TEMPO Interaktif, Jakarta: Badan Kebijakan Fiskal Departemen Keuangan menilai pinjaman lunak atau flexible credit lines dari Dana Moneter Internasional (IMF) belum diperlukan karena fasilitas dana tanggap krisis saat ini masih cukup memadai.
”Apalagi cadangan devisa negara juga masih terus meningkat,” kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Anggito Abimanyu, di sela-sela seminar "Crisis Management Control" di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (6/5).
Beberapa waktu lalu IMF telah mengumumkan peluncuran kredit lunak sebagai pembiayaan krisis global. Pinjaman ini diluncurkan sebagai bagian dari upaya reformasi pada lembaga pembiayaan multilateral tersebut setelah dinilai gagal mengantisipasi krisis oleh negara-negara G-20.
Hingga kini belum diperoleh informasi lengkap soal porsi pinjaman yang disiapkan khusus untuk negara-negara dengan rapor perekonomian cukup baik ini. Yang jelas, IMF menjamin kredit itu tak akan mempersyaratkan kebijakan kepada negara peminjam seperti yang selama ini dilakukan.
Menurut Anggito, saat ini Indonesia telah memiliki jatah pembiayaan multilateral berupa cadangan devisa hasil Chiang Mai Initiatif dan pinjaman siaga devisa hasil perjanjian bilateral dengan tiga negara mitra dagang yakni Jepang, China, dan Korea Selatan.
Pinjaman siaga multilateral hasil Chiang Mai Initiatif diperoleh dari dana yang dikumpulkan (pooling fund) ASEAN+3 atau forum negara-negara Asia Tenggara dan tiga negara mitra yakni Jepang, China, dan Korea Selatan.
Dari fasilitas pinjaman yang hanya bisa ditarik jika perekonomian mengalami tekanan, Indonesia memiliki porsi setoran US$ 4,77 miliar dari total dana yang dikumpulkan sebesar US$ 120 miliar .
Pada perjanjian ini negara anggota bisa menarik dana siaga sebesar 2,5 persen dari setoran dana. Sehingga total jatah penarikan dana Indonesia mencapai US$ 11,9 miliar.
Sedangkan pada perjanjian bilateral pertukaran cadangan devisa atau bilateral swap arrangement, Indonesia telah memperoleh total komitmen US$ 29 miliar dari Jepang, China, dan Korea Selatan.
Selain dana siaga yang masih mencukupi, Anggito berpendapat, kerjasama pemerintah dengan IMF sangat riskan dan sensitif dilakukan. Pasalnya, masyarakat Indonesia memandang lembaga itu mempunyai rapor buruk dalam membantu Indonesia saat krisis ekonomi 1997. ”Kami ingin fokus dulu dengan yang sudah ada daripada nanti direpotkan dengan tanggapan buruk,” katanya.
Sebelumnya, Perkumpulan Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN) menggelontorkan ide untuk menggabungkan fasilitas-fasilitas pembiayaan yang diperoleh dari skema pembiayaan Chiang Mai Initiatif dengan pinjaman lunak IMF. Tapi, hingga saat ini rencana tersebut belum diputuskan.
AGOENG WIJAYA
”Apalagi cadangan devisa negara juga masih terus meningkat,” kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Anggito Abimanyu, di sela-sela seminar "Crisis Management Control" di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (6/5).
Beberapa waktu lalu IMF telah mengumumkan peluncuran kredit lunak sebagai pembiayaan krisis global. Pinjaman ini diluncurkan sebagai bagian dari upaya reformasi pada lembaga pembiayaan multilateral tersebut setelah dinilai gagal mengantisipasi krisis oleh negara-negara G-20.
Hingga kini belum diperoleh informasi lengkap soal porsi pinjaman yang disiapkan khusus untuk negara-negara dengan rapor perekonomian cukup baik ini. Yang jelas, IMF menjamin kredit itu tak akan mempersyaratkan kebijakan kepada negara peminjam seperti yang selama ini dilakukan.
Menurut Anggito, saat ini Indonesia telah memiliki jatah pembiayaan multilateral berupa cadangan devisa hasil Chiang Mai Initiatif dan pinjaman siaga devisa hasil perjanjian bilateral dengan tiga negara mitra dagang yakni Jepang, China, dan Korea Selatan.
Pinjaman siaga multilateral hasil Chiang Mai Initiatif diperoleh dari dana yang dikumpulkan (pooling fund) ASEAN+3 atau forum negara-negara Asia Tenggara dan tiga negara mitra yakni Jepang, China, dan Korea Selatan.
Dari fasilitas pinjaman yang hanya bisa ditarik jika perekonomian mengalami tekanan, Indonesia memiliki porsi setoran US$ 4,77 miliar dari total dana yang dikumpulkan sebesar US$ 120 miliar .
Pada perjanjian ini negara anggota bisa menarik dana siaga sebesar 2,5 persen dari setoran dana. Sehingga total jatah penarikan dana Indonesia mencapai US$ 11,9 miliar.
Sedangkan pada perjanjian bilateral pertukaran cadangan devisa atau bilateral swap arrangement, Indonesia telah memperoleh total komitmen US$ 29 miliar dari Jepang, China, dan Korea Selatan.
Selain dana siaga yang masih mencukupi, Anggito berpendapat, kerjasama pemerintah dengan IMF sangat riskan dan sensitif dilakukan. Pasalnya, masyarakat Indonesia memandang lembaga itu mempunyai rapor buruk dalam membantu Indonesia saat krisis ekonomi 1997. ”Kami ingin fokus dulu dengan yang sudah ada daripada nanti direpotkan dengan tanggapan buruk,” katanya.
Sebelumnya, Perkumpulan Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN) menggelontorkan ide untuk menggabungkan fasilitas-fasilitas pembiayaan yang diperoleh dari skema pembiayaan Chiang Mai Initiatif dengan pinjaman lunak IMF. Tapi, hingga saat ini rencana tersebut belum diputuskan.
AGOENG WIJAYA
