Jokowi Sebut Solusi Polusi Udara Jakarta dengan Pindah ke IKN, Walhi: Kami Menyayangkan...

Selasa, 8 Agustus 2023 10:21 WIB

Aktivis mengenakan masker saat aksi kawal sidang gugatan perdana polusi udara Jakarta di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis, 1 Agustus 2019. Tergugat terdiri dari Presiden RI Joko Widodo alias Jokowi, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat, dan Gubernur Banten. TEMPO/Muhammad Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menyayangkan pernyataan Presiden Joko Widodo alias Jokowi baru-baru ini. Jokowi menyebut solusi polusi udara di Jakarta adalah dengan pindah ke IKN.

"Kami menyayangkan pernyataan dangkal yang berusaha menyederhanakan masalah itu keluar dari seorang presiden yang pernah menjadi Gubernur Jakarta," kata Direktur Eksekutif Walhi Jakarta, Suci Fitriah Tanjung, pada Tempo, Selasa, 8 Agustus 2023.

Lebih jauh, Suci menyebut proses pengadilan citizen lawsuit pencemaran udara Jakarta (CLS Udara) yang dimenangkan warga hingga tingkat banding sebenarnya sudah menjawab akar persoalan.

"Mulai dari over konsumsi energi kotor untuk kendaraan bermotor, emisi tidak bergerak dari industri dan PLTU di sekitar Jakarta, open burning sampah, dan sebagainya," tutur dia.

Suci menilai, seharusnya Jokowi memahami masalah polusi di Jakarta tidak sesederhana itu. "Presiden kalau mau solutif harusnya perintahkan menterinya untuk melakukan sesuatu yang lebih solutif," ujar dia.

Advertising
Advertising

Menurut Suci, solusi apapun tidak akan efektif menangani polusi udara sebelum masalah ini dibicarakan bersama-sama oleh lintas kementerian, yaitu Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama dengan Pemda Jakarta, Jawa Barat dan Banten untuk mengatasi emisi lintas batas.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Jokowi mengatakan salah satu solusi untuk mengatasi polusi udara di DKI Jakarta adalah dengan menggeser beban tersebut ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Salah satu solusinya adalah mengurangi beban Jakarta, sehingga sebagian nanti digeser ke Ibu Kota Nusantara," kata Jokowi di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Senin, 7 Agustus 2023.

Selain itu, solusi lainnya menurut Jokowi adalah terus mendorong agar pembangunan transportasi massa, seperti MRT, LRT hingga kereta cepat di Jakarta dan sekitarnya bisa segera selesai.

AMELIA RAHIMA SARI | ANTARA

Pilihan Editor: Kemenhub Soal Operasional Kereta Cepat Jakarta-Bandung: Selesaikan Dulu Sertifikasi Operasi

Berita terkait

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

37 menit lalu

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

Pemilihan Pansel KPK patut menjadi perhatian karena mereka bertugas mencari figur-figur komisioner dan Dewan Pengawas KPK mendatang.

Baca Selengkapnya

Khofifah Singgung Soal IKN setelah Resmi Diusung Golkar Maju di Pilgub Jawa Timur, Ada Apa?

1 jam lalu

Khofifah Singgung Soal IKN setelah Resmi Diusung Golkar Maju di Pilgub Jawa Timur, Ada Apa?

Khofifah berkelakar ibu kota secara de facto berada di Jawa Timur usai menerima dukungan maju di Pilgub Jawa Timur dari Golkar.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan untuk IKN Tidak Terburu-buru dan Melanggar HAM: Semua Diganti

1 jam lalu

Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan untuk IKN Tidak Terburu-buru dan Melanggar HAM: Semua Diganti

Pemerintah akan menggusur warga di area 2.086 hektare lahan untuk proyek IKN. Ganti rugi dan tempat relokasi disiapkan.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

1 jam lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya

Jokowi Sampai Pimpin Rapat Revisi Ketiga Permendag 36/2023, Ada Apa?

1 jam lalu

Jokowi Sampai Pimpin Rapat Revisi Ketiga Permendag 36/2023, Ada Apa?

Presiden Jokowi memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Permendag 36/2023tentang larangan pembatasan barang impor.

Baca Selengkapnya

Kontroversi Pameran Sungai Citarum di World Water Forum Bali, Pengamat: Pemulihan Berjangka Panjang

4 jam lalu

Kontroversi Pameran Sungai Citarum di World Water Forum Bali, Pengamat: Pemulihan Berjangka Panjang

Walhi Jabar tidak setuju dengan rencana pameran karena kondisi Sungai Citarum masih rusak dan tercemar tinggi.

Baca Selengkapnya

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDIP, Pengamat Sebut Hukuman Politik

6 jam lalu

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDIP, Pengamat Sebut Hukuman Politik

Djarot mengatakan Jokowi dan Ma'ruf tidak diundang ke Rakernas PDIP lantaran keduanya sedang sibuk dan menyibukkan diri.

Baca Selengkapnya

Jokowi Revisi Aturan Impor agar Ribuan Kontainer Barang Tak Menumpuk di Pelabuhan, Ini Poin-poin Ketentuannya

6 jam lalu

Jokowi Revisi Aturan Impor agar Ribuan Kontainer Barang Tak Menumpuk di Pelabuhan, Ini Poin-poin Ketentuannya

Menteri Airlangga mengatakan ada beberapa poin dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 yang direvisi oleh Peresiden Jokowi. Apa saja?

Baca Selengkapnya

Bos BPJS Kesehatan soal Penerapan Perbedaan Kelas Saat Ini: Mau-maunya Rumah Sakit Sendiri

7 jam lalu

Bos BPJS Kesehatan soal Penerapan Perbedaan Kelas Saat Ini: Mau-maunya Rumah Sakit Sendiri

Dirut BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menjelaskan empat pengertian dari KRIS yang masih dibahas bersama dengan DPR dan lembaga terkait.

Baca Selengkapnya

Reaksi Istana hingga KSP Soal PDIP Tak Undang Jokowi dan Ma'ruf Amin ke Rakernas

7 jam lalu

Reaksi Istana hingga KSP Soal PDIP Tak Undang Jokowi dan Ma'ruf Amin ke Rakernas

Ali Ngabalin mengatakan Presiden Jokowi disibukkan dengan seabrek jadwal.

Baca Selengkapnya