TEMPO.CO, Jakarta - Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia (AEKI) tak mempermasalahkan UU Anti Deforestasi (EUDR) yang diterbitkan Uni Eropa. Beleid tersebut mengatur agar barang yang diekspor ataupun diimpor Uni Eropa bisa bebas dari deforestasi atau penggundulan hutan.

AEKI: Uni Eropa lebih butuh kita

Ketua Departemen Spesialisasi dan Industri BPP AEKI, Moelyono Soesilo, mengatakan saat ini rata-rata kopi Indonesia sudah tidak lagi di tanam di kawasan hutan. "Saat ini sudah tidak ada pembukaan lahan baru untuk (perkebunan) kopi," kata Moelyono ketika ditemui di Kantor Kementerian Perdagangan pada Selasa, 1 Agustus 2023.

Akan tetapi jika kopi Indonesia tidak bisa masuk pasar Uni Eropa, AEKI bakal mencari pasar lain. Lagipula, kata Moleyono, serapan kopi untuk pasar domestik juga masih tinggi dan terus meningkat.

"Mereka (Uni Eropa) lebih butuh kita. Mereka kan tidak produksi kopi," kata Moelyono.

Moelyono mengatakan, selama ini Indonesia mengekspor kopi ke Eropa setidaknya 85 ribu ton dengan nilai ekspor sekitar US$ 1 miliar. Angka tersebut mencakup sekitar 25 persen dari total ekspor kopi Indonesia.

Jika negara tersebut tidak bisa lagi meloloskan kopi Indonesia karena perkara deforestasi, Moelyono menyebut pihaknya bakal mengalihkannya ke Eropa Timur dan negara-negara Timur Tengah. Termasuk negara-negara di kawasan ASEAN, seperti Malaysia dan Filipina.

Moelyono mengatakan pasar dari negara-negara tersebut masih sangat potensial. Bahkan dia optimistis berdagang ke Timur Tengah bisa menutup kerugian seandainya ekspor kopi ke Uni Eropa terhambat.

Di sisi lain AEKI bakal beradaptasi untuk menyesuaikan kebijakan Uni Eropa. Saat ini eksportir kopi masih nunggu teknis pelaksanaannya.

"Eropa masih menjadi tujuan ekspor kopi kita. Yang ditunggu adalah bagaimana implementasinya (UU Anti Deforestasi). Apa yang harus dilakukan eksportir," ucap Moelyono.<!--more-->

GAPKI: ekspor sawit ke Uni Eropa tidak terlalu besar

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) bakal menyasar Cina sebagai tujuan ekspor sawit Indonesia. Ketua Umum GAPKI, Eddy Martono, menilai Cina sangat potensial untuk menjadi market tujuan terbesar. Eddy mengatakan, sebelum pandemi Covid-19, ekspor sawit ke Cina mencapai 8 juta ton per tahun. Kemudian turun di bawah 6 juta ton saat pandemi.

"Tahun lalu sudah 6,3 juta ton. Tahun ini kami kejar 7 juta ton dan tahun depan kalau bisa di atas 8 juta ton," kata Eddy ketika ditemui di Auditorium Kementerian Perdagangan pada Selasa, 1 Agustus 2023.

Selain itu, Eddy mengatakan bakal meningkatkan ekspor ke India. Kemudian pasar non tradisional, seperti Moskow, Rusia, dan Eropa Timur.

"Kami juga akan ke Asia Tengah, ke Afrika."

Ekspansi ke negara-negara tersebut bakal dimaksimalkan agar Indonesia tidak bergantung pada Uni Eropa. Hal ini seiring penerbitan UU Anti Deforestasi Uni Eropa. Beleid itu mengatur agar barang yang diekspor ataupun diimpor Uni Eropa bebas dari deforestasi atau penggundulan hutan.

Perdagangan sawit Indonesia ke Uni Eropa pun berpotensi terhambat dengan adanya kebijakan itu. Namun, Eddy juga enggan ambil pusing. Sebab, kata dia, ekspor sawit ke Uni Eropa selama ini tidak terlalu besar.

"Ekspor sawit tahun lalu, devisa kita ada sekitar US$ 39 miliar atau setara Rp 600 triliun untuk ekspor 33 juta ton. Sedangkan ke Eropa, hanya 4 juta ton," ungkap Eddy.<!--more-->

Wamendag: tak terlalu berikan dampak

Sebelumnya, Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga mengatakan UU Anti Deforestasi tidak terlalu berdampak pada ekspor CPO atau minyak sawit mentah ke Uni Eropa. Jerry, sapaan dia, mengatakan ekspor CPO Indonesia tidak hanya dilakukan ke Uni Eropa, tapi juga ke negara-negara lain di dunia.

"Sehingga saya pikir tidak terlalu memberikan dampak," kata Jerry saat ditemui usai acara Diseminasi Hasil Program ARISE+ Indonesia di Jakarta pada Rabu, 17 Mei 2023.

Lebih lanjut, Jerry menyampaikan CPO harus dilihat secara komprehensif. Menurut dia, jangan ada persepsi bias yang menyebut CPO merusak lingkungan atau deforestasi.

"Kita lihat secara komprehensif, ini ujung-ujungnya sebuah bentuk persaingan produk aja," tutur Jerry.

Dia melanjutkan, pihaknya telah menelaah hal tersebut dan menilai beleid tersebut adalah terkait dengan kompetisi produk lokal setempat.

"Jadi mereka mencoba mem-protect produk lokal mereka, sunflower seed oil. Karena compare dengan CPO kita, kita jauh lebih efisien, lebih bagus kualitasnya, dan lebih murah. Jadi kayak gitu, ini sebetulnya bukan soal lingkungan, bukan soal deforestasi," jelas Jerry.

Jerry mencontohkan, ada sebuah negara di Eropa yang mengkritik Indonesia karena tidak melestarikan kawasan hutan akibat perkebunan sawit. Padahal, kata Jerry, kawasan yang sudah di-preserve di Indonesia mencapai lebih dari 50 persen.

"Itu kan kurang fair. Jadi saya ingin mengatakan bahwa CPO kita, ekspor tetap jalan," beber Jerry.

RIRI RAHAYU | AMELIA RAHIMA SARI

Pilihan Editor: Lengkap, Ciri-Ciri Ponsel dengan IMEI Ilegal dan Cara Mengecek Keasliannya