TEMPO.CO, Batam - Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) terus mendorong percepatan realisasi pengembangan kawasan dan investasi di Pulau Rempang. Saat ini sudah disiapkan 199 hektare lahan di Pulau Galang untuk relokasi warga yang terdampak.

Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, menyatakan progres pengembangan kawasan dan investasi di Pulau Rempang itu ke Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto, di Jakarta, pada Rabu, 12 Juli 2023.

Rudi menjelaskan upaya percepatan realisasi pengembangan kawasan dan investasi di Pulau Rempang telah dimulai sejak lanching Pengembangan Kawasan Rempang Eco-City pada bulan April silam. BP Batam menyerahkan Surat Keputusan (SK) kepada PT Megah Elok Graga (MEG) sebagai pengelola pengembangan Pulau Rempang yang kemudian secara resmi diberi nama Kawasan Rempang Eco-City.

“Kami juga sudah melakukan pencabutan SK Ijin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Penyediaan Sarana Wisata Alam (IUPJL-PSWA) dan SK Pelepasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK) (di Rempang),” ujar Rudi.

Tidak hanya itu, BP Batam telah mendata baik jumlah penduduk maupun aset pemerintah yang rencananya akan direlokasi ke Pulau Galang dengan luas lahan 199 hektare. “Bila masyarakat bersedia kita relokasi, kami sudah siapkan kaveling seluas 200 meter persegi dengan rumah tipe 45 sebanyak 3.000 unit, kemudian kami sediakan juga fasum dan fasos, serta area kantor pemerintahan,” katanya.

“Kami sangat membutuhkan dukungan penuh dari kementerian terkait untuk pelepasan HPK menjadi Areal Penggunaan Lain (APL), penerbitan Sertipikat (Hak Pengelolaan) HPL, koordinasi pengelolaan pesisir, dan tentunya dukungan anggaran untuk pengembangan jalan Trans Barelang dan Sembulang,” katanya.

Sementara itu, Menteri Airlangga mengimbau agar permohonan dukungan maupun persetujuan dari masing-masing kementerian terkait tetap ditindaklanjuti. Ia juga mengapresiasi BP Batam yang telah menyiapkan area relokasi beserta fasilitas pendukungnya untuk masyarakat setempat.

“Saya rasa langkahnya sudah baik, karena BP Batam telah menyiapkan konsep resettlement untuk masyarakat. Dan hal-hal terkait koordinasi antar instansi bisa kita dudukkan bersama untuk bisa mempercepat proses pengembangan Kawasan Rempang,” kata Airlangga.

Ia berharap Pulau Batam bakal segera dapat diwujudkan sebagai pusat energi terbarukan di Indonesia. “Proses pengolahan energi solar di Batam nantinya sudah dari hulu ke hilir. Sehingga kita bisa mengekspor energi ke Singapura dan negara lain. Oleh karena itu saya ingin Batam menjadi daerah dengan sumber renewable energy terbaik di Indonesia,” kata Airlangga.

Selanjutnya: Warga menolak relokasi...

<!--more-->

Warga Menolak Relokasi

Belum lama ini warga Rempang di bawah perkumpulan Kerabat Masyarakat Adat Tempatan (Keramat) yang terdiri dari 16 kampung di Rempang Galang menolak relokasi. Bahkan, perwakilan masyarakat Rempang mengadukan nasib mereka dengan berkunjung ke Komnas HAM, DPR RI, hingga ke Presiden Joko Widodo atau Jokowi, pada akhir Juni 2023 lalu.

Spanduk penolakan relokasi warga rempang di Jalan Trans Barelang Kota Batam. TEMPO/Yogi Eka Sahputra

Mereka menuntut agar kampung halamannya tidak digusur akibat pembangunan. Masyarakat tidak menolak pembangunan di Kota Batam, asalkan kampung halaman mereka tak diganggu.

"Selain kita minta kampung tidak diganggu, kami minta legalitas tanah kami diberikan oleh pemerintah, kami sudah ada sejak 1983 disini," kata Gerisman Ahmad Koordinator Keramat, belum lama ini.

Pembangunan Pulau Rempang, Galang dan Galang Baru seluas 17 ribu hektar, sedangkan kampung warga hanya 5 persen dari luas seluruh rencana pembangunan itu. "Kami hanya minta yang 5 persen itu saja, janganlah diganggun, itu sejarah kampung kami," kata Gerisman.

Investasi Pulau Rempang Mencapai Rp 381 Triliun

Pengembangan kawasan Rempang Eco-City sudah dimulai sejak April 2023 lalu. Rencana ini diluncurkan dalam agenda peluncuran Program Pengembangan Pulau Rempang di Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, pada 12 April lalu.

Target investasi di pulau itu pun mencapai Rp 381 triliun dan akan menyerap tenaga kerja langsung sebanyak 306 ribu orang. Sedangkan, Perusahaan pengembang kawasan tersebut dipegang oleh PT Makmur Elok Graha (MEG) anak perusahaan Artha Graha milik Tomy Winata.

Pulau Rempang digadang-gadang bakal menjadi kawasan industri sekaligus pariwisata yang memiliki “Green Zone”. Di hadapan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto saat pelunduran program saat itu, Rudi menjelaskan jika BP Batam bakal menjadikan Pulau Rempang sebagai The New Engine of Indonesian’s Economic Growth dengan konsep “Green and Sustainable City”.

Pilihan Editor: Pertamina Sebut sebagai The Real Investor for IKN, Anggota Komisi V DPR: Tidak Laku, BUMN Pasang Badan