Kata Jokowi, Pertamina, dan Pengamat soal LPG 3 Kg Langka di Berbagai Daerah

Reporter

Tempo.co

Selasa, 25 Juli 2023 12:43 WIB

Pekerja menata tabung gas elpiji 3kg di Jakarta, Senin, 26 Desember 2022. Masyarakat nantinya diharuskan menunjukkan KTP ketika hendak membeli komoditas bersubsidi tersebut. Tempo/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Liquefied Petroleum Gas alias LPG 3 Kg dikabarkan langka di beberapa daerah seperti di Magetan, Banyuwangi, dan sejumlah wilayah di Pulau Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi. Pada 2023, pemerintah telah mengalokasikan anggaran subsidi LPG 3 Kg hingga Rp 117,85 triliun.

Adapun Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan PT Pertamina Persero telah melakukan registrasi atau pendataan pengguna LPG 3 Kg ke dalam sistem berbasis web, sebagai bagian dari Program Pendistribusian LPG 3 Kg Tepat Sasaran. Per 1 Januari 2024, hanya masyarakat terdata yang bisa memperoleh LPG 3 Kg.

Menanggapi kelangkaan LPG 3 Kg ini, sejumlah pihak buka suara.

Jokowi: diperebutkan di lapangan

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjelaskan alasan kelangkaan gas LPG bersubsidi di masyarakat. Menurut Jokowi, saat ini gas yang hanya diperuntukkan masyarakat miskin itu diperebutkan oleh banyak pihak.

"LPG itu, terutama yang bersubsidi, ini memang diperebutkan di lapangan. Dan itu hanya untuk yang kurang mampu. Itu yang harus digarisbawahi," ujar Jokowi dalam keterangannya seperti disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Senin, 24 Juli 2023.

Advertising
Advertising

Saat ditanya penyebab pasti dari kelangkaan tersebut, Jokowi tak bisa menjelaskan secara rinci. Ia mengatakan hal tersangka merupakan urusan Menteri BUMN Erick Thohir.

"Jadi mengenai kelangkaan, nanti biar Pak BUMN yang jawab, karena ini menyangkut Pertamina di bawah beliau (Erick), ya. Tanyakan," kata Jokowi.<!--more-->

Pertamina: penyaluran sudah over

Di sisi lain, Sekretaris Perusahaan PT Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting menilai, penyaluran LPG 3 Kg telah sesuai dengan kuota yang diberikan pemerintah.

"Terkait LPG, kami sudah cek ke lokasi yang disebutkan contohnya Banyuwangi, Jawa Timur, ada juga wilayah Sumatera," kata Irto saat ditemui di SPBU MT Haryono, Jakarta Selatan pada Senin, 24 Juli 2023. "Secara prinsip, kami akan salurkan sesuai dengan kuota yang diberikan oleh pemerintah."

Dia menjelaskan, ada 8 juta metrik ton LPG 3 kg yang akan disalurkan di tahun 2023. Menurut Irto, penyaluran LPG saat ini sudah over atau berlebihan.

"Saat ini juga penyaluran sudah over. Di beberapa lokasi kita lihat sudah beberapa yang over, tapi tetap kita salurkan."

Meski begitu, Pertamina akan tetap menyalurkan elpiji subsidi tersebut jika ada kelangkaan di daerah. "Bila memang nanti diperlukan tambahan, kita akan kucurkan (LPG 3 Kg), seperti di Banyuwangi juga ada operasi pasar. Mudah-mudahan tidak ada kelangkaan," ujar Irto

Pengamat: pertamina harus berani mengubah sistem distribusi

Di sisi lain, Pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menyebut migrasi konsumen LPG non subsidi ke LPG subsidi menjadi salah satu penyebab kelangkaan LPG 3 kg di pasaran. "Ini terjadi karena penggunaan sistem distribusi yang diterapkan Pertamina adalah sistem distribusi terbuka," kata Fahmy melalui keterangan tertulis kepada Tempo, Senin malam, 24 Juli 2023.

