TEMPO.CO, Jakarta - Nama Luhut Binsar Pandjaitan dan Airlangga Hartarto belakangan ini jadi sorotan seiring dengan ramai pembicaraan soal pergantian Ketua Umum Partai Golkar. Keduanya merupakan kader Golkar yang menduduki jabatan penting di kabinet Joko Widodo atau Jokowi.

Aktivitas bisnis kedua sosok ini juga sempat menjadi sorotan dalam laporan Pandora Papers pada tahun 2021 silam. Pandora Papers merupakan sebutan untuk bocoran dokumen finansial rahasia yang berasal dari 14 agen yang mengatur perusahaan cangkang di negara suaka pajak.

Ketika itu, Konsorsium Internasional Jurnalis Investigatif atau International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) memperoleh bocoran data berukuran hampir 3 terabita itu dari sumber anonim. Bersama 600-an jurnalis dari 150 media di 117 negara, Tempo menjadi satu-satunya media di Indonesia yang terlibat dalam proyek kolaborasi Pandora Papers.

Lantas, seperti apa rekam jejak Luhut dan Airlangga yang sama-sama pernah masuk Pandora Papers?

Rekam Jejak Luhut Binsar Pandjaitan

Luhut Binsar Pandjaitan lahir pada 28 September 1947. Saat ini, ia menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia dalam Kabinet Indonesia Maju di bawah pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin untuk periode 2019–2024.

Sebelum memasuki dunia politik, Luhut memulai karier militernya pada 1967 dengan masuk Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (AKABRI) bagian Darat. Tiga tahun kemudian atau tepatnya pada 1970, ia meraih predikat Lulusan Terbaik dan mendapatkan penghargaan Adhi Makayasa.

Sebagian besar karier militer Luhut dihabiskan di Kopassandha TNI AD. Di sana, ia dikenal sebagai Komandan pertama Detasemen 81 dan mendirikan serta mengepalai Detasemen 81 (sekarang Sat-81/Gultor) kesatuan baret merah Kopassus. Selain itu, pada tahun 2001, Luhut Pandjaitan mendirikan Institut Teknologi Del di Desa Sitoluama, Laguboti, Kabupaten Toba, Sumatra Utara.

Luhut memasuki dunia politik pada tahun 1999 sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Singapura atas penunjukan Presiden B.J. Habibie. Kemudian, saat pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Luhut dipercaya menjadi Menteri Perdagangan dan Industri Republik Indonesia.

Selanjutnya: Pada 31 Desember 2014, Luhut dilantik menjadi ...

<!--more-->

Pada 31 Desember 2014, Luhut dilantik menjadi Kepala Staf Kepresidenan Indonesia yang pertama oleh Presiden Jokowi. Setahun kemudian, pada tanggal 12 Agustus 2015, Presiden Jokowi menunjuknya sebagai Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Pada 15 Agustus 2016, Luhut juga pernah ditunjuk oleh Presiden Jokowi sebagai pejabat sementara (Plt) Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Selain aktif di politik, Luhut Pandjaitan juga mengepalai beberapa program pemerintah, termasuk Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, dan Koordinator PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) Wilayah Jawa-Bali.

Di dunia bisnis, ia mulai merintis pada tahun 2004 di sektor energi dan pertambangan dengan mendirikan PT Toba Sejahtra Group. Grup tersebut bergerak di sektor pertambangan batu bara, perkebunan, kelistrikan, dan minyak serta gas.

Selain nama yang mentereng di dunia militer, politik dan bisnis, sosok Luhut Binsar Pandjaitan juga menjadi salah satu orang Indonesia yang namanya tercantum dalam Pandora Papers. Menurut notula rapat yang dibaca Tempo, Luhut tercatat sebagai Presiden Direktur perusahaan bernama Petrocapital SA yang berada di Republik Panama.

Pandora Papers juga mengungkapkan bahwa Luhut pertama kali ditunjuk sebagai Presiden Direktur Petrocapital dalam rapat yang diadakan pada 19 Maret 2007. Ia dipilih bersama dua orang lain dan berkantor di Guayaquil, Ekuador.

