Bantah Indonesia Negara Gagal Sistemik, Stafsus Sri Mulyani: Justru Kita Masuk Upper Middle Income Country

Kamis, 20 Juli 2023 09:29 WIB

Yustinus Prastowo, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis dalam diskusi Ngobrol @Tempo bertajuk "Menemukan Jalan Subsidi BBM Tepat Sasaran" di Gedung Tempo, Jakarta pada Selasa, 30 Agustus 2022. (Foto: Norman Senjaya)

TEMPO.CO, Jakarta - Staf Khusus atau Stafsus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo membantah anggapan bahwa Indonesia merupakan negara yang gagal secara sistemik. Menurut dia, penilaian itu tidak berdasar karena pertumbuhan ekonomi RI stabil dan tinggi.

"Indonesia bukan negara gagal. Justru kita masuk upper middle income country dengan pertumbuhan ekonomi stabil & tinggi 5 persen," cuit Prastowo lewat akun Twitter pribadinya @prastow pada Rabu, 19 Juli 2023.

Dengan pertumbuhan ekonomi di Tanah Air yang cukup stabil di atas 5 persen pada enam kuartal berturut-turut, menurut Jubir Sri Mulyani iin, Indonesia jauh dari gagal sistemik.

Lebih jauh, Prastowo menjelaskan total anggaran pendidikan dan kesehatan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2022 sebesar Rp 649 triliun. Angka tersebut mencapai 168 persen dari belanja bunga utang yaitu Rp 386 triliun.

Dalam rinciannya, anggaran pendidikan pada APBN 2022 sebesar Rp 472,6 triliun. Kemudian anggaran kesehatan sebesar Rp 176,7 triliun. "Bahkan jika ditambah alokasi anggaran kesehatan yang disediakan APBD sebesar Rp 249T, total anggaran kesehatan menjadi Rp 426T," cuit Prastowo.

Advertising
Advertising

Anggaran pendidikan dan kesehatan juga naik pada tahun berikutnya yakni pada 2023. Dalam APBN 2023, anggaran pendidikan sebesar Rp 612,3 triliun. Lalu anggaran kesehatan mencapai Rp 178,7 triliun. Sehingga total kedua anggaran ini sebesar 791 triliun.

Selanjutnya: Sedangkan anggaran belanja ...

Berita terkait

Ramai Peti Jenazah Kena Bea Masuk 30 Persen, Kemenkeu: Tak Ada Penetapan Pungutan

3 jam lalu

Ramai Peti Jenazah Kena Bea Masuk 30 Persen, Kemenkeu: Tak Ada Penetapan Pungutan

Kementerian Keuangan memastikan peti jenazah tidak termasuk dalam barang yang dikenakan bea masuk dan pajak dalam rangka impor

Baca Selengkapnya

Daftar 9 Negara yang Menolak Palestina Jadi Anggota PBB, Ada Tetangga Indonesia

10 jam lalu

Daftar 9 Negara yang Menolak Palestina Jadi Anggota PBB, Ada Tetangga Indonesia

Sebanyak 143 negara mendukung Palestina menjadi anggota penuh PBB, 9 negara menolak dan 25 negara abstain.

Baca Selengkapnya

Viral Wajib Bayar Biaya 30 Persen dari Harga Peti Jenazah di Bandara, Begini Penjelasan Bea Cukai

14 jam lalu

Viral Wajib Bayar Biaya 30 Persen dari Harga Peti Jenazah di Bandara, Begini Penjelasan Bea Cukai

Ramai di media sosial soal peti jenazah dari Penang dikenakan bea masuk sebesar 30 persen dari harga peti. Kemenkeu. Begini penjelasan Bea Cukai.

Baca Selengkapnya

Top 3 Dunia: Perdagangan Indonesia-Israel hingga Dubes Israel Robek Piagam PBB

15 jam lalu

Top 3 Dunia: Perdagangan Indonesia-Israel hingga Dubes Israel Robek Piagam PBB

Berita Top 3 Dunia pada Sabtu 11 Mei 2024 diawali oleh tanggapan Dubes Palestina Zuhair Al-Shun soal perdagangan antara Indonesia-Israel

Baca Selengkapnya

Kata Pakar Soal Sri Mulyani Masuk Bursa Bakal Calon dari PDIP di Pilkada Jakarta

22 jam lalu

Kata Pakar Soal Sri Mulyani Masuk Bursa Bakal Calon dari PDIP di Pilkada Jakarta

Pakar menyayangkan apabila Sri Mulyani harus turun untuk mengurus pemerintahan daerah kalau maju di Pilkada Jakarta.

Baca Selengkapnya

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa bagi Palestina di PBB

1 hari lalu

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa bagi Palestina di PBB

Indonesia mendorong pemberian hak-hak istimewa bagi Palestina dalam Sidang Darurat Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

Baca Selengkapnya

Cina Desak AS Tak Hadang Proses Keanggotaan Penuh Palestina di PBB

1 hari lalu

Cina Desak AS Tak Hadang Proses Keanggotaan Penuh Palestina di PBB

Dubes Cina untuk PBB Fu Cong mendesak Amerika Serikat untuk tidak menghalangi proses keanggotaan penuh Palestina di PBB yang didukung Majelis Umum

Baca Selengkapnya

Kisah Israel Diterima Jadi Anggota PBB 75 Tahun Lalu, Diwarnai Pendudukan dan Pengusiran Paksa Warga Palestina

1 hari lalu

Kisah Israel Diterima Jadi Anggota PBB 75 Tahun Lalu, Diwarnai Pendudukan dan Pengusiran Paksa Warga Palestina

Pemberian mandat negara Israel didasari anggapan warga Yahudi berhak jadi tuan atas nasib sendiri seperti halnya semua bangsa lainnya yang berdaulat.

Baca Selengkapnya

Tantrum, Dubes Israel untuk PBB Hancurkan Piagam PBB dalam Sidang Majelis Umum

1 hari lalu

Tantrum, Dubes Israel untuk PBB Hancurkan Piagam PBB dalam Sidang Majelis Umum

Duta Besar Israel untuk PBB Gilad Erdan merobek salinan Piagam PBB untuk memprotes pemungutan suara yang mendukung keanggotaan penuh Palestina

Baca Selengkapnya

Afrika Selatan Minta ICJ Perintahkan Israel Mundur dari Rafah

1 hari lalu

Afrika Selatan Minta ICJ Perintahkan Israel Mundur dari Rafah

Afrika Selatan mengupayakan tindakan darurat baru atas serangan terbaru Israel terhadap Rafah, kota selatan di Gaza.

Baca Selengkapnya