Ihwal distribusi LPG 3 kg, menurut Fahmy, dalam sistem distribusi terbuka konsumen yang tidak berhak mendapat subsidi bisa membeli LPG 3 kg bersubsidi tanpa ada sanksi. LPG 3 kg pun menjadi rebutan, sehingga menyulut kelangkaan yang berujung pada kenaikan harga. Dalam hal ini, masyarakat miskin yang terkena dampaknya.

"Pertamina harus berani mengubah sistem distribusi terbuka menjadi sistem distribusi tertutup agar LPG bersubsidi diperuntukkan hanya untuk rakyat miskin yang berhak memperoleh subsidi," ujar Fahmy.

Pertamina, lanjut Fahmy, dapat menggunakan data dari Kementerian Sosial yang selama ini digunakan sebagai basis penyaluran bantuan langsung tunai (BLT)."Tanpa keberanian Pertamina mengubah sistem menjadi sistem tertutup, jangan harap kelangkaan dan kenaikan LPG 3 kg bersubsidi dapat diatasi," tutur Fahmy.

M JULNIS FIRMANSYAH | AMELIA RAHIMA SARI | RIRI RAHAYU | AMY HEPPY

Pilihan Editor: Bappebti Sebut Nilai Transaksi Kripto Turun Tahun Ini, Prediksi Rebound Tahun Depan

Berita terkait

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

1 jam lalu

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

Noel mengutip puisi karya Presiden Pertama RI Soekarno, untuk mengkritik PDIP yang tidak mengundang Jokowi di Rakernas

Baca Selengkapnya

Pertamina Merilis Competency Development Program

2 jam lalu

Pertamina Merilis Competency Development Program

Pertamina merilis Competency Development Program sebagai bagian dari Pertamina Investment Excellent untuk menjawab kebutuhan serta tantangan bisnis ke depan, khususnya terkait pengelolaan dan eksekusi investasi.

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

5 jam lalu

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.

Baca Selengkapnya

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

6 jam lalu

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

Pemilihan Pansel KPK patut menjadi perhatian karena mereka bertugas mencari figur-figur komisioner dan Dewan Pengawas KPK mendatang.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

7 jam lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya

Jokowi Sampai Pimpin Rapat Revisi Ketiga Permendag 36/2023, Ada Apa?

7 jam lalu

Jokowi Sampai Pimpin Rapat Revisi Ketiga Permendag 36/2023, Ada Apa?

Presiden Jokowi memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Permendag 36/2023tentang larangan pembatasan barang impor.

Baca Selengkapnya

Kapal Pertamina Transko Moroko Resmi Beroperasi di Perairan Internasional

7 jam lalu

Kapal Pertamina Transko Moroko Resmi Beroperasi di Perairan Internasional

PT Pertamina Trans Kontinental memulai operasional kapal Transko Moloko miliknya di perairan Malaysia.

Baca Selengkapnya

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDIP, Pengamat Sebut Hukuman Politik

11 jam lalu

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDIP, Pengamat Sebut Hukuman Politik

Djarot mengatakan Jokowi dan Ma'ruf tidak diundang ke Rakernas PDIP lantaran keduanya sedang sibuk dan menyibukkan diri.

Baca Selengkapnya

Jokowi Revisi Aturan Impor agar Ribuan Kontainer Barang Tak Menumpuk di Pelabuhan, Ini Poin-poin Ketentuannya

12 jam lalu

Jokowi Revisi Aturan Impor agar Ribuan Kontainer Barang Tak Menumpuk di Pelabuhan, Ini Poin-poin Ketentuannya

Menteri Airlangga mengatakan ada beberapa poin dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 yang direvisi oleh Peresiden Jokowi. Apa saja?

Baca Selengkapnya

Bos BPJS Kesehatan soal Penerapan Perbedaan Kelas Saat Ini: Mau-maunya Rumah Sakit Sendiri

13 jam lalu

Bos BPJS Kesehatan soal Penerapan Perbedaan Kelas Saat Ini: Mau-maunya Rumah Sakit Sendiri

Dirut BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menjelaskan empat pengertian dari KRIS yang masih dibahas bersama dengan DPR dan lembaga terkait.

Baca Selengkapnya