Pertemuan itu juga mengesahkan perubahan nama perusahaan dari Petrostar International SA menjadi Petrostar-Pertamina International SA. Namun, perusahaan tersebut hanya bertahan selama tiga tahun dan akhirnya dibubarkan dalam rapat pemegang saham luar biasa pada Juli 2010.

Juru bicara Luhut, Jodi Mahardi, mengkonfirmasi kabar bahwa Petrocapital dibentuk di Republik Panama. Ketika perusahaan minyak dan gas itu didirikan pada 2006, modal awal yang disetor sebesar US$ 5 juta atau setara dengan Rp 71,5 miliar menggunakan kurs saat itu. Perusahaan itu dibuat untuk mengembangkan bisnis di luar negeri, khususnya di wilayah Amerika Tengah dan Selatan.

Menurut Jodi, Luhut hanya menjabat eksekutif Petrocapital selama tiga tahun sejak 2007. Ketika Luhut memimpin, perusahaan tersebut gagal memperoleh proyek eksplorasi migas yang layak. Jodi membantah kabar bahwa Luhut berkongsi dengan perusahaan minyak milik pemerintah Indonesia dan mengubah nama perusahaan.

Selanjutnya: Rekam jejak Airlangga Hartarto...

<!--more-->

Rekam Jejak Airlangga Hartanto

Airlangga Hartarto dikenal sebagai Ketua Umum partai Golkar dan juga sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia pada periode 2019-2024 dalam Kabinet Indonesia Maju di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin. Ia lahir pada 1 Oktober 1962 di Surabaya. Ayahnya adalah Hartarto, yang pernah menjabat sebagai Menteri Perindustrian dalam Kabinet Pembangunan IV dan V.

Sebelum menjabat sebagai Menteri dalam Kabinet Indonesia Maju, Airlangga Hartarto sebelumnya telah menjadi Menteri Perindustrian dalam Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla pada periode 2016-2019. Ia kemudian terpilih sebagai Ketua Umum Partai Golkar ke-11 pada tanggal 4 Desember 2019, menggantikan Setya Novanto.

Selain aktif di dunia politik, Airlangga Hartarto juga dikenal sebagai seorang pengusaha. Beliau telah memegang berbagai posisi kepemimpinan di beberapa perusahaan, termasuk sebagai Presiden Komisaris PT Fajar Surya Wisesa Tbk (sejak tahun 1987), Presiden Komisaris PT Ciptadana Sekuritas (sejak tahun 1994), Presiden Direktur PT Bisma Narendra (sejak tahun 1994), dan Komisaris PT Sorini Corporation Tbk (sejak tahun 2004).

Nama Airlangga Hartarto sendiri juga tercatat dalam dokumen Pandora Papers. Dokumen yang diperoleh Tempo menyebutkan bahwa kakak beradik Airlangga Hartarto dan Gautama Hartarto memiliki perusahaan cangkang di British Virgin Islands, yurisdiksi bebas pajak di kawasan Karibia. Airlangga memiliki dua perusahaan, yaitu Buckley Development Corporation dan Smart Property Holdings Limited. Sedangkan perusahaan Gautama bernama Ageless Limited.

Buckley Development Corporation disorot dengan warna merah dalam profilnya. Perusahaan ini disebut perlu melengkapi informasi jumlah dan nilai aset yang dimiliki serta tujuan pendirian perusahaan. Namun, dalam lampiran surat elektronik dokumen yang bertarikh Oktober 2016, anggota staf Trident menyatakan bahwa perusahaan tersebut telah ditutup.

Mengenai informasi tersebut, Airlangga mengklaim tidak mengetahui pendirian Buckley Development dan Smart Property. Ia pun membantah jika dikatakan berniat mencairkan polis asuransi melalui dua korporasi tersebut. “Tidak ada transaksi itu,” kata Airlangga dalam wawancara khusus dengan Tempo, 31 Agustus 2021 lalu.

CAESAR AKBAR | EGI ADYATAMA | INGE KLARA | MAJALAH TEMPO | RIZKY DEWI AYU

Pilihan Editor: Namanya Masuk Laporan Pandora Papers, Ini Tanggapan Airlangga dan Luhut