TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merespons Presiden Joko Widodo alias Jokowi yang bakal memberikan subsidi tarif atau public service obligation (PSO) untuk tiket Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Jokowi menyampaikan itu setelah menjajal LRT Jabodebek pada Kamis, 10 Agustus 2023.

Menurut Sri Mulyani, pemerintah saat ini masih konsentrasi dengan penyelesaian proyek sepur kilat itu. “Jadi masalah seperti pentarifan belum pernah dibahas,” ujar Sri Mulyani di kantor Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu, Jakarta Selatan, pada Rabu, 16 Agustus 2023.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan subsidi tarif kereta cepat itu diberikan agar sama dengan moda transportasi massal lainnya. "Baik yang namanya kereta bandara, TransJakarta, KRL, kereta api, LRT, MRT, baik yang namanya kereta cepat, semua harus ada subsidinya," ujar Jokowi di Stasiun LRT Dukuh Atas, Jakarta Pusat, Kamis, 10 Agustus 2023.

Menurut Jokowi, subsidi diperlukan agar tarif transportasi massal terjangkau dan mampu menarik minat masyarakat. Soal besaran subsidi yang akan diberikan untuk LRT Jabodebek dan Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Jokowi menyerahkan sepenuhnya kepada Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi. "Biar dihitung nanti secara teknis," kata Jokowi.

Menurut Jokowi, kerugian masyarakat akibat kemacetan di Jabodetabek dan Bandung mencapai Rp 100 triliun per tahun. Oleh karena itu, Jokowi berharap masyarakat dapat berpindah dari moda transportasi pribadi menjadi transportasi umum seperti LRT Jabodebek dan Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Selanjutnya: "Setiap tahun loh, rugi kita hampir Rp 100 triliun...."

<!--more-->

"Setiap tahun loh, rugi kita hampir Rp 100 triliun. Ini harus segera diatasi karena secara makro ekonomi negara kita besar sekali. Harus ada subsidi itu, ya itu kewajiban pemerintah, kewajiban negara," kata Jokowi.

Menhub Budi Karya menjelaskan subsidi itu dalam bentuk penyertaan modal negara (PMN) yang diberikan pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI. Hal itu berbeda dengan subsidi yang diberikan kepada LRT Jakarta dan mass rapid transit atau MRT Jakarta.

Contohnya, MRT Jakarta tarifnya Rp 15 ribu, sebenarnya angka finansialnya hampir dua kali lipat, sama juga dengan LRT.

“Untuk KCJB sama-sama kami memberikan PMN kepada KAI, KAI melaksanakan. Berarti beban bunga yang mesti ditanggung kan jadi for free dan KAI dapat cashflow. Bila digabungkan jadi satu bagian daripada ‘subsidi’ oleh pemerintah,” ujar Budi Karya dalam wawancara bersama Reuters dikutip pada Sabtu, 12 Agustus 2023.

Budi Karya menjelaskan bahwa PMN itu sudah ditetapkan sekitar 3-4 bulan lalu. Soal angkanya, dia mengaku tidak mengetahui secara jelas. Yang penting, kata dia, dengan adanya subsidi harga tiket sepur kilat itu bisa turun. “Iya (bisa turun),” ucap dia.

MOH KHORY ALFARIZI | CAESAR AKBAR | REUTERS

Pilihan Editor: Kepala Bappenas Yakin Kemiskinan Ekstrem Mendekati Nol Persen pada 2024