KPK Minta Kemenkeu Evaluasi Pengawasan Internal Buntut Kasus Rafael Alun, Ini Komentar Stafsus Sri Mulyani

Senin, 10 Juli 2023 10:31 WIB

Mantan pejabat eselon III kabag umum Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Selatan II, Rafael Alun Trisambodo, menjalani pemeriksaan perdana pasca penahanan secara paksa, di gedung KPK, Jakarta, Senin, 10 April 2023. Rafael Alun Trisambodo, diperiksa sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi penerimaan gratifikasi sebesar 90.000 dolar AS atau yang mewakilinya terkait pemeriksaan perpajakan pada Dirjen Pajak Kementerian Keuangan RI. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Kementerian Keuangan atau Kemenkeu melakukan evaluasi pengawasan internal kementerian tersebut setelah Andhi Pramono dan Rafael Alun Trisambodo menjadi tersangka. Yustinus Prastowo, Staf Khusus Menteri Keuangan Sri Mulyani buka suara terkait hal tersebut.

"Bahwa masih ada kekurangan, ini menjadi catatan perbaikan," kata Prastowo pada Tempo, Senin, 10 Juli 2023.

Dia menuturkan, Kemenkeu menghargai apa yang disampaikan KPK. Pihaknya juga siap bekerja sama dengan lembaga antirasuah itu untuk perbaikan.

"Kemenkeu sedang menyiapkan program transformasi yang akan memperkuat layanan publik, sehingga memberi kepuasan tinggi dan manfaat optimal bagi stakeholders," ujar Prastowo.

Adapun saat ini, dia menjelaskan Kemenkeu terus memperkuat sistem pencegahan melalui three lines of defenses, whistleblowing system, dan digital surveillance, termasuk pengawasan di Medsos.

Advertising
Advertising

Selain itu, Prastowo menyampaikan Kemenkeu juga membuka partisipasi publik demi mengantisipasi terjadinya penyimpangan dan terciptanya pengendalian dini.

"Sejauh ini pengawasan dan penindakan juga konsisten dilakukan, seiring transformasi kelembagaan yang dilakukan," tutur dia.

Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata meminta Kemenkeu segera mengevaluasi pengawasan internalnya. Hal itu menyusul ditetapkan dan ditahannya dua mantan pejabatnya, yaitu Rafael Alun Trisambodo dan Andhi Pramono.

"Artinya kalau pengawasan melekat itu berjalan dengan baik tentu kejadian-kejadian seperti ini tuh bisa kita cegah sejak awal," kata Alexander Marwata di Gedung Merah Putih, Jakarta, Jumat 7 Juli 2023.

AMELIA RAHIMA SARI | ADE RIDWAN YANDWIPUTRA

Pilihan Editor: Waspada Modus Pinjol Ilegal Terbaru Tawarkan Pekerjaan e-Commerce

Berita terkait

Konflik Kepentingan Keluarga, Kepala Bea Cukai Purwakarta Dibebastugaskan

43 menit lalu

Konflik Kepentingan Keluarga, Kepala Bea Cukai Purwakarta Dibebastugaskan

Kementerian Keuangan membebastugaskan Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Hutahaean karena dugaan konflik kepentingan dengan keluarga.

Baca Selengkapnya

Bea Cukai Masih Kebanjiran Kecaman, Sri Mulyani Kembali Gelar Rapat Pimpinan

54 menit lalu

Bea Cukai Masih Kebanjiran Kecaman, Sri Mulyani Kembali Gelar Rapat Pimpinan

Menteri Keuangan Sri Mulyani menggelar rapat dengan pimpinan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terkait maraknya kritik terhadap lembaga tersebut.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Dipastikan Hadiri Sidang Etik Dewas KPK Hari Ini

1 jam lalu

Nurul Ghufron Dipastikan Hadiri Sidang Etik Dewas KPK Hari Ini

Nurul Ghufron meminta Dewas KPK menunda sidang etik terhadap dirinya pada 2 Mei 2024 lalu. Diduga dagang pengaruh soal mutasi ASN Kementan.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Rapat dengan Anak Buahnya, Bahas Perbaikan Institusi Bea Cukai

1 jam lalu

Sri Mulyani Rapat dengan Anak Buahnya, Bahas Perbaikan Institusi Bea Cukai

Menkeu Sri Mulyani Indrawati menggelar rapat bersama pejabat eselon I Kemenkeu dan para pimpinan Bea Cukai pada Senin siang, 13 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

KPK Tindak Lanjuti Laporan Terhadap LHKPN Kepala Bea Cukai Purwakarta, Diduga Ada Harta Tak Dilaporkan

2 jam lalu

KPK Tindak Lanjuti Laporan Terhadap LHKPN Kepala Bea Cukai Purwakarta, Diduga Ada Harta Tak Dilaporkan

KPK menjamin akan menindaklanjuti laporan terhadap LHKPN Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Hutahaean.

Baca Selengkapnya

KPK Sebut Eks Dirut PTPN XI Mark Up Anggaran untuk Beli Lahan Tebu

12 jam lalu

KPK Sebut Eks Dirut PTPN XI Mark Up Anggaran untuk Beli Lahan Tebu

KPK menjelaskan konstruksi perkara atas penetapan tiga tersangka kasus korupsi pengadaan lahan yang diperuntukkan penanaman tebu oleh PTPN XI.

Baca Selengkapnya

Soal Draf RUU Penyiaran, KPK Anggap Jurnalisme Investigasi Bantu Pemberantasan Korupsi

13 jam lalu

Soal Draf RUU Penyiaran, KPK Anggap Jurnalisme Investigasi Bantu Pemberantasan Korupsi

Pasal 50 B Ayat 2 huruf c draf RUU Penyiaran mengatur larangan penayangan eksklusif jurnalisme investigasi.

Baca Selengkapnya

KPK Ungkap Alasan Belum Tahan Windy Idol di Kasus TPPU Hasbi Hasan

14 jam lalu

KPK Ungkap Alasan Belum Tahan Windy Idol di Kasus TPPU Hasbi Hasan

Windy Idol berstatus sebagai tersangka TPPU sejak Januari 2024.

Baca Selengkapnya

KPK Tetapkan 3 Tersangka Kasus Korupsi Pengadaan Lahan PTPN XI

15 jam lalu

KPK Tetapkan 3 Tersangka Kasus Korupsi Pengadaan Lahan PTPN XI

KPK menetapkan tiga tersangka kasus korupsi pengadaan lahan hak guna usaha yang diperuntukkan sebagai lahan penanaman tebu oleh PTPN XI.

Baca Selengkapnya

Usai Diperiksa Lagi di Kasus TPPU Hasbi Hasan, Windy Idol Irit Bicara

15 jam lalu

Usai Diperiksa Lagi di Kasus TPPU Hasbi Hasan, Windy Idol Irit Bicara

Windy Idol diperiksa kembali sebagai tersangka pada hari ini.

Baca Selengkapnya