TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengimbau masyarakat mengurangi penggunaan sepeda motor untuk menekan angka kecelakaan. Pengamat transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Deddy Herlambang menilai ada kontra kebijakan dengan subsidi BBM atau bahan bakar minyak.

"Sebenarnya memang kontra kebijakan, subsidi BBM memang tetap diperlukan khusus menjaga stabilitas harga logistik dan angkutan umum," ujar Deddy pada Tempo, Jumat, 7 Juli 2023.

Menurut Deddy, subsidi BBM bagi mobil maupun motor kurang tepat. Sebab, bisa menambah pengguna kendaraan pribadi dibanding angkutan umum. "Tentunya (menimbulkan) risiko kemacetan luar biasa dan tentunya risiko keselamatan minim," ungkap Deddy.

Ironisnya, kata dia, pemerintah mensubsidi BBM dengan kualitas oktan buruk atau RON 90 yang mengganggu oksigen. "Hukumnya, semakin banyak pengguna kendaraan pribadi (motor) otomatis risiko kecelakaan meningkat," beber Deddy.

Lebih lanjut, dia mengungkapkan pemerintah mengeluarkan Rp 500 triliun setiap tahun untuk subsidi BBM.

Menurut dia, anggaran itu sia-sia. Sebab, dihabiskan untuk kegiatan tidak produktif karena jalanan macet parah. "Lebih baik Rp 500 triliun per tahun itu dibangun untuk jaringan transportasi angkutan umum berbasis rel, malah lebih produktif," tutur dia.

Sementara itu, Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Hendro Sugiatno menanggapi pertanyaan perihal imbauan mengurangi penggunaan motor. "Maksud dari imbauan itu adalah merujuk pada data kecelakaan lalu lintas yang masih didominasi oleh kendaraan roda dua," kata Hendro pada Tempo, Jumat, 7 Juni 2023.

Dinukil dari Antara, setiap satu jam sebanyak tiga hingga empat orang meninggal dunia karena kecelakaan. Sedangkan menurut data Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas sepanjang 2022 mencapai 131.150, melonjak dari tahun sebelumnya 103.645.

Dari jumlah tersebut, kecelakaan terbanyak terjadi pada sepeda motor dengan persentase 74,35 persen. Oleh sebab itu, Kemenhub merekomendasikan masyarakat menggunakan transportasi publik.

"Kami menyadari belum semua daerah menyediakan transportasi publik seperti di Jakarta," ungkap Hendro.

Dia menjelaskan, pihaknya akan terus mendorong Pemda atau pemerintah daerah untuk menyediakan transportasi publik, serta membangun tata ruang agar bisa terlayani dengan transportasi publik tersebut.

AMELIA RAHIMA SARI | ANTARA

Pilihan Editor: 5 Tips Berkendara dengan Sepeda Motor Saat Hujan Lebat