Partai Buruh Siap Geruduk Mahkamah Konstitusi dan Istana Negara Siang Ini, Berikut Enam Tuntutannya

Rabu, 9 Agustus 2023 10:40 WIB

Ketua Umum Partai Buruh Said Iqbal berorasi saat atusan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh menggelar aksi di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta, Rabu 26 Juli 2023. Dalam aksi kali ini ada tiga isu yang diusung yakni cabut omnibus law UU Cipta Kerja, naikkan upah minimum 2024 sebesar 15%, dan cabut UU Kesehatan. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Partai Buruh bersama puluhan serikat pekerja akan menggelar aksi demonstrasi di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) dan Istana Negara, Jakarta Pusat pada hari ini, Rabu, 9 Agustus 2023. Aksi rencananya dimulai pukul 10.00 WIB dengan titik kumpul di Patung Tugu Tani, Menteng.

Demonstrasi ini juga menjadi titik akhir aksi berjalan kaki atau long march 120 kilometer Bandung-Jakarta yang dilakukan ratusan anggota serikat buruh sejak Rabu, 2 Agustus 2023. Saat ini, sebanyak 120 orang massa aksi long march tersebut sudah mencapai Kantor Exco Partai Buruh Jakarta Pusat di Cempaka Putih dan akan berjalan menuju titik aksi pagi hari ini.

Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan, puluhan ribu buruh lain yang mengikuti aksi massa hari ini di samping peserta long march.

“Puluhan ribu buruh akan menyambut rombongan long march. (Mereka) berasal dari tiga provinsi, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten,” ujar Said Iqbal dalam konferensi pers pada Jumat, 4 Agustus 2023.

Said Iqbal mengungkapkan, para buruh ini merupakan anggota dari 4 konfederasi serikat buruh terbesar di Indonesia yaitu KSPI, KSPSI AGN, KPBI, dan (K)SBSI. Di dalamnya, terdapat 60 federasi buruh tingkat nasional. Aksi ini juga akan diikuti Serikat Petani Indonesia, nelayan, dan guru honorer.

Advertising
Advertising

Partai Buruh bersama serikat-serikat pekerja membawa enam isu dalam aksi demonstrasi kali ini. “Satu, cabut UU Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023. Dua, naikkan upah minimum 2024 sebesar 15 persen. Tiga, Cabut presidential threshold 20 persen menjadi 0 persen,” kata Said Iqbal.

Tuntutan cabut UU Kesehatan

<!--more-->

Keempat, demonstrasi juga menuntut revisi parliamentary threshold 4 persen. Kelima, cabut UU Kesehatan dan, Keenam, wujudkan jaminan sosial yang lebih menyeluruh dengan Jaminan Sosial Semesta Sepanjang Hayat (JS3H).

Aksi ini dilaksanakan berdekatan dengan jadwal sidang uji formil UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja di Gedung MK. Sebelumnya, 15 serikat atau federasi pekerja hadir sebagai Pemohon di sidang kelima uji formil UU Cipta Kerja yang digelar Senin, 7 Agustus 2023 lalu. Sidang ini memiliki agenda mendengarkan keterangan Ahli dan Saksi dari Pemohon.

Said Iqbal mengamini kalau momen tanggal 9 Agustus juga digunakan untuk mengawal sidang tersebut. Pada laman resmi Mahkamah Konstitusi, sidang selanjutnya akan dilaksanakan pada Senin, 14 Agustus 2023 dengan agenda mendengarkan keterangan Ahli dan Saksi Presiden.

SULTAN ABDURRAHMAN

Pilihan editor: 6 Tuntutan Ini Tak Segera Dikabulkan, Partai Buruh Ultimatum akan Mogok Nasional

Berita terkait

Pemerintah akan Gelar Upacara HUT Kemerdekaan RI ke-79 di IKN, Bagaimana Kesiapan Prasarananya?

9 jam lalu

Pemerintah akan Gelar Upacara HUT Kemerdekaan RI ke-79 di IKN, Bagaimana Kesiapan Prasarananya?

