TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat dari Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI, Aditya Dwi Laksana, memandang positif operasional LRT Jabodebek pada 18 Agustus 2023 nanti. Karena bisa menjadi solusi atas permasalahan keterbatasan armada kereta rel listrik (KRL).

“Karena dengan isu KRL impor, terus kemudian KRL impor bekas tidak disetujui, KRL yang ada tidak laik jalan ada potensi pengurangan. Saya sebetulnya berharap untuk sementara ini pengguna KRL bisa shifting dulu ke LRT,” ujar dia saat dihubungi pada Jumat, 7 Juli 2023.

Namun, baik shifting penumpang KRL maupun kendaraan pribadi ke light rail transit (LRT), tergantung pada beberapa hal. Seperti frekuensi perjalanannya, kemudahan akses ke stasiun, konektivitas ke stasiun yang mudah bagi para pengguna kendaraan pribadi.

Sehingga jika itu sudah difasilitasi LRT Jabodebek, maka dua tahun ke depan masa kritis kapasitas angkut KRL bisa terselesaikan. Karena operator KRL, PT Kereta Commuter Indonesia atau PT KCI masih menunggu PT Industri Kereta Api (Persero) atau PT INKA yang masih dalam proses produksi unit rangkaian KRL baru.

“KRL yang ingin diimpor baru juga tidak jelas kapan datangnya,” tutur Aditya.

Selain itu banyak unit KRL yang sekarang akan dimasukan ke dalam bengkel untuk diretrofit. Sehingga salah satu solusinya pengguna KRL beralih dulu ke LRT Jabodebek. “Kalau shifting dari KRL menurut saya itu sangat mungkin terutama yang memang tinggalnya di sekitar stasiun LRT,” ucap Aditya. Namun, dia juga menyarankan agar tarif LRT Jabodebek tidak dipatok terlalu mahal.

LRT Jabodebek akan diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo alias Jokowi pada 18 Agustus 2023, dan menjadi tanda operasional komersial kereta tersebut. Sebelum itu, pada 12 Juli 2023 akan dilakukan soft launching, di mana masyarakat bisa menjajal kereta dengan tarif Rp 1 secara terbatas hingga 15 Agustus 2023.

Sementara, rencana impor KRL baru diungkap Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Menurut dia, pemerintah sedang berencana mengimpor sebanyak tiga rangkaian.

"Jadi kami tuh tidak mengimpor barang bekas. Karena itu melanggar Permendag yang tidak boleh impor barang di atas 20 tahun. Dan juga (aturan) dari Perhubungan,” kata Luhut.

Rencana impor KRL baru, kata Luhut, baru saja diputuskan oleh pemerintah. Karena itu, dia memperkirakan tiga rangkaian KRL baru itu tidak akan datang tahun ini. Namun, ia mengatakan pemerintah akan berusaha mengimpornya sesegera mungkin.

Luhut mengaku tidak mengetahui pasti berapa nilai impor KRL baru dari Jepang tersebut. Tetapi, dia menegaskan langkah ini tak akan membuat tarif KRL naik.

Alhasil, di samping mengimpor 3 rangkaian baru, pemerintah juga akan membuat sendiri di dalam negeri. Pembuatan KRL akan dilakukan oleh PT INKA. Luhut menyebut Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu akan membuatnya di Banyuwangi dan Madiun.

Total biaya yang disiapkan, kata Luhut, sebesar Rp 9,3 triliun. Ia berujar tata pengelolaanya akan dilakukan oleh PT Kereta Api (Persero) atau PT KAI dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Menurutnya, upaya tersebut dapat membuat aset yang ada bisa digunakan dengan optimal. Dia tak menampik ada kemungkinan kekurangan rangkaian, karena itu pemerintah memutuskan untuk mengimpor kereta yang baru. "Di samping itu kita siapkan lagi penyangga yang lain kalau dibutuhkan," ujar Luhut.

MOH KHORY ALFARIZI | RIANI SANUSI PUTRI

Pilihan Editor: LRT Jabodebek akan Diresmikan Jokowi, Ini Sederet Faktanya