kabinet Prabowo?

Baca Selengkapnya

Prabowo akan Anggarkan Rp 16 Triliun per Tahun untuk IKN, Kementerian PUPR: Sisanya dari Investor

1 hari lalu

Prabowo akan Anggarkan Rp 16 Triliun per Tahun untuk IKN, Kementerian PUPR: Sisanya dari Investor

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tanggapi rencana Prabowo Subianto alokasikan Rp 16 triliun per tahun untuk IKN.

Baca Selengkapnya

Di Qatar Economic Forum, Prabowo Sebut Biaya Pembangunan IKN Tembus Rp 16 Triliun per Tahun

1 hari lalu

Di Qatar Economic Forum, Prabowo Sebut Biaya Pembangunan IKN Tembus Rp 16 Triliun per Tahun

Presiden terpilih Prabowo Subianto membeberkan strategi Pemerintah untuk membiayai pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Baca Selengkapnya

Ahok Masuk Bursa untuk Pilgub Jakarta dan Sumut dari PDIP, Bagaimana Peluangnya?

1 hari lalu

Ahok Masuk Bursa untuk Pilgub Jakarta dan Sumut dari PDIP, Bagaimana Peluangnya?

PDIP menyatakan bisa saja terjadi kejutan dalam bursa bakal calon Pilgub Jakarta.

Baca Selengkapnya