Pemerintah akan menggelar upacara HUT Kemerdekan RI ke-79 di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur pada Agustus mendatang.

Baca Selengkapnya

Tuai Polemik, Rencana KPU Pakai Sirekap di Pilkada 2024

11 jam lalu

Tuai Polemik, Rencana KPU Pakai Sirekap di Pilkada 2024

Hakim Konstitusi Arief Hidayat mengatakan, apalagi kemarin waktu kita pilpres itu Sirekap bermasalah.

Baca Selengkapnya

Hakim MK Wanti-wanti Sirekap Menjelang Pilkada 2024, Begini Respons KPU

15 jam lalu

Hakim MK Wanti-wanti Sirekap Menjelang Pilkada 2024, Begini Respons KPU

Arief melanjutkan, begitu rekapitulasi perhitungan secara manual sudah selesai, seharusnya Sirekap yang dicetak juga menampilkan hasil serupa.

Baca Selengkapnya

Papua Tengah Jadi Provinsi dengan Jumlah Perkara Sengketa Pileg Terbanyak

1 hari lalu

Papua Tengah Jadi Provinsi dengan Jumlah Perkara Sengketa Pileg Terbanyak

MK mengungkapkan Papua Tengah menjadi provinsi dengan permohonan sengketa pileg 2024 terbanyak dengan 26 perkara.

Baca Selengkapnya

31 Tahun Lalu Marsinah Ditemukan Meninggal, Salah Satu Pelanggaran HAM Berat yang Belum Tuntas

1 hari lalu

31 Tahun Lalu Marsinah Ditemukan Meninggal, Salah Satu Pelanggaran HAM Berat yang Belum Tuntas

Marsinah, buruh perempuan yang ditemukan meninggal karena siksaan. Siapa pelaku yang membunuhnya dengan luka tembak?

Baca Selengkapnya

Hakim MK Soroti Sirekap Menjelang Pilkada, Perludem: Kalau Tak Disiapkan, Masalah di Pemilu Bisa Terulang

1 hari lalu

Hakim MK Soroti Sirekap Menjelang Pilkada, Perludem: Kalau Tak Disiapkan, Masalah di Pemilu Bisa Terulang

Perludem menanggapi soal hakim MK Arief Hidayat yang mewanti-wanti KPU soal permasalahan Sirekap menjelang pilkada serentak 2024.

Baca Selengkapnya

Hakim MK Soroti Potensi Masalah Sirekap di Pilkada, Ini Sederet Polekmiknya

1 hari lalu

Hakim MK Soroti Potensi Masalah Sirekap di Pilkada, Ini Sederet Polekmiknya

Hakim MK Arief Hidayat mewanti-wanti KPU soal permasalahan Sirekap di pilkada 2024. Arief mencontohkan Sirekap juga sempat menjadi polemik dalam sengketa pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

MK Bacakan Putusan Dismissal Sengketa Pileg pada 21-22 Mei

2 hari lalu

MK Bacakan Putusan Dismissal Sengketa Pileg pada 21-22 Mei

MK akan memberi tahu kelengkapan tambahan yang dibutuhkan dari pemohon jika perkara mereka lanjut ke pembuktian berikutnya setelah dismissal.

Baca Selengkapnya

Hakim MK Tanya Ketua KPU di Sidang Sengketa Pileg: Bapak Tidur Ya?

2 hari lalu

Hakim MK Tanya Ketua KPU di Sidang Sengketa Pileg: Bapak Tidur Ya?

Ketua MK Suhartoyo meminta keterangan Hasyim soal konversi sisa suara yang tidak menjadi kursi parlemen dalam Pileg 2024.

Baca Selengkapnya

Saldi Isra Minta KPU Tandai Kantor Hukum yang Sering Ajukan Renvoi Alat Bukti

3 hari lalu

Saldi Isra Minta KPU Tandai Kantor Hukum yang Sering Ajukan Renvoi Alat Bukti

Saldi meminta kepada komisioner KPU, Mochammad Afifuddin, untuk menandai kantor masing-masing kuasa hukum karena seringnya mengajukan renvoi.

Baca Selengkapnya